Zonasi Kampanye Berlaku di Kabupaten dan Kota 

SAMARINDA  – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim akan tetap memberlakukan sistem zonasi dalam kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Wakil Gubernur Benua Etam. Sistem zonasi diberlakukan untuk memudahkan pengamanan dan pengawasan kampanye pasangan calon (paslon), baik oleh aparat kepolisian maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Namun aturan tersebut hanya diberlakukan di kabupaten/kota yang memerlukan pengaturan kampanye. Sedangkan di provinsi tidak diberlakukan zonasi. Pasalnya seluruh pelaksanaan kampanye dilakukan di kabupaten/kota, sehingga yang bisa mengaturnya adalah KPU di daerah.

“Kami tidak mengatur sistem zonasi di provinsi. Tetapi bagi kabupaten/kota yang ingin menerapkannya boleh saja. Apabila diperlukan untuk memudahkan pengaturan kampanye, boleh saja diterapkan sistem zonasi,” kata Komisioner KPU Kaltim, Mohammad Syaiful Hadi, belum lama ini.

Penerapan aturan zonasi bisa dilakukan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan kota yang memiliki potensi terjadinya benturan waktu dan tempat kampanye. Sistem zonasi juga diperlukan apabila paslon melakukan kampanye dengan melibatkan massa dalam jumlah besar.

“Jika massa yang hadir banyak, kepolisian harus mengamankannya. Waktu dan tempat kampanye diatur, sehingga nanti lebih tertib pelaksanaannya. Maka inilah pentingnya sistem zonasi di tingkat kabupaten/kota,” katanya.

Seandainya KPU di kabupaten/kota tidak menerapkan sistem zonasi, bisa saja terjadi benturan kegiatan kampanye antara satu paslon dengan paslon lain. Selain itu, kampanye dalam satu lokasi yang sama, dapat menimbulkan konflik antar pendukung.

“Nanti akan ada kampanye dalam bentuk tatap muka, dialog, dan pertemuan langsung dengan masyarakat. Itu semua kapan saja bisa dilakukan paslon. Tetapi rapat umum, jumlah massanya besar, sehingga harus diatur melalui sistem zonasi,” katanya.

Pelaksanaan rapat umum dalam satu daerah yang sama, sangat dilarang dalam aturan KPU. Selain itu, kepolisian juga tidak akan memperbolehkan karena sangat besar potensi konflik dan benturan antar kelompok.

“Satu paslon maksimal hanya dua kali melakukan rapat umum di kabupaten/kota. Paslon bisa memilih sendiri tempat mana yang ingin digunakan untuk rapat umum. Jika di hari yang sama, dua paslon melakukan rapat umum, jauh-jauh hari sebelum kampanye, jadwal harus disampaikan pada KPU,” ujarnya.

Selain rapat umum, pertemuan tim sukses dengan masyarakat pemilih juga akan dilaksanakan di desa, kecamatan, kota, dan kabupaten. Kampanye yang demikian berpotensi menimbulkan benturan dan saling jegal antar satu tim dengan tim yang lain.

Maka dari itu, KPU menekankan perlu ada pengawasan dan pengamanan, baik dari kepolisian, Bawaslu, maupun dari pegiat pemilu. Salah satu alat untuk memudahkan hal tersebut adalah dengan mengacu pada jadwal kampanye paslon dan tim sukses.

Karena itu, dirinya berharap pada seluruh tim sukses dan paslon segera menyampaikan jadwal kegiatan kampanye yang akan dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Kaltim. Paling lambat satu hari sebelum masa kampanye, jadwal harus disampaikan pada KPU.

“Dalam aturan KPU sudah ditegaskan, palson harus terlebih dahulu memberikan jadwal kampanye pada kami. Karena dari jadwal itu kami bisa mengatur dan mengoordinasikan pengawasan dan pengamanan,” tuturnya. (*/um)