Tahun Depan Polder Telihan Masuk DED, Butuh Anggaran Rp 1 Miliar

bontangpost.id – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) telah menyusun rencana kerja sehubungan dengan penanganan banjir. Tahun depan, polder Telihan bakal masuk dalam penyusunan detail engineering design (DED).

Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air PUPRK Bambang Permadi menjelaskan kebutuhan anggaran untuk DED Polder Telihan mencapai Rp 1 Miliar. Mengingat sebelumnya kajian feasibility study (FS) telah dilakukan pada 2019 silam.

“Kami memang fokus kapasitas polder yang lebih besar dulu,” kata Bambang.

Ia pun belum bisa menaksir berapa kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur penanganan banjir itu. Tentunya akan terlihat setelah DED rampung. Selain DED, di tahun sama juga bakal dilakukan studi larap dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Dengan mata anggaran yang terpisah.

“Pelaksanaannya (studi larap dan UKL-UPL) menunggu hasil DED,” ucapnya.

Diketahui lokasi polder tersebut berada di dekat Tugu Selamat Datang Kota Bontang. Di sebelah kiri ruas jalan itu jika dari arah simpang empat RSUD ada akses. Areanya berdekatan dengan bibir Sungai Bontang. Diperkirakan lahan dengan sungai berjarak sekira 100 meter. Secara wilayah lahan itu masuk area administrasi Kota Bontang.

Berdasarkan FS, lahan potensial memiliki luasan 500 dikali 500 meter. Pada saat DED akan didetailkan lagi. Apakah luasan lahan itu akan berkurang sehubungan luasan genangan. Nantinya seluruh program penanganan banjir akan mengacu masterplan yang akan disusun tahun depan.

“Status lahan saat ini masih belum dibebaskan oleh Pemkot Bontang,” tutur dia.

Tahapan pembangunan polder sangatlah panjang. Mulai dari penyusunan feasibility studi (fs), detail engineering design (DED), UKL-UPL dan study larap, penilaian appraisal, pembebasan lahan, penentuan lokasi, hingga pembangunan.

Berkenaan dengan polder Satimpo, belum bisa dilakukan DED di tahun depan. Lantaran Dinas PUPRK fokus terhadap volume infrastruktur yang lebih besar. Berdasarkan FS di 2019, ada dua lokasi yang potensial. Meliputi Jalan Kamboja dan Sidorejo.

Sebelumnya diberitakan, Dinas PUPRK telah menyodorkan dokumen lelang untuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) serta studi larap dua polder. Meliputi Polder Tanjung Laut dan Bontang Kuala. Bahkan proses lelang sudah masuk di Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Kepala Dinas PUPRK Tavip Nugroho mengatakan anggaran Rp 1 miliar dikucurkan untuk kegiatan tersebut pada tahun ini. Rinciannya, Rp 435,7 juta bagi Polder Tanjung Laut dan Rp 567,7 juta Polder Bontang Kuala. Disinggung mengenai durasi waktu pengerjaan diharapkan cukup hingga akhir tahun ini. “Semoga tidak ada yang menyanggah. Harapannya konsultan lebih dewasa,” kata Tavip.

Mengenai status lahan dari dua polder tersebut 100 persen harus dibebaskan. Karena ada kepemilikan dari warga. Ia belum bisa mengkalkulasi kebutuhan anggaran total untuk pembangunan dua polder ini. Adapun polder Tanjung Laut berada di Jalan Selat Karimata. Luas polder diprediksi mencapai 15.067 meter persegi dan luas genangan 10.018 meter persegi. Sementara Polder Bontang Kuala titiknya di seberang SDN 001 Bontang Utara. Luas polder ditaksir 114.340 meter persegi dan luas genangan 83.243 meter persegi. (*/ak)