Mengingat tidak ada caleg dari dua partai tersebut yang memiliki jumlah suara tinggi. Kedua parpol itu ialah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Hati Nurani Rakyat (Hanura). Ketua DPC PPP Bontang Sulhan membenarkan kondisi itu.

“Memang seperti itu kondisinya. Suara PPP belum mampu bersaing dengan parpol lainnya,” kata Sulhan.

Ia pun berencana segera melakukan perbaikan. Mengingat pada Pileg 2019 lalu terdapat dua wakil yang duduk sebagai legislator. Melalui Astuti dari dapil Bontang Utara dan Sumaryono dari dapil Bontang Barat. Pada pileg kali ini Astuti memilih pensiun, sedangkan Sumaryono maju untuk legislator tingkat provinsi.

“Keduanya memang tidak ikut dalam kontestasi politik kali ini. Mungkin itu yang membuat kami belum beruntung,” ucapnya.

Diketahui PPP sebelumnya memperoleh 6.006 suara. Rinciannya 3.639 suara dapil Bontang Utara, 1.591 suara dapil Bontang Barat, serta 776 suara dapil Bontang Selatan. Astuti pun waktu itu mendulang 2.143 suara, sedangkan Sumaryono 970 suara.

Kondisi sama juga dialami Partai Hanura. Ketua DPC Hanura Bontang Hendra Wijaya mengaku saat ini masih menunggu hasil pleno dari KPU. Ia pun meminta warga bersabar.

Menurutnya peluang keterwakilan masih ada dari dapil Bontang Utara. “Peluang kemungkinan satu kursi dari Utara, kalau Selatan belum tahu,” tutur dia.

Bahkan ia mengaku terkejut melihat situs sirekap pasalnya untuk Dapil Bontang Selatan memperoleh tiga ribu suara. Akan tetapi setelah berkoordinasi dengan KPU, informasinya sistem tengah gangguan.

Terkait penyebab sedikitnya jumlah suara yang diraup Hanura di Bontang Selatan, karena satu calegnya yakni Rusli memilih pensiun. Alhasil suara tersebut berpotensi lari ke parpol lain. Diketahui Rusli sebelumnya memperoleh 1.815 suara.

Selain Rusli, satu wakil Hanura yang masih duduk ialah Abdul Samad. Abdul Samad juga mengikuti pertarungan pileg ini dengan partai sama. Dari dapil Bontang Utara. Meski belum diketahui berapa jumlah suara yang didapatkannya.

Total suara Hanura di Pileg 2019 lalu mencapai 6.350 suara. Rinciannya dapil Bontang Utara 1.970 suara, dapil Bontang Selatan 3.587 suara, dapil Bontang Barat 793 suara. Sementara Abdul Samad kala itu mendapatkan 658 suara. (ak)

Artikel Dua Parpol di Bontang Terancam Lengser pertama kali tampil pada Bontang Post .

Artikel Delapan Parpol ini Berpotensi Lolos Parlemen pertama kali tampil pada Bontang Post .

Divisi Teknis Penyelenggara KPU Bontang Musdalifah mengatakan, tiga parpol yang mengganti bacalegnya ialah Partai Demokrat, PAN, dan Partai Gerindra.

“Semuanya berdasarkan keputusan dan persetujuan masing-masing partai,” katanya.

Ia mengungkapkan, tahap pencermatan daftar caleg sementara (DCS) telah selesai, dan saat ini memasuki tahap verifikasi administrasi dokumen pengganti.

“Verifikasi dokumennya sedang dalam proses,” lanjut dia.

Adapun selanjutnya, pihaknya bakal melakukan rekapitulasi data dan penyusunan DCT. Kemudian melakukan penetapan DCT pada 3 November.

“Diumumkan satu hari setelahnya, yakni tanggal empat,” ujarnya.

Sementara itu tercatat, ada satu bacaleg yang memutuskan pindah partai, yakni Raking. Ia pindah dari Partai Berkarya ke Partai Gerindra.

“Karena parpol sebelumnya tidak masuk sebagai peserta pemilu,” tandasnya. (*)

Artikel Tiga Partai Politik di Bontang Ajukan Penggantian Bacaleg ke KPU pertama kali tampil pada Bontang Post .

Tujuh di antaranya merupakan partai baru yakni Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Ummat, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Rakyat Adil dan Makmur (Prima), dan Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo).

“Iya, banyak partai baru. Sebelumnya kan hanya ada 16 Parpol tingkat Kota Bontang,” terang Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Bontang Musdalifah, Selasa (23/8/2022).

Dikatakan Musdalifah, saat ini pihaknya melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik di tingkat daerah yang telah dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2024.

KPU RI memberi tenggat waktu untuk menyelesaikan verifikasi administrasi sampai 29 Agustus besok.

“Verifikasi administrasi sudah kami kerjakan sejak 16 Agustus. Alhamdulillah, hari ini kami sudah menyelesaikannya. Dengan begitu parpol bisa menindaklanjuti lebih cepat,” urainya.

Nantinya, semua identitas anggota parpol tersebut saat verifikasi harus sesuai dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Kemudian data hasil verifikasi tersebut secara langsung akan terkirim ke KPU RI. Jika ada yang perlu ditindaklanjuti, maka akan terkoneksi dengan parpol yang bersangkutan.

“Tahapan tindak lanjut oleh parpol itu tetap dilakukan melalui Sipol. Kami pastikan semua parpol yang terdaftar telah berkantor di Bontang,” tandasnya. (*)

Artikel 22 Parpol di Bontang Siap Ramaikan Pemilu 2024, Partai Baru Mendominasi pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Kader parpol tidak masalah, sepanjang bukan pengurus parpol dan atau calon legislatif dan atau anggota legislatif. Kalau pengurus parpol menurut Permen BUMN harus mengundurkan diri. Kalau cuma kader itu tidak masalah,” ucap Fadjroel melalui pesan singkat, Minggu (17/11/2019).

‘Bagi-bagi’ kursi komisaris dan direksi BUMN mendadak menjadi sorotan ketikan muncul kabar bahwa nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bertemu Menteri BUMN Erick Thohir. Usai pertemuan itu, Ahok yang juga kader PDI Perjuangan, mengaku akan dilibatkan di salah satu perusahaan pelat merah.

Terakait hal itu, Fadjroel mengaku sudah berkomunikasi dengan Erick mengenai aturan pemilihan direksi BUMN. Dia mendapat penjelasan bahwa pengurus BUMN dipilih melalui proses Tim Penilai Akhir (TPA) sesuai Perpres No.177/2014.

Selain itu, para kandidat harus memenuhi persyaratan lain sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015, yaitu bukan pengurus Partai Politik dan atau calon anggota legislatif dan atau anggota legislatif baik DPR, DPD, DPRD tingkat I dan II.

“Ingat, Presiden Jokowi menekankan hanya ada visi-misi presiden, tidak ada visi-misi menteri, demikian pula di BUMN,” pungkasnya. (jpc)

Artikel Jubir Presiden: Kader Parpol Boleh Jadi Petinggi di BUMN pertama kali tampil pada Bontang Post .

Sekretaris KPU Bontang, Basir menyebut, hanya ada 15 parpol di Bontang yang menyerahkan LPSDK. Ke-15 parpol tersebut yaitu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Garuda, Partai Berkarya, PKS, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hanura, Partai Demokrat, dan Partai Bulan Bintang.

“Sementara PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) tidak mengumpulkan LPSDK karena mereka tidak punya caleg (calon legislatif),” ujarnya di Kantor KPU, hari ini (3/1).

Setelah diserahkan ke KPU, lanjut Basir, tahapan selanjutnya adalah pencermatan laporan oleh tim yang dibentuk KPU. Pencermatan ini berlangsung hingga dini hari pukul 00.00 Wita dengan disaksikan komisioner KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bontang.

“Dari hasil pencermatan ini semua parpol sudah sesuai dengan aturan KPU,” katanya.

Sementara Komisioner Bawaslu Bontang, Agus Susanto yang hadir dalam penyerahan LPSDK semalam menyebut, tugas Bawaslu memastikan prosesnya sudah sesuai dengan peraturan KPU dan melihat parpol yang tidak melaporkan LPSDK. “Tapi sampai pukul 18.00 Wita, semua (parpol) sudah melaporkan. Bagaimana laporannya kami belum bisa menganalisis, ” ucap Agus saat dihubungi via telepon.

LPSDK, lanjut Agus merupakan dana kampanye yang dihimpun dari para caleg maupun sumbangan dari luar. Bawaslu disebut sudah memprediksi anggaran yang keluar tiap kampanye yang dilakukan. “Tiap kampanye ada pemberitahuan, ada estimasi biaya kampanyenya. nanti kita combine, kira-kira logis atau tidak penyampaiannya,” sebutnya.

Penyampaian dana kampanye, kata Agus sudah menjadi kewajiban parpol. “PKPI tidak menyampaikan (LPSDK, Red.) karena tidak punya caleg, instruksi Bawaslu RI mereka tidak punya kewajiban itu,” tutupnya. (zul)

Artikel KPU Terima LPSDK, PKS Nomor 1, Garuda Paling Akhir pertama kali tampil pada Bontang Post .

Terkait Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), seluruh parpol peserta pemilu wajib melaporkan paling lambat 22 September pukul 18.00 Wita.  “Jika tidak melaporkan sesuai jadwal, maka parpol tersebut dibatalkan dari kepesertaan pemilu pada wilayah bersangkutan,” kata Saparuddin kepada Bontang Post, Jumat (14/9) kemarin.

Setelah batas waktu pelaporan, KPU Bontang memberikan waktu lima hari untuk perbaikan. Mulai dari 23-27 September dengan batas waktu pukul 18.00 Wita. Hal ini bertujuan iika dalam pelaporannya masih terdapat kekurangan.

Pada tahap pertama, pengurus parpol wajib membuka rekening khusus dana kampanye (RKDK) di bank umum. Dikatakannya rekening tidak boleh dicampur dengan dana parpol yang telah ada. Berdasarkan informasi yang diperoleh Saparuddin, proses pembukaan rekening membutuhkan surat dari parpol bersangkutan dan ditandatangani oleh ketua dan bendahara parpol.

“Jadi ini rekening baru dan khusus untuk dana kampanye karena nantinya akan dilakukan audit setelah pesta demokrasi itu selesai,” ucapnya.

Dana kampanye berupa uang, barang, dan jasa. Ketiga bentuk tersebut dikonversikan dalam rupiah. Nantinya digunakan untuk keperluan melakukan kampanye. Baik saat menggelar tatap muka, rapat umum, maupun pertemuan terbatas. Termasuk pengadaan alat peraga kampanye (algaka).

Dalam PKPU tersebut juga mengatur pembatasan sumbangan dana kampanye. Untuk perseorangan batasan sumbangan ialah Rp 2,5 miliar. Sementara untuk kelompok maupun badan usaha non pemerintah maksimal dapat memberikan bantuan sebesar Rp 25 miliar.

“Tetapi batasan jumlah pemberi sumbangan tidak dibatasi,” kata dia.

Jika dibandingkan pada pemilu 2014, angkanya naik signifikan. Saat itu untuk perseorangan hanya diperbolehkan paling banyak Rp 1 miliar, sedangkan kelompok maksimal Rp 7,5 miliar. Pembatasan ini bertujuan agar tercipta keadilan serta mempermudah pelacakan sumber dana tersebut. “Tercatat dan mudah dilacak sumbernya. Tidak berasal dari yang tidak jelas seperti uang korupsi,” ungkapnya.

Sementara bagi caleg yang tidak menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) juga terancam tidak ditetapkan oleh KPU Bontang sebagai calon terpilih. Adapun batas akhir pelaporan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk KPU Bontang ialah 2 Mei 2019. “Ini sesuai dengan pasal 68 dalam PKPU tersebut,” tuturnya.

Berkenaan dengan ini, rencananya KPU Bontang akan menggelar bimbingan teknis (bimtek) awal pekan nanti. Setiap parpol diwajibkan mengirimkan dua orang yakni petugas penghubung dan operator. (ak)

Artikel Tak Lapor Dana Kampanye, Parpol Terancam Dicoret pertama kali tampil pada Bontang Post .

Ketua KPU Kaltim, Muhammad Taufik mengatakan, dokumen yang dimaksud yakni KTP-el, ijazah, dan sejumlah dokumen persyaratan pencalegan. Langkah tersebut sebagai tindak lanjut atas tanggapan masyarakat yang disampaikan pada KPU.

“Kami masih menemukan belum lengkapnya dokumen sebagai syarat calon. Di antaranya ada yang hanya menyampaikan surat keterangan tentang ijazah. Sementara yang diminta itu ijazah yang sudah dilegalisasi,” jelas Taufik, Selasa (28/8) kemarin.

Kata dia, tanggapan masyarakat yang menjadi dasar permintaan klarifikasi tersebut muncul sebelum penetapan daftar calon sementara (DCS). Karenanya, bacaleg yang mendapat tanggapan masyarakat tersebut memiliki tugas untuk meminta pimpinan partai membuat penjelasan belum lengkapnya dokumen pencalonan.

“Memang partai politik yang harus menyampaikan penjelasan pada KPU. Tetapi bukan berarti bacaleg tidak punya peran. Ya salah satunya itu, mengomunikasikan agar segera ada penjelasan dari partai,” sebutnya.

Namun demikian, Taufik belum dapat menyebut tiga partai politik asal bacaleg yang belum melengkapi dokumen pencalonan tersebut. “Kalau sudah ada tanggapan partai, nanti akan kami publikasi,” imbuhnya.

Sejauh ini, lanjut Taufik, KPU berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim atas belum lengkapnya dokumen pencalonan sejumlah bacaleg tersebut.

Termasuk juga dokumen pencalonan bacaleg yang diragukan keabsahannya. “Memang harusnya dokumen bacaleg itu memenuhi persyaratan. Kalau ijazahnya belum dilegalisir, itu bisa diperbaiki,” tambah dia.

Karena itu, KPU menunggu hasil klarifikasi tersebut. Adapun tenggat waktu yang diberikan yakni sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT) pada 21 September mendatang. “Jadi jangan sampai partai tidak menyampaikan klarifikasi. Harus ada respons. Karena ini tanggung jawab partai politik yang mengajukan bacaleg,” kata Taufik.

Komisioner KPU Kaltim, Rudiansyah mengatakan, seluruh tanggapan masyarakat yang disampaikan pada penyelenggara pemilu tersebut harus ditindaklanjuti. Kemudian KPU meminta klarifikasi pada pimpinan partai politik pengusung bacaleg.

“Nanti hasil klarifikasi dari parrtai politik itu akan dinilai oleh KPU. Apakah memenuhi syarat atau tidak. Memang wajibnya begitu, karena itu tahapannya,” jelas Rudiansyah. (*/um)

Artikel Soal Dokumen Bacaleg yang Belum Lengkap, Tiga Parpol Diminta Klarifikasi  pertama kali tampil pada Bontang Post .

LUKMAN MAULANA, ADIEL KUNDHARA, Bontang

Pemilu 2019 bakal menjadi tahun panas bagi kekuatan-kekuatan politik di tanah air. Tak terkecuali di Kota Taman, perebutan kursi turut terjadi di Kantor DPRD Bontang, Bontang Lestari. Meski baru akan benar-benar bertarung setahun mendatang, namun persiapan telah mulai dilakukan sejak 2017 silam. Ya, tahapan Pemilu 2019 memang telah digarap Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun lalu.

Untuk mengetahui lebih dekat persiapan yang dilakukan, media ini telah mengunjungi beberapa pengurus parpol di Bontang. Masing-masing mengklaim telah melakukan konsolidasi internal merapatkan barisan. Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai parpol pemenang, mengklaim tengah mempersiapkan tim yang kuat demi mengamankan posisi sebagai parpol penguasa.

“Untuk Pemilu 2019 ini pada prinsipnya masing-masing parpol akan menurunkan tim terbaiknya. Ibarat pemain bola itu tim kesebelasan. Oleh karena itu memang kami harus menurunkan tim yang kuat,” kata Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat II Partai Golkar Bontang, M Arham.

Tim yang dibentuk Partai Golkar ini, jelas Arham, akan berlanjut dari tim yang tengah berjuang untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018. Menurutnya, Partai Golkar optimistis mempertahankan posisi bahkan menargetkan penambahan dua kursi. Dari yang saat ini menduduki lima kursi di DPRD Bontang, diharapkan dapat menjadi tujuh kursi.

“Target kami paling tidak bisa tambah dua (kursi), pada Bontang Utara dan Bontang Selatan. Dari lima yang ada sekarang,” terangnya.

Kata Arham, proses pencalegan di Partai Golkar sudah berjalan sejak beberapa bulan lampau. Bahkan Partai Golkar kini sudah memiliki nama-nama bakal caleg dengan jumlahnya mencapai kelipatan tiga atau 300 persen di masing-masing daerah pemilihan (dapil). Termasuk memperhatikan keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen.

“Dari jumlah tersebut nanti akan kami seleksi melihat berbagai faktor di antaranya tingkat elektabilitas. Partai mempertimbangkan calon anggota legislatif (caleg) yang bisa mendulang suara,” jelas Arham.

Saat ini, parpol berlambang partai beringin ini tengah mempersiapkan kader-kader mereka untuk dapat mengisi kursi-kursi di DPRD. Apalagi dalam pesta demokrasi lima tahunan mendatang, terdapat anggota DPRD asal Partai Golkar yang diproyeksikan bertarung di DPRD tingkat provinsi.

Sebagai parpol pemenang, Arham menyebut Golkar sangat optimistis bisa kembali mengulang sukses Pemilu 2014. Dalam hal ini Golkar tidak terlalu mengkhawatirkan pergerakan parpol-parpol lain dan juga kemunculan parpol-parpol baru. Sebagai parpol besar, Golkar lebih fokus menghadapi parpol-parpol yang berada dalam tingkatan yang sama.

“Golkar secara klasemen berada di papan atas, klasemen partai pemenang. Tentu berkompetisi dengan partai-partai yang berada di level yang sama. Untuk partai-partai yang di papan tengah dan papan bawah tentu berkompetisi pada levelnya masing-masing. Apalagi bagi partai yang belum punya keterwakilan,” bebernya.

Keyakinan dapat menambah kursi menurut Arham didasarkan pada peraturan baru dalam pencalegan yang melewati proses kelipatan tiga. Proses ini menurutnya bakal menjaring caleg-caleg yang memang memiliki elektablitas tinggi dan berpeluang besar menjaring suara. Bukan sekadar seleksi, pemilihan siapa yang nantinya bakal maju sebagai caleg turut ditentukan lewat survei.

“Kami juga turut meramu bagaimana agar mereka yang tereliminasi dalam seleksi ini dapat melebur menjadi kekuatan partai. Karena metode strategi pemenangan itu pertama partai harus solid. Akan sulit berpikir untuk menang kalau partai tidak solid,” ungkap Arham.

Dalam memasang target tujuh kursi, Partai Golkar tidak sendiri. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) turut bermimpi bisa menambah dua kursi dari empat kursi yang dimilikinya saat ini di Bontang Lestari. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Bontang, Agus Haris menuturkan, pihaknya telah melakukan kalkulasi atas masing-masing bakal caleg yang ada.

“Bisa kursi bertambah. Insyaallah tujuh (kursi) lebih, bisa delapan,” ungkap Agus Haris. Prediksinya empat kursi di Bontang Utara, tiga kursi di Bontang Selatan, dan satu di Bontang Barat.

Dalam usaha mencapai target tersebut, Agus Haris menyebut pihaknya telah memiliki tim-tim tersendiri. Mulai dari Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu), tim seleksi, dan tim perencana. Fungsinya memberikan pendidikan kepada masing-masing bakal caleg. Sekalipun setiap bakal caleg sudah dianggap mumpuni bila melihat latar belakang masing-masing.

“Tinggal kami kombinasikan daya, ilmu, dan pergerakan sosial yang mereka miliki dengan sistem yang sudah kami pakai dalam strategi pemenangan,” sambung pria yang menjabat Ketua Komisi I DPRD Bontang ini.

Agus mengklaim, visi dan misi Gerindra menjadi kekuatan utama yang dimiliki partai. Apalagi dia menyebut parpol berlambang kepala garuda tersebut memiliki keunggulan yaitu memiliki Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Hal ini semakin membuat pihaknya yakin Gerindra bisa menjadi parpol pemenang dalam Pemilu 2019 di Bontang kelak.

“Kombinasi lainnya yaitu kombinasi kultur dan keagamaan sudah kami padukan semua. Juga tokoh-tokoh perempuan yang selama ini aktif di kegiatan-kegiatan sosial. Karena ini gampang-gampang susah untuk menarik simpati masyarakat,” paparnya.

Menurut Agus, tantangan bagi Gerindra di 2019 amat kompleks dan beragam. Pasalnya Gerindra bakal bertarung dengan parpol-parpol lain. Secara jujur dia mengakui lawan terberat yang akan dihadapi yaitu Partai Golkar. Hal ini melihat pada fakta bahwa Golkar selalu menjadi pemenang dalam pemilu di Bontang. “Tapi ternyata itu yang membuat kami semangat,” sambung Agus.

Dia mengakui, bukan hal yang mudah untuk bisa memenangkan pemilu di Bontang. Terutama bila melihat status Partai Golkar sebagai partai pemerintah dan memiliki kader dan pengurus yang lebih senior. Bukan hanya Golkar, Agus juga menyebut parpol-parpol lain sebagai lawan yang berat. Karena pasti setiap caleg yang diusung parpol merupakan pilihan terbaik.

“Karena semuanya itu pilihan terbaik, maka kami akan usaha, yakin, dan serahkan ke Maha Kuasa,” kata dia.

Saat Golkar dan Gerindra sama-sama menargetkan tujuh kursi, Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang berada di peringkat ketiga perolehan kursi DPRD Bontang punya target enam kursi. Dari perolehan tiga kursi yang berhasil diraup NasDem pada pemilu sebelumnya. Enam kursi ini tersebar di tiga kecamatan yang ada di Bontang.

“Jadi kami harapkan NasDem bisa merebut enam kursi. Dengan target itu, seluruh stakeholder NasDem berkonsolidasi untuk membentuk suatu kekuatan, salah satunya dengan membentuk sayap-sayap partai,” terang Ketua Bapilu Partai Nasdem Bontang, Bilher Hutahaean.

Kata dia, DPD Partai NasDem Bontang saat ini tengah melakukan upaya-upaya konsolidasi kepengurusan hingga tingkat kelurahan bahkan RT. Saat ini pihaknya gencar melakukan rapat-rapat kerja Bapilu untuk menentukan langkah NasDem ke depan demi mencapai target enam kursi tersebut.

Menurut Bilher, bertambahnya parpol peserta pemilu dengan kemunculan parpol-parpol baru nantinya menjadi tantangan bagi NasDem. Pun begitu dengan keberadaan parpol lama terutama parpol-parpol pemenang pemilu yang kekuatannya patut diperhitungkan. Konsolidasi internal partai menjadi upaya yang dilakukan NasDem dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

“Kemudian kami mempersiapkan caleg-caleg yang betul-betul punya elektabilitas tinggi. Proses pencalegan ini telah kami lakukan dan nama-nama bakal calegnya telah kami berikan ke pusat untuk kemudian nantinya disurvei secara internal,” tegasnya. (***)

KLASEMEN PEROLEHAN SUARA PEMILU 2014

Sumber: KPU Bontang

Artikel Songsong Tahun Politik 2019, Parpol Bidik Kursi di Bontang Lestari pertama kali tampil pada Bontang Post .

Hari ini, KPU melakukan verifikasi pada partai Hanura, Golkar, dan Nasdem. Hari Rabunya, verifikasi dilakukan ke partai PKPI, PPP, PDIP, Demokrat, PKS, dan PKB. Sementara hari terakhir, KPU akan melakukan verifikasi ke PAN, Garuda, Gerindra, PBB, dan Berkarya.

Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU Bontang Divisi Hukum, Saparuddin usai memberikan sosialisasi terkait PKPU nomor 5 tahun 2018 dan PKPU nomor 6 tahun 2018 dalam rangka verifikasi partai politik calon peserta pemilihan umum tahun 2019. Dikatakan dia, dari putusan MK tersebut, konsekuensinya bahwa KPU melakukan 2 perubahan dari PKPU nomor 7 tahun 2017 menjadi PKPU nomor 5 tahun 2018. “Sebenarnya tidak merupakan hasil akhir tahapan verifikasi, hanya mempersingkat saja. Prinsipnya, tahapan verifikasi belum berakhir dan hasil akhir akan tetap sesuai jadwal yakni 18 sampai 20 Februari pengumuman parpol peserta pemilu,” jelas Saparuddin saat diwawancara usai sosialisasi di Hotel Oak Tree, Senin (29/1) kemarin.

Selain itu, KPU juga melakukan revisi PKPU 11 tahun 2017 menjadi PKPU nomor 6 tahun 2018. Berdasarkan hal itu, Saparuddin mengatakan parpol yang akan diverifikasi di Bontang yakni sebanyak 14. Untuk Perindo dan PSI itu sudah memenuhi syarat. Sementara Garuda dan Berkarya masih dalam tahapan perbaikan. “Sisanya 12 parpol yang akan dilakukan verifikasi awal,” ungkapnya.

12 parpol akan diverifikasi dalam waktu 3 hari yakni 30, 31 Januari dan 1 Februari. Hal itu merupakan konsekuensi dari perubahan PKPU tersebut yakni waktu, anggaran, dan SDM. Dengan waktu yang singkat tersebut, maka 3 prinsip berubah yakni waktu yang lebih singkat dari PKPU 11. “Lalu ada perubahan juga di jumlah sample, yang awalnya 10 persen, kini menjadi 5 persen,” ujarnya.

Tak hanya itu, perubahan juga terjadi pada metode verifikasi keanggotaan, yang awalnya acak sederhana saat ini ditentukan oleh parpol. Termasuk metode verifikasi kepengurusan yang awalnya door to door sekarang dipersiapkan di sekretariat. “Kami mengharapkan supaya setiap parpol bisa menyiapkan seluruh persyaratan yang dibutuhkan,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Ketua KPU Bontang, Suardi mengatakan mulai hari ini (30/1) pihaknya melakukan verifikasi 12 partai dalam waktu 3 hari. Suardi mengharapkan verifikasi bisa dilaksanakan dengan baik sehingga tidak ada perbaikan. “Kami sudah melakukan sosialisasi sebelumnya. Untuk 12 parpol sudah terdapat kesepakatan waktunya,” tukas dia. (mga)

Artikel Hari Ini, 14 Parpol Diverifikasi pertama kali tampil pada Bontang Post .