Terkait Penerimaan CPNS, BKD Tunggu Rekomendasi Kementerian 

SAMARINDA – Hingga kini, kabar segar mengenai penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk wilayah Samarinda belum juga terdengar. Pasalnya, pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sendiri belum menerima rekomendasi mengenai penerimaan CPNS tersebut.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Samarinda selaku instansi teknis terkait juga belum dapat memastikan penerimaan CPNS itu. Pasalnya, sampai saat ini BKD Samarinda masih menunggu rekomendasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Hal ini disampaikan Kepala BKD Samarinda, Arliansyah saat disambangi media ini di ruang kerjanya di kawasan Balai Kota Samarinda, Senin (27/8) kemarin. Ia berkata,  dalam waktu dekat pihaknya akan diundang ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional Banjarmasin untuk membahas terkait itu.

“Tadi saya baru mendapat informasi ada undangan BKN Regional Banjarmasin. Di situ seluruh kepala BKD di Kalimantan akan diberikan penjelasan terkait penerimaan CPNS. Rencananya Senin pekan depan,” tegasnya.

Arliansyah memperkirakan, jika penerimaan CPNS jadi dilakukan di Samarinda, maka kemungkinan baru akan dilaksanakan September mendatang. Mengingat, ini sudah akhir bulan Agustus. Sedangkan penerimaan CPNS dijadwalkan antara bulan Juli dan Agustus.

“Isunya kan sekira Juli dan Agustus, namun belum ada kabar lebih lanjut. Mungkin sekitar bulan September. Kami juga masih menunggu instruksi dari pusat,” ujarnya.

Mengenai jumlah CPNS yang nantinya diterima, maupun persyaratan dan masalah teknis lainnya, pria yang akrab disapa Arli ini mengaku belum bisa berkomentar lebih banyak. Pasalnya, semua itu merupakan kewenangan Menpan-RB dan hingga saat ini pihaknya belum menerima surat resmi mengenai hal tersebut.

“Cuma kemarin informasinya formasi yang akan dibuka ini dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, kuota untuk Samarinda kami masih belum tahu,” kata dia.

Sementara untuk lokasi pelaksanaan tes nantinya, direncanakan menggunakan sistem zonasi. Misalnya Bontang dengan Kutim akan digabung. Begitupun Samarinda dengan daerah terdekat lainnya. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan waktu pelaksanaan seleksi CPNS secara nasional relatif singkat, hanya dalam 20 hari.

Selain itu, jumlah tenaga SDM tim monitoring evaluasi juga terbatas. “Yang jelas, tim seleksi nasional telah dibentuk. Untuk di daerah nanti kami akan menyesuaikan. Namun, kami sifatnya hanya membantu. Nanti ada Sekkot, BKD dan Inspektorat,” sebutnya.

Untuk mempermudah sistem seleksi, nantinya semua sistem pendaftaran menggunakan satu website. Dan seleksi menggunakan komputer. Apabila ada kemungkinan listrik padam, Arli mengaku, pihaknya juga sudah menyiapkan genset sehingga proses seleksi tidak akan terganggu.

Kendati demikian, ia mengakui, untuk sarana dan prasarana khusus terkait itu sampai saat ini Pemkot Samarinda belum memilikinya. Pasalnya, pemerintah belum memiliki gedung sendiri untuk tempat seleksi. Sehingga, kemungkinan nanti pihaknya akan menyewa gedung dan komputer di tempat lain.

“Untuk seleksi CPNS, kami memiliki dua opsi. Antara gedung SMA 1 dan SMA 2. Karena sarananya cukup memadai, sudah ada sekira seratus komputer. Kalaupun kurang tinggal ditambah,” tandasnya. (*/dev)