SAMARINDA – Kawasan perkotaan bakal mendapatkan perhatian serius dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim pada perhelatan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018. Selain menjadi daerah padat penduduk, daerah perkotaan juga menjadi pusat keberagaman masyarakat.
Selain itu, potensi gesekan politik di antara para calon gubernur dan wakil gubernur juga sarat akan kepentingan. Karenanya, ketika kepentingan politik tidak dikelola secara bijak, maka dapat menimbulkan konflik. Terutama berkenaan dengan masalah agama, ras, dan suku.
Dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, daerah perkotaan seperti Balikpapan, Samarinda, dan Bontang pada Pilgub ini akan mendapatkan perhatian serius Bawaslu Kaltim. Terutama melalui aparat kepolisian atau Tentara Nasional Indonesia (TNI).
“Konflik terjadi ketika salah satu kelompok melakukan kecurangan. Biasanya di daerah perkotaan, masyarakatnya memiliki sensitifitas yang lebih tinggi, karena masyarakat perkotaan sangat beragam,” kata Ketua Bawaslu Kaltim, Saiful Bahtiar, Jumat (2/2) kemarin.
Menurut dia, potensi konflik pada Pilkada muncul karena beberapa faktor. Antara lain, kampanye hitam (black campaingn) melalui isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Isu ini muncul ketika paslon tidak bijak dalam berpolitik.
Dia menilai, bercermin dari penyelenggaraan Pilkada di beberapa daerah lainnya, kampanye politik melalui isu SARA oleh sebagian kelompok masih kerap digunakan untuk menarik simpati dari salah satu golongan masyarakat, agama, atau suku.
“Tetapi saya lihat masyarakat perkotaan di Kaltim sudah dewasa menyikapi keberagaman. Sepertinya Pilgub ke depan akan dinamis, karena pemilih lebih mengedepankan prestasi dan kompetensi paslon ketimbang suku atau golongan,” ucapnya.
Saiful menginginkan, setiap paslon mengedepankan program kerja, serta visi dan misi dalam menggaet simpati pemilih. Selain itu, mengedepankan edukasi politik sangat penting untuk mewujudkan demokrasi yang berkeadilan di tanah Benua Etam.
“Dalam pilgub ini, kita tidak sedang memilih kepala suku atau kepala adat, tetapi memilih kepala daerah yang akan memimpin beragam suku dan kelompok. Karena itu, sebaiknya hilangkan isu SARA untuk meraih simpati publik,” tegasnya.
Terkait tingkat kerawanan konflik di setiap kabupaten, Saiful berpendapat, tingkat keberagaman penduduk di kabupaten tidak terlalu tinggi dibanding daerah perkotaan. Namun demikian, bukan berarti tidak ada potensi konflik di setiap kabupaten.
“Masing-masing daerah memiliki potensi konflik. Kuncinya ada pada paslon dan pendukungnya, jika menampilkan sikap demokratis dan kejujuran dalam pilkada, insyaallah pilgub nanti tidak akan terjadi konflik,” katanya.
Dia menambahkan, sejauh ini Bawaslu Kaltim sudah mulai melakukan sosialisasi kepada setiap stakeholder. Dimulai dari pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan, desa, dan RT agar menjaga kedamaian dan stabilitas proses dan pelaksanaan pilgub.
“Kami terus melakukan sosialisasi. Baik itu lewat media online, cetak, maupun melalui pertemuan informal dengan tokoh-tokoh masyarakat. Semoga ini jadi spirit dari paslon agar menjaga kedamaian, supaya lahir Pilkada yang jujur dan adil,” pungkasnya. (*/um/drh)
Daerah Penduduk
Kota Samarinda 812.597 jiwa
Kota Balikpapan 735.850
Kota Bontang 175.830
Kabupaten Kutai Kartanegara 626.286 jiwa
Kabupaten Kutai Timur 253.847
Kabupaten Paser 240.571 jiwa
Kabupaten Penajam Paser Utara 190.536 jiwa
Kabupaten Kutai Barat 179.404 jiwa
Kabupaten Berau 179.079 jiwa
Kabupaten Mahakam Ulu 27.923 jiwa
Luas Kaltim: 129.066,64 meter persegi
Populasi Kaltim: 3.6 juta jiwa
Sumber data: diolah Metro Samarinda
Simak berita menarik bontangpost.id lainnya di Google News
Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
