Direktur Utama RSUD Taman Husada Bontang, dr Suhardi, mengatakan kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu hal yang perlu diperhitungkan dalam merealisasikan pengembangan fasilitas rumah sakit tersebut.

Ia menyebut proyeksi anggaran Bontang pada 2027 berada di kisaran Rp1,6 triliun. Namun, kondisi itu belum dapat dipastikan akan memengaruhi APBD yang telah ditetapkan maupun kelanjutan pembangunan Gedung C.

“Kalau melihat kondisi anggaran 2027, memang cukup memprihatinkan. Tetapi, apakah nanti berdampak terhadap APBD yang sudah ditetapkan, saya belum bisa memastikan,” kata Suhardi, Rabu (14/10/2026).

Menurutnya, diperlukan terobosan agar pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan pelayanan masyarakat tetap dapat berjalan. Salah satu kemungkinan yang diharapkan ialah adanya dukungan atau bantuan dari pemerintah.

“Siapa tahu ada terobosan dari pemerintah daerah atau bantuan. Kalau ada dukungan, tentu alhamdulillah,” ucapnya.

Gedung C menjadi bagian dari rencana pengembangan RSUD Taman Husada untuk mendukung peningkatan layanan kesehatan. Penambahan fasilitas dinilai penting seiring kebutuhan ruang perawatan pasien, terutama pada sejumlah layanan rawat inap yang tingkat keterisiannya tinggi.

Suhardi menjelaskan, kapasitas rumah sakit tidak bisa hanya dilihat dari jumlah seluruh tempat tidur yang tersedia. Penempatan pasien harus disesuaikan dengan jenis penyakit, kebutuhan penanganan medis, serta ketentuan pemisahan pasien berdasarkan kategori layanan.

Karena itu, tempat tidur yang terlihat kosong di ruang tertentu belum tentu dapat digunakan untuk menampung pasien yang membutuhkan perawatan khusus. Perbedaan peruntukan ruang membuat penempatan pasien tidak bisa dilakukan secara sembarangan.

Pengembangan fasilitas diharapkan dapat menyesuaikan kebutuhan masing-masing layanan sekaligus membantu memperlancar alur perawatan, termasuk pemindahan pasien dari instalasi gawat darurat (IGD) ke ruang rawat inap.

Meski demikian, jadwal pembangunan Gedung C maupun kepastian sumber pembiayaan proyek tersebut belum dapat dipastikan. Pernyataan Suhardi mengenai kondisi anggaran 2027 juga belum berarti pembangunan akan ditunda atau dibatalkan.

Kepastian dukungan anggaran menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan agar rencana pengembangan RSUD Taman Husada dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Bontang. (ak)

Artikel RSUD Taman Husada Bontang Butuh Rp500 Miliar untuk Bangun Gedung C pertama kali tampil pada Bontang Post .

Direktur Utama RSUD Taman Husada Bontang, dr Suhardi, menjelaskan tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) rumah sakit secara keseluruhan masih berkisar 80 persen. Namun, kondisi tersebut berbeda jika dilihat berdasarkan masing-masing layanan rawat inap.

Menurut dia, beberapa layanan memiliki tingkat keterisian hingga 105 persen. Kondisi ini terutama terjadi pada ruang perawatan pasien dengan penyakit kronis yang membutuhkan penanganan berkelanjutan.

Layanan yang mengalami tekanan kapasitas antara lain penyakit dalam, diabetes, bedah, serta gangguan ginjal.

“Kalau secara angka BOR itu sebenarnya masih aman. Cuma kalau dipecah ke layanan-layanan rawat inap, ada yang BOR-nya sudah 105 persen,” kata Suhardi.

Di sisi lain, masih terdapat layanan yang tingkat keterisian tempat tidurnya lebih rendah. Hal ini membuat rata-rata BOR rumah sakit tampak terkendali, meskipun sejumlah ruang perawatan sudah melebihi kapasitas.

Suhardi menegaskan, tempat tidur kosong di satu ruang tidak serta-merta dapat digunakan oleh pasien dari layanan lain. Penempatan pasien harus mempertimbangkan jenis penyakit, kebutuhan medis, serta ketentuan perawatan.

“Di ruangan mungkin ada yang kosong, tetapi tidak masuk kategori untuk perawatan pasien ini. Tidak bisa pasien begitu saja dirawat gabung karena memang tidak sesuai dengan kebutuhannya,” ucapnya.

Keterbatasan ruang yang sesuai turut memengaruhi waktu tunggu pasien di IGD. Rumah sakit menargetkan pasien dapat dipindahkan ke ruang rawat inap dalam waktu maksimal enam jam. Namun, target tersebut belum selalu tercapai ketika kamar yang dibutuhkan sudah penuh.

Dalam kondisi itu, pasien harus menunggu hingga tersedia tempat tidur yang sesuai dengan kebutuhan perawatannya.

“Makanya ada pasien yang harus sampai 24 jam di IGD. Bukan berarti kami tidak melayani, tetapi ruangannya memang penuh dan tidak mungkin pasien dicampur dengan layanan yang tidak sesuai,” tutur Suhardi.

Ia menambahkan, ketersediaan tempat tidur tidak cukup dinilai hanya dari jumlah kamar yang masih kosong. Kesesuaian ruang dengan kondisi pasien tetap menjadi pertimbangan untuk menjaga kualitas pelayanan dan keselamatan.

Tingginya keterisian pada sejumlah layanan penyakit kronis pun menjadi perhatian dalam pengembangan kapasitas rumah sakit. Penambahan ruang rawat inap sesuai kebutuhan diharapkan dapat mengurangi penumpukan pasien sekaligus mempercepat proses pemindahan dari IGD.

Evaluasi berdasarkan masing-masing layanan dinilai penting agar kebutuhan tempat tidur dapat dipetakan secara lebih tepat. Dengan begitu, penguatan kapasitas perawatan diharapkan mampu mendukung pelayanan yang lebih optimal bagi pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan. (ak)

Artikel Ruang Rawat Penyakit Kritis RSUD Taman Husada Bontang Penuh, Pasien Antre di IGD pertama kali tampil pada Bontang Post .

Direktur RSUD Taman Husada Bontang, dr Suhardi, mengatakan pihaknya masih menunggu penyelesaian palang parkir yang akan digunakan untuk mengatur kendaraan keluar dan masuk kawasan rumah sakit.

“Ini masih on progress. Mudah-mudahan dalam seminggu ke depan palangnya sudah selesai,” kata Suhardi, Rabu (2/9/2026).

Setelah palang selesai, RSUD Taman Husada akan mulai menerapkan pola baru pergerakan kendaraan. Akses kendaraan nantinya dipusatkan melalui satu jalur masuk dan satu jalur keluar.

Sementara itu, akses yang selama ini digunakan khusus kendaraan roda dua akan ditutup sementara. Pengendara sepeda motor nantinya diarahkan masuk melalui jalur Unit Gawat Darurat (UGD), kemudian naik menuju area parkir dan mengikuti jalur memutar.

“Yang akses sepeda motor sementara ditutup. Nanti motor masuk lewat UGD, naik ke atas parkir, kemudian dibuat memutar,” ujarnya.

Dalam penataan tersebut, palang parkir lama akan dipindahkan ke akses masuk yang telah ditentukan. Sedangkan akses lainnya akan difungsikan sebagai pintu keluar.

Meski demikian, penerapan sistem parkir belum sepenuhnya didukung infrastruktur yang dibutuhkan. Pengadaan palang baru masih diperlukan untuk menyempurnakan mekanisme parkir sekaligus identifikasi kendaraan dan pengguna parkir.

Untuk sementara, RSUD Taman Husada masih menyiapkan skema manual. Kendaraan milik pegawai akan diidentifikasi menggunakan tanda atau atribut khusus kendaraan karyawan.

Sementara bagi pasien dan pengunjung, mekanisme pembayaran parkir masih dalam tahap simulasi. RSUD mempertimbangkan dua opsi, yakni pembayaran saat kendaraan masuk atau ketika meninggalkan area rumah sakit.

“Kita masih fleksibel karena secara infrastrukturnya juga belum fix betul,” tutur Suhardi.

Jika pembayaran dilakukan di awal, pengelola harus menyiapkan mekanisme khusus bagi kendaraan pasien yang keluar-masuk selama menjalani perawatan. Sedangkan pembayaran saat keluar dinilai lebih sederhana karena transaksi dilakukan satu kali.

“Kalau pasien dirawat dan kendaraannya menginap, sementara kita tarik satu kali saja,” ungkapnya.

Suhardi menegaskan mekanisme tersebut masih akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Pembenahan infrastruktur terus dilakukan sebelum sistem parkir diterapkan secara permanen.

Penataan parkir tersebut tetap harus dilaksanakan karena merupakan keputusan pemerintah kota sekaligus menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). RSUD Taman Husada pun terus mengejar kesiapan sarana agar penerapan sistem baru tidak mengganggu akses pasien maupun pelayanan rumah sakit. (ak)

Artikel Retribusi Parkir RSUD Taman Husada Bontang Molor, Palang Parkir Masih Dikebut pertama kali tampil pada Bontang Post .

Angka tersebut menjadi bagian dari total realisasi retribusi daerah Bontang yang mencapai Rp78,60 miliar dari target Rp128,75 miliar. Secara keseluruhan, realisasi tersebut setara 61,05 persen dari target retribusi daerah 2026.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang Natalia Trisnawati mengatakan capaian tersebut menunjukkan penggunaan transaksi digital dalam pembayaran retribusi terus berkembang.

“Untuk retribusi daerah, targetnya kurang lebih Rp128 miliar dan realisasinya Rp78 miliar. Kurang lebih capaiannya 61,05 persen,” kata Natalia.

Dari total target retribusi tersebut, pemerintah membaginya ke dalam dua kanal transaksi. Kanal semi digital memiliki target Rp38,88 miliar dengan realisasi Rp4,67 miliar. Sementara kanal digital ditargetkan mencapai Rp89,86 miliar dan telah terealisasi Rp73,93 miliar.

Komposisi tersebut memperlihatkan kanal digital menjadi motor utama penerimaan retribusi berbasis elektronifikasi di Kota Taman. Perkembangan ini juga terlihat dari grafik implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) setiap bulan.

Pada Juli 2026, nilai transaksi digital retribusi tercatat sekitar Rp18,4 miliar, sedangkan kanal semi digital berada di kisaran Rp732 juta. Natalia menyebut capaian tersebut terus dipantau Bapenda melalui dashboard digitalisasi retribusi daerah.

Dashboard tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat monitoring internal, tetapi juga menjadi sarana keterbukaan informasi publik.

“Ini yang setiap bulan kami sampaikan melalui dashboard dan melalui media sosial. Maksudnya karena ada keterbukaan informasi publik, masyarakat bisa melihat realisasi pajak, retribusi maupun digitalisasi,” kata Natalia.

Berdasarkan realisasi penerimaan digital, RSUD Taman Husada menjadi objek dengan penerimaan terbesar. Selanjutnya terdapat sejumlah perangkat daerah lain yang masuk dalam daftar penerimaan digital tertinggi.

Namun, jika dilihat dari jumlah transaksi, komposisinya berbeda. Objek dengan jumlah transaksi digital terbanyak berada pada DKUMPP untuk retribusi sewa lapak pasar dan parkir pasar, kemudian RSUD serta Dispopar untuk retribusi sewa tempat olahraga.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tingginya jumlah transaksi tidak selalu berbanding lurus dengan besarnya nilai penerimaan. Jenis layanan dan karakteristik pembayaran masing-masing perangkat daerah turut memengaruhi nilai transaksi.

Bapenda menilai peningkatan transaksi digital menjadi bagian penting dari transformasi pengelolaan keuangan daerah. Elektronifikasi tidak hanya diarahkan untuk mempercepat pembayaran, tetapi juga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Natalia menegaskan digitalisasi transaksi pemerintah pada akhirnya harus memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Teknologi, menurut dia, bukan sekadar alat, melainkan instrumen untuk membuat pelayanan publik lebih mudah dan efektif.

“Elektronifikasi bukan semata-mata tentang penggunaan teknologi saja, tetapi bagaimana teknologi mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dan ke depannya berdampak bagi masyarakat,” ucapnya.

Dengan capaian Rp73,93 miliar hingga akhir Juli, Bapenda masih memiliki ruang untuk mengejar target digitalisasi retribusi sebesar Rp89,86 miliar hingga penghujung 2026.

Penguatan sistem pembayaran nontunai dan integrasi data menjadi salah satu langkah yang diharapkan mampu menjaga tren digitalisasi retribusi daerah Bontang sekaligus memperkuat transparansi penerimaan pemerintah daerah. (ak)

Artikel Digitalisasi Retribusi Bontang Tembus Rp73,9 Miliar, RSUD Jadi Penyumbang Terbesar pertama kali tampil pada Bontang Post .

Penundaan dilakukan karena manajemen rumah sakit masih membenahi tata kelola parkir, terutama pengaturan akses keluar-masuk kendaraan serta kapasitas di sejumlah titik parkir.

Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Taman Husada Bontang, Muhammad Syaifullah, mengatakan evaluasi telah dilakukan bersama jajaran manajemen. Hasilnya, penataan area parkir dinilai masih perlu disempurnakan sebelum retribusi diberlakukan.

“Setelah ditata ternyata masih ada beberapa tempat yang tidak tertampung. Jadi, ditata ulang dulu,” ujarnya.

Salah satu perubahan yang disiapkan adalah pemindahan palang parkir. Selain itu, akses kendaraan roda dua dan roda empat akan kembali diatur agar arus lalu lintas di dalam area rumah sakit lebih tertib dan tidak menimbulkan antrean.

Palang parkir yang saat ini berada di akses terpisah untuk mobil dan sepeda motor rencananya akan dipindahkan. Sementara fasilitas parkir yang sudah ada akan dimanfaatkan kembali dengan menyesuaikan skema akses yang baru.

Menurut Syaifullah, pengaturan tersebut masih bersifat sementara dan akan terus dievaluasi setelah diterapkan, khususnya untuk mengantisipasi antrean kendaraan di pintu masuk maupun keluar.

“Kan mobil bisa antre panjang di belakang. Sementara begitu dulu, nanti dievaluasi lagi apakah memungkinkan,” katanya.

Ia menambahkan, kelancaran arus kendaraan menjadi salah satu perhatian utama agar perubahan sistem parkir tidak justru menimbulkan persoalan baru.

Untuk tahun ini, pengelolaan parkir masih dilakukan secara mandiri oleh RSUD tanpa melibatkan pihak ketiga. Langkah tersebut diambil untuk memetakan potensi pendapatan dari sektor parkir sekaligus mengevaluasi efektivitas sistem yang diterapkan.

“Untuk 2026 dikelola sendiri dulu untuk menghitung potensi sementaranya,” tuturnya.

Dalam pelaksanaannya, rumah sakit akan memanfaatkan tenaga internal sebagai petugas parkir. Hasil evaluasi selama 2026 nantinya menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan petugas, efektivitas sistem, hingga pola pengelolaan parkir pada tahun berikutnya.

Sebelumnya, tarif retribusi parkir akan mengacu pada ketentuan pemerintah daerah, yakni Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp3.000 untuk mobil. RSUD juga tengah mematangkan penerapan sistem pembayaran non-tunai melalui palang parkir otomatis.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang memperkirakan penerapan retribusi parkir di RSUD Taman Husada berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp320 juta hingga Rp400 juta per tahun. (ak)

Artikel Retribusi Parkir RSUD Taman Husada Bontang Diundur, Berlaku Mulai 1 September pertama kali tampil pada Bontang Post .

Artikel RSUD Taman Husada Matangkan Retribusi Parkir, Pasien dan Karyawan Dipastikan Gratis pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kepala Dinas PUPRK Bontang, Much Cholis Edi Prabowo, mengatakan pekerjaan tersebut dilakukan pada Senin (6/7/2026) sebagai langkah darurat untuk mengurangi risiko kecelakaan bagi pengguna jalan.

“Kemarin kami lakukan penambalan menggunakan aspal dingin,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (7/7/2026).

Pria yang akrab disapa Bowo itu menjelaskan, kondisi permukaan jalan di beberapa titik sudah mengalami kerusakan cukup serius sehingga perlu segera ditangani, meski hanya bersifat sementara.

Menurutnya, Pemkot Bontang tidak memiliki kewenangan melakukan rehabilitasi secara menyeluruh karena ruas jalan tersebut merupakan jalan nasional yang berada di bawah kewenangan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN).

Karena itu, penanganan yang dapat dilakukan pemerintah daerah hanya berupa tambal sulam sambil terus mengusulkan perbaikan permanen kepada pemerintah pusat.

“Kami hanya bisa mengusulkan. Untuk sementara dilakukan penambalan agar kerusakannya tidak semakin membahayakan pengguna jalan,” katanya.

Sebelumnya, Pemkot Bontang telah beberapa kali mengusulkan perbaikan ruas jalan nasional mulai dari kawasan Tugu Selamat Datang hingga simpang tiga eks Bontang Plaza. Namun hingga kini, rehabilitasi menyeluruh belum juga direalisasikan.

Selama ini, pekerjaan yang dilakukan BBPJN masih terbatas pada penanganan di beberapa titik, seperti kawasan depan Terminal Bontang dan perbaikan longsor di sekitar Jembatan Indominco.

“Untuk ruas jalan di depan RSUD memang belum masuk dalam pekerjaan,” pungkas Bowo. (*)

Artikel Pemkot Bontang Tambal Jalan Nasional Depan RSUD, Perbaikan Total Masih Tunggu Pemerintah Pusat pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang, Natalia Trisnawati, mengatakan saat ini pemerintah masih mematangkan mekanisme pengelolaan parkir sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.

Menurutnya, pembahasan telah dilakukan bersama manajemen RSUD Taman Husada, Bagian Hukum Setda Bontang, dan Inspektorat untuk memastikan skema yang diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Rencana pemungutan retribusi parkir di RSUD ini merupakan tindak lanjut dari amanah BPK. Saat ini kami masih menyusun mekanismenya bersama RSUD, Bagian Hukum, dan Inspektorat,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, Pemkot kembali menggelar rapat koordinasi guna menyusun konsep kerja sama dan menentukan pola pengelolaan yang akan diterapkan.

Natalia menjelaskan, Peraturan Daerah (Perda) sebenarnya telah mengatur kemungkinan kerja sama dengan pihak ketiga. Namun, aturan tersebut belum menjelaskan secara rinci mekanisme pelaksanaannya sehingga masih memerlukan kajian hukum lebih lanjut.

“Pekan ini kami kembali berkoordinasi dengan Bagian Hukum dan Inspektorat untuk mematangkan skema kerja samanya,” katanya.

Pemkot menargetkan proses sosialisasi kepada masyarakat berlangsung hingga Juli 2026. Sementara penerapan retribusi parkir direncanakan mulai Agustus mendatang sesuai batas waktu tindak lanjut yang diberikan BPK.

Dalam rapat bersama DPRD, disepakati bahwa RSUD Taman Husada akan menjadi leading sector atau penanggung jawab utama pengelolaan parkir. Adapun Bapenda berperan dalam aspek pendapatan daerah dan pengawasan regulasi.

Meski demikian, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan apabila pengelolaan parkir melibatkan pihak ketiga. Pasalnya, regulasi yang ada saat ini hanya mengatur kerja sama pada aspek pemungutan retribusi, bukan pengelolaan kawasan parkir secara menyeluruh.

Dalam skema tersebut, seluruh pendapatan parkir harus terlebih dahulu disetor secara bruto ke kas daerah sebelum dialokasikan kembali sebagai pembayaran jasa kepada pengelola. Kondisi ini dinilai kurang menarik bagi investor atau operator parkir profesional.

Karena itu, untuk tahap awal Pemkot Bontang berencana mengelola parkir RSUD secara mandiri melalui manajemen rumah sakit.

“Rencananya pengelolaan dilakukan sendiri dulu oleh RSUD. Sambil kami mencari pola yang sesuai dengan aturan dan tetap memberikan manfaat optimal bagi daerah,” jelas Natalia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang Winardi mendorong penerapan sistem parkir modern berbasis transaksi non-tunai atau e-money. Menurutnya, sistem tersebut dapat meningkatkan transparansi pendapatan sekaligus meminimalkan potensi kebocoran.

“Terpenting itu sistemnya dulu. Awalnya mungkin dianggap ribet, tetapi sekarang masyarakat sudah terbiasa menggunakan transaksi non-tunai seperti di jalan tol dan layanan lainnya,” ujarnya. (ak)

Artikel Parkir RSUD Taman Husada Bakal Berbayar Mulai Agustus, Ini Usulan DPRD Bontang pertama kali tampil pada Bontang Post .

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, mengatakan usulan tersebut belum masuk dalam prioritas penanganan pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN).

Pemkot sebelumnya telah beberapa kali mengajukan permohonan perbaikan karena kondisi jalan dinilai membahayakan pengguna.

Namun, berdasarkan hasil penilaian BBPJN, ruas jalan tersebut masih dianggap dalam kondisi layak sehingga belum menjadi prioritas untuk dilakukan pemangkasan maupun perbaikan besar.

“Jalan kita dianggap masih bagus oleh balai pusat, termasuk jalan tanjakan RSUD Bontang,” ujarnya.

Meski demikian, Neni mengakui kondisi tanjakan tersebut kerap menjadi perhatian karena beberapa kali terjadi kecelakaan. Selain tingkat kemiringan yang cukup curam, di sejumlah titik juga ditemukan kerusakan seperti aspal terkelupas hingga lubang yang berpotensi membahayakan pengendara.

Apalagi, jalur tersebut merupakan akses utama menuju kawasan rumah sakit yang setiap hari dilintasi kendaraan dengan intensitas tinggi.

Menurutnya, kondisi itu membuat Pemkot Bontang tetap menilai perlunya penanganan segera.

Namun, Neni menegaskan bahwa kewenangan jalan tersebut berada di pemerintah pusat, sehingga Pemkot hanya bisa mengajukan usulan tanpa dapat melakukan intervensi langsung.

“Kewenangan jalan itu ada di pusat. Makanya kami ajukan, tapi ternyata belum masuk prioritas,” pungkasnya. (*)

Artikel Meski Kerap Terjadi Kecelakaan, Tanjakan RSUD Bontang Belum Masuk Prioritas Perbaikan Pusat pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kebijakan itu merupakan tindak lanjut atas temuan BPK terkait belum diterapkannya amanat Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur penarikan retribusi parkir, termasuk di kawasan rumah sakit milik pemerintah daerah.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkot Bontang, Dasuki, mengatakan pemerintah daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi tersebut sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

“Karena ini merupakan temuan BPK, kami harus menjalankan ketentuan perda terkait retribusi parkir di RSUD. Kami diberi batas waktu sampai 30 Juli 2026,” ujarnya, Jumat (19/6/2026).

Saat ini, Pemkot Bontang masih membahas skema teknis pelaksanaan parkir berbayar, mulai dari sistem pembayaran hingga pola pengelolaannya.

Beberapa opsi yang dibahas antara lain sistem tarif sekali masuk atau progresif, serta pengelolaan yang dilakukan langsung oleh rumah sakit maupun melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

Tarif yang sementara mengemuka yakni Rp2 ribu untuk kendaraan roda dua dan Rp3 ribu untuk kendaraan roda empat. Namun besaran tersebut masih dapat berubah karena belum ditetapkan secara resmi.

“Untuk mobil Rp3 ribu dan motor Rp2 ribu. Tapi teknisnya masih dibicarakan, termasuk apakah dikelola rumah sakit atau pihak ketiga,” jelasnya.

Pemkot menargetkan seluruh pembahasan teknis dapat rampung pada Juli sehingga penerapan retribusi parkir bisa dimulai pada awal Agustus mendatang.

Sementara itu, Direktur Utama RSUD Taman Husada Bontang, Suhardi, membenarkan adanya arahan penerapan retribusi parkir tersebut. Namun, pihaknya masih menunggu hasil pembahasan teknis sebelum kebijakan diberlakukan.

“Benar ada arahan itu, tetapi secara teknis masih kami bahas,” katanya. (*)

Artikel Parkir Gratis di RSUD Taman Husada Bontang Segera Berakhir, BPK Beri Tenggat hingga Akhir Juli pertama kali tampil pada Bontang Post .