SAMARINDA-Ketika Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) menggebu-gebu terhadap pembangunan Jembatan Tol Balikpapan-Penajam, pemerintah pusat masih slow. Bahkan groundbreaking megaproyek itu juga belum jelas.
Kepala Seksi Satuan Kerja Pengadaan Tanah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) Jonggi mengatakan, sekarang pihaknya masih melakukan pra-persiapan koordinasi untuk pengadaan lahan. Bahkan, groundbreaking pun tidak dapat ditentukan sekarang.
Kendati demikian, dia meyakini proyek tersebut dapat berjalan tahun ini. Apalagi, penggunaan lahan lebih banyak di kawasan laut. “Survei bawah laut sudah dilakukan. Perusahaan pelaksana sudah mengeluarkan anggaran. Tentu akan berlanjut,” bebernya.
Menurutnya, soal pembebasan lahan, biayanya juga belum bisa ditentukan sekarang. “Harus menunggu hasil appraisal. Karena luas lahan secara pasti belum diketahui. Harus diukur lebih dulu oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional). Sekarang tim persiapan sedang bekerja,” sebutnya.
Perlu diketahui, jalur tol laut akan bersinggungan dengan aset milik PT Pertamina, TNI AL, dan Polda Kaltim di Balikpapan. Bahkan, ada pula wilayah pengembangan PT Pelindo IV Balikpapan yang ikut terdampak.
Namun, Jonggi meyakini hal tersebut bukanlah masalah. Sebab, sudah dikoordinasikan dengan PT Pelindo. “Termasuk instansi pemerintah lainnya. Pasti setuju, tinggal pergantiannya (ganti rugi). Ini program pemerintah,” jelasnya.
Di dalam konsorsium PT Tol Teluk Balikpapan, yang menjadi pemrakarsa pembangunan Jembatan Teluk Balikpapan itu, saham terbesar dimiliki oleh PT Waskita Toll Road (WTR). Dengan porsi sebesar 60 Persen. Kemudian perusahaan daerah (perusda) milik Pemprov Kaltim, yakni PT Kaltim Bina Sarana Konstruksi sebesar 20 persen.
Sisanya Perusda Benuo Taka milik Pemkab PPU sebesar 15 persen dan Perusda Komaba Balikpapan dengan porsi paling sedikit, yakni 5 persen. Menanggapi itu, kata Jonggi, hingga kini tidak ada perubahan dalam pembagian saham tersebut. Sikap pemerintah daerah tidak menganggarkan dalam APBD pun tidak dipermasalahkannya. “Ini kan kerja sama antara pemerintah dan swasta. Maka, swasta yang seharusnya membiayai (pembebasan lahan),” terangnya.
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Perbatasan dan Otonomi Daerah (BPPOD) Setprov Kaltim Purwanti mengatakan, rapat koordinasi pembangunan Jembatan Teluk Balikpapan sudah digelar dua hari lalu di Kantor Gubernur Kaltim. Kini tahap koreksi konsep. “Selanjutnya akan diterbitkan hasilnya (koreksi konsep),” bebernya.
Dia melanjutkan, pekan depan pihaknya melakukan finishing konsep. Apa yang perlukan dapat disiapkan. Sehingga, 11 Februari mendatang pihaknya melanjutkan dengan pendataan awal dan sosialisasi. “Kami akan menuju PPU dan Balikpapan. Kemudian tinggal inventarisasi dan konsultasi publik. Kami berharap tidak ada masalah pada tahap peninjauan lokasi,” harapnya.
Menurutnya, saat ini memang tengah dimatangkan persiapan pengadaan lahan. Pembebasan lahan akan dilakukan Kementerian PUPR. Sementara PT Waskita yang merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang akan menganggarkan keperluan tersebut.
Diwartakan sebelumnya, niat membangun Jembatan Tol Balikpapan–Penajam kian digelorakan Pemkab PPU. Bahkan, bila Pemkot Balikpapan memilih tak terlibat, mereka siap mengambil alih saham. Dengan begitu, proyek tetap jalan tanpa “dukungan” Kota Minyak.
Wakil Bupati PPU Hamdam menyebut, daerahnya sangat mendamba-dambakan adanya jembatan penghubung dua daerah itu, selain Jembatan Pulau Balang yang pembangunannya terus berprogres. “Kami siap mengambil seluruh saham milik Perusda Komaba Balikpapan dari konsorsium PT Tol Teluk Balikpapan,” tegasnya. (*/dq/rom/kpg)
