“Sanksi moral pasti ada bagi paslon yang tidak hadir dalam kegiatan ini. Karena ini menunjukkan keseriusan paslon menolak dan melawan politik uang dan politisasi isu SARA dalam pilkada,” Saipul, Ketua Bawaslu Kaltim
SAMARINDA – Deklarasi penolakan politik uang dan politisasi isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 yang dilaksanakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kaltim di Convention Hall Swiss Bell Hotel, Rabu (14/2) kemarin, hanya dihadiri dua pasangan calon (Paslon).
Paslon yang hadir dalam deklarasi tersebut adalah Andi Sofyan Hasdam-Nusyirwan Ismail dan Isran Noor-Hadi Mulyadi. Sedangkan kedua paslon lainnya, yakni Syaharie Jaang-Awang Ferdian Hidayat dan Rusmadi-Safaruddin tidak hadir atau abstain dalam deklarasi tersebut.
Ketua Bawaslu Kaltim, Saipul mengaku kecewa dengan ketidakhadiran sebagian paslon dalam deklarasi tersebut. Padahal dirinya sudah mengingatkan pada semua paslon bahwa Bawaslu akan menyelenggarakan deklarasi tolak politik uang dan politisasi isu SARA.
“Kami sangat menyayangkan kedua paslon itu tidak hadir, karena sebelumnya kami sudah melakukan koordinasi dengan seluruh paslon supaya bisa hadir dalam kegiatan ini. Minimal salah satunya harus hadir,” kata Saipul.
Ditegaskan Saipul, tidak ada sanksi administratif dan hukum yang didapatkan paslon yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut. Namun masyarakat akan menilai paslon mana saja yang tidak serius melawan politik uang dan politisasi isu SARA.
“Sanksi moral pasti ada bagi paslon yang tidak hadir dalam kegiatan ini. Karena ini menunjukkan keseriusan paslon menolak dan melawan politik uang dan politisasi isu SARA dalam pilkada,” ujarnya.
Disinggung soal adanya miss komunisasi jadwal pelaksanaan deklarasi, Saipul mengaku, tiga hari sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut dirinya sudah menyampaikan undangan pada seluruh paslon.
“Kami sudah berusaha menyampaikan undangan agar seluruh paslon hadir. Bahkan pada kegiatan pengundian nomor urut paslon, kami sudah mengumumkan secara terbuka kegiatan ini,” ungkapnya.
Senada, Tim Pemenangan Isran-Hadi, Aji Sofyan Alex mengaku sangat kecewa dengan pelaksanaan deklarasi tersebut. Mestinya kegiatan deklarasi dihadiri seluruh paslon, agar menunjukkan pada masyarakat komitmen setiap paslon melawan politik uang dan politisasi isu SARA.
“Deklarasi ini penting, karena kita ingin pilkada berjalan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. Tapi karena dua paslon tidak hadir, saya merasa sangat kecewa,” ujarnya.
Paslon nomor urut tiga, Isran-Hadi sependapat dengan isi deklarasi tersebut. Karena politik uang dan politisasi isu SARA dapat memecah belah masyarakat. “Kami sangat mendukung, karena itu sudah jadi spirit calon yang kami usung,” katanya.
Sementara calon gubernur yang diusung Partai Golkar dan Partai NasDem, Andi Sofyan Hasdam menyebut sudah mendapatkan undangan dan informasi khusus dari tim suksesnya untuk menghadiri kegiatan deklarasi tersebut.
“Kami sudah diundang. Konon ada yang mengatakan hanya dua paslon yang diundang, sedangkan yang lain tidak diundang. Tapi kami sudah dapat undangan deklarasi ini, jadi mungkin ada miss komunikasi,” ujarnya.
Soal ketidakhadiran dua paslon lainnya, ia mengaku tidak mempermasalahkannya. Karena penilaian ada pada masyarakat dan penyelenggara pemilu.
“Terserah bagaimana masyarakat melihat secara moral dan etik. Kami juga banyak agenda hari ini, tapi karena kami merasa kegiatan ini sangat penting, kami korbankan kegiatan lain,” katanya.
Melalui deklarasi tersebut, dirinya semakin mempertegas penolakannya terhadap politik uang dan politisasi isu SARA. Karena sebelumnya, mantan Wali Kota Bontang itu sudah berkomitmen menjalankan pilgub sesuai norma dan aturan yang ditetapkan KPU dan Bawaslu.
Tim Pemenangan Syaharie Jaang-Awang Ferdian Hidayat, Imam Fajar Sidik mengungkapkan, timnya sudah mendapatkan undangan terkait kegiatan tersebut dari Bawaslu. Namun kegiatan Bawaslu bertepatan dengan deklarasi paslon yang diusungnya.
“Kegiatan ini bertepatan dengan deklarasi di Gor Sempaja. Jadwal deklarasi itu sudah seminggu yang lalu, sedangkan Bawaslu baru beberapa hari yang lalu undangannya. Jadi kami hanya bisa mengutus perwakilan,” katanya.
Meski paslon yang diusungnya tidak hadir dalam deklarasi tolak politik uang dan politisasi isu SARA dalam Pilgub Kaltim, paslon JADI bersedia menjalankan hasil deklarasi Bawaslu.
Sementara, Tim Pemenangan Rusmadi-Safaruddin, Sapta Sustiani mengaku undangan yang disampaikan Bawaslu terkait kegiatan tersebut sangat mendadak. Sedangkan paslon yang diusungnya sudah terlebih dulu memiliki agenda lain.
“Pak Rusmadi ada kegiatan di Jakarta. Sedangkan Pak Safaruddin ada agenda di Penajam Paser Utara. Agenda mereka sudah diatur lebih dulu. Dari Bawaslu mendadak schedule-nya. Walau begitu, kami menolak politik uang dan politisasi isu sara,” tandasnya. (*/um)
