Wali Kota meminta agar pria dalam video tersebut bersama teman-temannya mendapatkan pembinaan atas tindakan yang dilakukan.

Menurut Neni, doa seharusnya tidak dijadikan bahan candaan, apalagi direkam menjadi konten dan disebarkan di media sosial.

“Saya serahkan kepada pihak yang berwajib untuk melakukan pembinaan mental,” ujarnya.

Ia menilai peristiwa ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak, terutama mereka yang terlibat dalam video tersebut, agar lebih menghormati hal-hal yang berkaitan dengan ibadah.

Neni juga mengingatkan masyarakat agar tidak memainkan atau memplesetkan doa, termasuk doa berbuka puasa yang biasa dibaca umat Muslim saat Ramadan.

“Jangan sampai ada yang mengikuti. Saya harap tidak ada lagi orang lain yang melakukan hal seperti itu,” katanya.

Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan seorang pria membaca doa berbuka puasa sambil menyelipkan kata-kata kasar viral di media sosial dan menuai beragam komentar dari warganet.

Dalam video tersebut, pria itu awalnya diminta membaca doa berbuka puasa. Namun saat melafalkannya, ia justru menyisipkan kata-kata yang dinilai tidak pantas.

Sementara itu, pihak kepolisian masih menelusuri identitas pria dalam video tersebut.

Kapolres Bontang AKBP Widho Anriano melalui Kasat Reskrim AKP Randy Anugrah mengatakan, berdasarkan informasi awal pria tersebut diduga merupakan warga Bontang.

“Menurut anggota saya, orang tersebut sering mengamen di depan Masjid Al-Hijrah Bontang,” ujar Randy, Senin (9/3/2026). (*)

Artikel Video Doa Berbuka Disisipi Kata Kasar Viral, Wali Kota Bontang Minta Pelaku Dibina pertama kali tampil pada Bontang Post .

Dalam video itu, pria tersebut tidak sendiri. Ia didampingi dua temannya yang turut terlibat dalam pembuatan dan penyebaran video sebelumnya.

Permintaan maaf tersebut juga disaksikan perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bontang.

Kapolres Bontang AKBP Widho Anriano melalui Kasat Reskrim AKP Randy Anugrah mengatakan, ketiganya datang langsung ke Polres Bontang untuk memberikan klarifikasi sekitar pukul 23.22 Wita.

Diketahui, pria yang membaca doa dalam video tersebut bernama Ulmin. Sementara perekam sekaligus pengunggah video adalah Dewi Pamili, dan yang membagikan ulang video tersebut bernama Apriana Sadri.

“Semuanya warga Bontang. Tadi malam mereka datang dan membuat video klarifikasi,” ujar Randy saat dihubungi, Selasa (10/3/2026).

Meski telah menyampaikan permintaan maaf, polisi memastikan proses tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Pasalnya, ketiganya belum dimintai keterangan resmi oleh penyidik.

“Proses yang berlaku tetap berjalan. Mereka akan dimintai keterangan sebagai saksi,” katanya.

Selain itu, polisi juga berencana meminta keterangan dari Ketua MUI Bontang serta perwakilan FKUB untuk pendalaman lebih lanjut.

“Kami juga akan meminta keterangan dari Ketua MUI dan FKUB,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, sebuah video yang memperlihatkan seorang pria membaca doa berbuka puasa sambil menyelipkan kata-kata tidak pantas viral di media sosial dan menuai beragam komentar dari warganet.

Dalam video yang beredar, pria tersebut awalnya diminta membaca doa berbuka puasa. Namun saat melafalkan doa, ia justru menyelipkan kata-kata kasar yang dinilai tidak pantas.

Kapolres Bontang AKBP Widho Anriano melalui Kasat Reskrim AKP Randy Anugrah mengatakan, pihak kepolisian sempat menelusuri identitas pria dalam video tersebut.

Berdasarkan informasi awal, pria tersebut diduga merupakan warga Bontang dan kerap mengamen di depan Masjid Al-Hijrah.

“Menurut anggota saya, orang tersebut sering mengamen di depan Masjid Al-Hijrah,” ujar Randy saat dihubungi, Senin (9/3/2026). (*) 

Artikel Viral Doa Berbuka Diselipi Kata Kasar, Pria di Bontang Klarifikasi tapi Proses Hukum Tetap Berjalan pertama kali tampil pada Bontang Post .

Ketua MUI Bontang, Misbahul Munir, mengatakan doa merupakan bagian dari ibadah yang mencerminkan pengakuan seorang hamba yang lemah dan tidak berdaya kepada Allah SWT sebagai Zat Yang Maha Kuasa.

Karena itu, menurutnya, doa tidak seharusnya dijadikan bahan candaan atau permainan dengan alasan apa pun, terlebih jika dijadikan konten dan disebarkan di media sosial.

“Doa itu bagian dari ibadah. Tidak semestinya dijadikan mainan, apalagi dikontenkan lalu disebarkan di media sosial,” ujarnya, Senin (9/3/2026).

Ia bahkan menilai tindakan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai bentuk penistaan terhadap agama.

“Bahkan bisa dikategorikan penistaan agama,” katanya.

Meski begitu, Misbahul menyebut tidak semua tindakan yang dianggap sebagai penistaan harus langsung dilaporkan secara hukum. Ia lebih mengedepankan imbauan kepada masyarakat agar menjaga ucapan dan perilaku, khususnya di ruang publik seperti media sosial.

Menurutnya, media sosial tidak hanya diakses oleh orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Karena itu, konten yang beredar harus tetap memperhatikan norma dan akhlak.

“Kami mengimbau masyarakat untuk menjaga lisan dan tidak bertindak di luar norma dan akhlak, apalagi di media sosial yang juga diakses anak-anak,” jelasnya.

Ia berharap masyarakat tidak menormalisasi tindakan yang menjadikan doa sebagai bahan candaan atau sekadar konten hiburan.

“Jangan sampai orang menormalisasikan doa menjadi mainan hanya untuk konten semata,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan seorang pria membaca doa berbuka puasa sambil menyelipkan kata-kata tidak pantas viral di media sosial. Aksi tersebut pun menuai beragam komentar dari warganet.

Dalam video yang beredar, pria tersebut awalnya diminta membaca doa berbuka puasa. Namun saat melafalkan doa, ia justru menyelipkan kata-kata kasar yang dinilai tidak pantas.

Kapolres Bontang Widho Anriano melalui Kasat Reskrim Randy Anugrah mengatakan, pihak kepolisian saat ini tengah menelusuri identitas pria dalam video tersebut.

Berdasarkan informasi awal yang diterima, pria tersebut diduga merupakan warga Bontang.

“Menurut anggota saya, orang tersebut sering mengamen di depan Masjid Al-Hijrah,” ujar Randy saat dihubungi, Senin (9/3/2026). (*) 

Artikel Viral Video Doa Berbuka Diselipi Kata Kasar, MUI Bontang: Berpotensi Masuk Penistaan Agama pertama kali tampil pada Bontang Post .

Dalam video yang beredar, pria tersebut awalnya diminta membaca doa berbuka puasa. Namun saat melafalkan doa, ia justru menyelipkan kata-kata kasar yang dinilai tidak pantas.

Kapolres Bontang AKBP Widho Anriano melalui Kasat Reskrim AKP Randy Anugrah mengatakan, pihak kepolisian saat ini tengah menelusuri identitas pria dalam video tersebut.

Berdasarkan informasi awal yang diterima, pria tersebut diduga merupakan warga Bontang.

“Menurut anggota saya, orang tersebut sering mengamen di depan Masjid Al-Hijrah,” ujar Randy saat dihubungi, Senin (9/3/2026).

View this post on Instagram

A post shared by Real Account Bontangpost.id (@bontangpost.id)

Saat ini polisi masih berupaya mencari keberadaan pria tersebut untuk dimintai klarifikasi terkait video yang beredar.

“Untuk sekarang kami cari dulu orangnya, nanti kami minta klarifikasi,” katanya.

Randy menambahkan, hingga saat ini pihak kepolisian belum menerima laporan resmi dari masyarakat terkait video tersebut.

Namun jika ada laporan yang masuk, polisi akan melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk meminta keterangan ahli bahasa untuk memastikan apakah konten dalam video tersebut mengandung unsur pidana atau tidak.

“Nanti ahli yang kami ambil keterangannya bisa menentukan apakah ada unsur pidananya atau tidak,” pungkasnya. (*)

Artikel Polres Bontang Kantongi Identitas Pria yang Diduga Berdoa dengan Kata Tak Pantas pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menyatakan bahwa alasan penahanan Roy Suryo dilakukan karena penyidik khawatir penyidik tersangka akan menghilangkan barang bukti.

“Penyidik khawatir yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti dan sebagainya sebagaimana tertuang dalam pasal 21 ayat 1 KUHP,” ujarnya di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (5/8).

Oleh karena itu, penyidik menyita beberapa barang  bukti atas kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Roy Suryo, seperti handphone dan akun Twitter Roy Suryo, serta ponsel saksi atas nama Ade Suhendrawan.

“Tentunya penyitaan ini dilakukan karena barang tersebut memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan,” jelasnya.

Sementara itu, pasal yang disangkakan terhadap Roy Suryo adalah pasal 28 ayat 2 jo pasal 45 ayat 2 UU RI no 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI no 11 tahun 2008 tentang ITE. Dalam pasal tersebut diatur bahwa hukuman penjara maksimal yang ditetapkan adalah paling lama 6 tahun atau denda 1 Milyar. Selain itu, Roy Suryo juga dikenalan pasal 156 a KUHP dengan ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara.

“Yang ketiga adalah pasal 15 UU no 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun penjara,” paparnya.

Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya resmi melakukan penahanan kepada tersangka kasus dugaan ujaran kebencian Roy Suryo. Dia ditahan usai menjalani pemeriksaan sejak pukul 13.00 WIB.

’’Setelah dilakukan pemeriksaan dari tadi siang, maka penydiik memutuskan mulai malam hari ini terhadap Roy Suryo sebagai tersangka kasus ujaran kebencian ini dilakukan penahanan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (5/8). (jawapos) 

Artikel Tersangka Penistaan Agama, Roy Suryo Resmi Ditahan pertama kali tampil pada Bontang Post .

Wartawan senior Ilham Bintang menuliskan catatan ringan terkait ketua majelis hakim persidangan itu. Dia adalah Dwiarso Budi yang juga menjabat sebagai Ketua PN Jakut itu.

“Setiap hari dari rumah ke kantor pulang pergi dia naik angkutan umum busway. Itulah hakim Dwiarso Budi, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memimpin majelis hakim sidang perkara penistaan agama oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok,” kata dia dalam tulisannya yang diterima JawaPos.com, Selasa (9/5).

Di mata kawan-kawannya, Ilham menyebut Dwiarso dijuluki bonek (bondo nekat). Bukan hanya karena kelahiran Surabaya, tetapi julukan itu menunjuk pada integritasnya sebagai hakim. “Anti suap, antik gertak, kata seorang sahabatnya,” sambung dia.

Dwiarso adalah hakim yang lahir di Surabaya 14 Maret 1962. Dia memiliki panggilan akrab Inoenk. Hingga kini kata Ilham, Dwiarso masih tinggal di rumah dinas bersama Yanti, istrinya dan Rio serta Anya yang merupakan anaknya.

Sebelum menjabat Ketua PN Jakut, Dwiarso pernah menjadi Ketua PN di Kotabumi, Kraksaan, Depok, Banjarmasin, dan Semarang. Untuk anaknya bernama Rio, kini tengah berada di Jepang bekerja sebagai pelayan toko, sementara Anya ada di Palangkaraya sebagai pegawai pajak.

“Ada kisah menarik putera-puteri Inoenk, ketika terjadi penangkapan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi , Akil Mochtar tempo hari. Kompak mereka meminta Inoenk berhenti jadi hakim karena merasa malu dengan profesi ayahnya. Juga kompak berdua menyatakan biarlah mereka yang bekerja untuk menopang ekonomi orang tuanya,” bebernya.

Dwiarso juga diketahui sebagai Sarjana Hukum jebolan SI Universitas Airlangga dan S2 Universitas Gajahmada dan terakhir Lemhanas (2016). Dia juga adalah mantan Atlet Hoki PON Jatim dan Atlet Tennis mewakili Provinsi dia bertugas waktu itu.

Bahkan, sebelum kasus ini, Dwiarso sudah menangani kasus besar, yakni korupsi BLBI. Dwiarso yang merupakan mantan asisten sekretaris Mahkamah Agung pernah memutus hukuman seumur hidup untuk koruptor BLBI.

“Waktu bertugas di Semarang Inoenk juga memutus sengketa Gubernur Jateng lawan Pengacara Kondang Yusril Ihza Mahendra dengan menghukum hakim temannya sendiri karena menerima suap dan beberapa koruptor serta pejabat Bupati Karang Anyar,” terang dia.

Keberaniannya untuk berbeda dengan alasan hukum yang rasional itulah yang membuat Ketua Mahkamah Agung kala itu, M Sarwata sangat membanggakannya.

“Dosen favorit Fakultas Hukum Universitas Trisakti itu kini menjadi tempat bergantung  harapan keputusan adil dari persidangan kasus penistaan agama Ahok. Sekian lama dia memang  menjadi gantungan harapan para penuntut keadilan yang mengharapkan vonisnya terhadap Ahok terbebas dari pelbagai intervensi supaya wajah hukum kita mendapat kepercayaan publik,” tuturnya.

Dan pada Selasa (9/5) siang akhirnya Dwiarso membuktikan dirinya memang hakim yang berintegritas tinggi. Meskipun sempat dibayangi spekulasi dia juga akan dilumat pelbagai manuver seperti aparat penegak hukum lainnya yang masuk angin. “Vonisnya, Ahok terbukti bersalah, dan dihukum penjara dua tahun dan langsung ditahan di LP Cipinang,” tukas dia. (elf/JPG)

Artikel Mengenal Hakim Pemvonis Ahok, Dwiarso Budi pertama kali tampil pada Bontang Post .

Ini disampaikan Jokowi saat berada di Papua, sebagaiman dikutip dari laman setkab.go.id, Selasa ((9/5).

“Saya minta, saya minta semua pihak menghormati proses hukum yang ada, serta putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim. Termasuk juga kita harus menghormati langkah yang akan dilakukan oleh Pak Basuki Tjahaja Purnama untuk banding,” kata Jokowi.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu hadir di Papua dalam rangka kunjungan kerja Lintas Nusantara. Di sana, dia meresmikan listrik desa di Papua dan Papua Barat, di Distrik Muara Tami, Jayapura, Papua.

Yang paling penting, tegas Jokowi, semua pihak percaya terhadap mekanisme hukum yang ada untuk menyelesaikan setiap masalah. “Sekali lagi pemerintah tidak bisa mengintervensi proses-proses hukum yang ada,” tegas dia.

Mengenai pencopotan Basuki Tjahaja Purnama dari jabatan Gubernur DKI, Jokowi mengaku sudah mendapatkan laporan dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (fat/jpnn)

Artikel Presiden Jokowi Sudah Terima Laporan Mendagri soal Pencopotan Ahok pertama kali tampil pada Bontang Post .

Sidang pria yang karib disapa Ahok itu diselenggarakan di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (3/12).

Pria itu mencoba masuk ke dalam melalui pintu gerbang yang terletak di Jalan R.M. Harsono, Ragunan. Di lokasi itu juga ada massa aksi dari pendukung dan kontra Ahok.

“Dia nerobos,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Raden Prabowo Argo Yuwono di Kementerian Pertanian.

‎Argo menjelaskan, pria itu masih diinterogasi oleh polisi. Dalam proses interogasi, pria itu akan ditanyakan tujuan menerobos masuk ke tempat sidang Ahok.

“Lagi diinterogasi dia mau ngapain. Kami tidak bisa memastikan dia pendukung siapa,” ucap Argo.

Menurut Argo, pria itu tidak membawa senjata tajam. Hanya saja, polisi menduga pria tersebut berada dalam kondisi mabuk.

“Dia main nerobos saja, tapi ada bau-bau alkohol,”‎ ungkap Argo. (jpnn)

Artikel Lihat Nih! Ada yang Nekat Coba Masuk ke Ruang Sidang Ahok pertama kali tampil pada Bontang Post .

Dalam sidang yang dipimpin Tornado Edmawan dibantu  Marjani Eldianti dibantu Andreas Pungky Maradona, diuraikan Israq, perbuatan NDS dalam akun facebooknya karena keisengan dan tak memahami  bisa menyinggung perasaan ummat Islam yang akan merayakan Idul Adha.

Karena menyadari perbuatannya salah, NDS berusaha menghapus namun keburu sudah menyebar. Selain itu, NDS juga menyerahkan diri ke Polisi dan mengaku apa yang dilakukan karena keisengan tanpa maksud menghina.

“Karena niatnya untuk menghapus dan berusaha segera menghapus postingan di akutan FB itulah termasuk menyerahkan diri ke polisi, menjadi pertimbangan ia dituntut satu tahun enam bulan dipotong selama ia ditahan,” ungkap Israq.

Keisengan  NDS ini dilakukannya di Warung Cyber Net di Jalan  Kabo Jaya Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara. NDS didakwa  dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang membuat umat muslim di Kutim tersinggung.

“Postingan terdakwa awalnya untuk candaan, namun gambar dan kalimat yang ditulis tidak pada tempatnya serta waktu karena tak berapa lama lagi ummat Islam akan merayakan Idul Adha. Sementara gambar yang dipasang merupakan hewan yang diharamkan umat Islam,” beber Israq.

NDS, awalnya didakwa melanggar  Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1)  UU tentang Informasi dan Transaksi Elekronik, kedua  Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik, dan ketiga  melanggar  Pasal 156a KUHP.(dy)

Artikel Penista Agama Itu Dituntut 1,5 Tahun pertama kali tampil pada Bontang Post .

JAKARTA— Sidang kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama terus bergulir. Setelah dalam persidangan kemarin Majelis Hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto menolak eksepsi atau keberatan Ahok, perang saksi dan saksi ahli bakal dimulai.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ali Mukartono menjelaskan, rencananya untuk tahap awal akan ada sekitar enam saksi yang dihadirkan JPU dalam persidangan tersebut. ”Lima atau enam saksi ya,” tuturnya.

Namun, soal identitas saksi tersebut, JPU belum bisa mengungkapkannya. Yang pasti, saksi tersebut merupakan saksi dan saksi ahli. ”Ahli ada juga yang melihat langsung kejadian di Kepulauan Seribu,” ungkapnya.

Yang paling utama, lanjutnya, kendati Ahok melakukan upaya hukum lain, sidang dengan agenda pemeriksaan saksi yang rencananya digelar Selasa (3/1) tidak akan terpengaruh. ”Tetap jalan pemeriksaan saksi ini, tidak bisa diganggu,” terangnya kemarin.

Sementara Kuasa Hukum Ahok Trimoelja D. Soerjadi mengatakan, rencananya akan ada sekitar sepuluh saksi meringankan yang akan dihadirkan dalam persidangan tersebut.”Sekitar sepuluh saksi,” terangnya.

Soal identitas saksi tersebut, Trimoelja mengaku belum bisa mengumumkannya. Pasalnya, ada pertimbangan keamanan dan keselamatan saksi persidangan kontroversial tersebut. ”Tidak bijak dalam situasi semacam ini, kami sebutkan identitas saksinya,” paparnya.

Terkait eksepsi yang ditolak, dia menjelaskan perbedaan pendapat antara majelis hakim dengan kuasa hukum tersebut merupakan hal yang biasa. Yang pasti, keputusan majelis hakim itu harus dihormati. ”Kami tentu kecewa, tapi harus tetap menghormati putusan menolak eksepsi tersebut,” terangnya kemarin.

Sementara jalannya persidangan ketiga kasus yang menjerat Ahok itu cukup cepat. Hanya berlangsung sekitar satu setengah jam. Saat itu Majelis hakim menolak semua eksepsi Ahok.

Dalam persidangan, Hakim Ketua Dwiarso Budi menuturkan, dalam eksepsi Ahok mengutarakan soal tidak ada niatan dalam menista agama dengan menyebut latar belakang keluarga hingga berbagai kebijakan pembangunan masjid. Namun, JPU merespon bahwa pembangunan masjid itu hal wajar yang dilakukan kepala daerah. ”Pengadilan tidak menerima eksepsi karena sudah masuk ke materi perkara, padahal belum sampai pada pembuktian salah dan tidak bersalahnya,” ujarnya.

Terkait poin eksepsi proses hukum Ahok yang terjadi karena tekanan massa atau trial by the mob, pengadilan menyidangkan kasus tersebut bukan karena tekanan masyarakat. Namun, karena adanya pelimpahan perkara dari Kepolisian dan Kejaksaan. ”Pengadilan tidak sependapat dengan kuasa hukum,” tuturnya.

Dengan begitu, pengadilan menolak eksepsi dari Ahok. Namun, bila memang tidak menerima keputusan Majelis Hakim, terdakwa dan kuasa hukumnya bisa menempuh proses hukum lain. ”Kalau tidak menerima keputusan ini bisa ke Pengadilan Tinggi,” ucap Dwiarso.

Selanjutnya, sidang akan dilanjutkan Selasa depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Selain itu, lokasi persidangan juga akan dipindahkan ke gedung Kementerian Pertanian di Ragunan, Jakarta Selatan. (idr/jpg)

Artikel Kejagung Siapkan Enam Saksi, Ahok 10 Saksi pertama kali tampil pada Bontang Post .