BONTANGPOST.ID, Bontang – Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dissos-PM) Bontang telah merampungkan rapat pleno data kemiskinan Kota Bontang 2025 yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Jumat (30/1/2026).
Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terbaru, tingkat kemiskinan Kota Bontang berada di angka 3,21 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyampaikan sebanyak 1.330 warga ditetapkan sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai Daerah (BLTD). Bantuan tersebut akan disalurkan langsung ke rekening masing-masing penerima.
Secara keseluruhan, jumlah penduduk miskin hasil pemutakhiran data mencapai 17.053 jiwa, meningkat dari data awal 16.384 jiwa. Penambahan ini dipengaruhi dinamika kependudukan, seperti kelahiran bayi, perubahan struktur keluarga, serta koreksi data faktual di lapangan.
Namun, tidak seluruh warga miskin menerima BLT daerah. Sebagian telah memperoleh bantuan dari pemerintah pusat sehingga tidak diperkenankan menerima bantuan ganda.
“Dari 1.330 penerima BLT daerah, sekitar 900 orang menerima bantuan aktivitas ekonomi, 161 anak menerima bantuan pendidikan, 400 lansia, serta 108 penerima dari kategori lainnya. Semua disalurkan secara transparan dan akuntabel,” ujar Neni.
Pendataan kemiskinan dilakukan menggunakan pendekatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terintegrasi dengan pendataan geospasial berbasis titik koordinat untuk memastikan keakuratan kondisi di lapangan.
Pemkot Bontang juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, seperti fakir miskin ekstrem, lansia, penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, serta anak yatim piatu. Untuk fakir miskin ekstrem, bantuan tambahan disalurkan melalui dana zakat sebesar Rp1,5 juta per orang per bulan.
“Kita tidak hanya mengandalkan APBD, tapi juga memaksimalkan dana zakat agar tidak ada warga miskin ekstrem yang terabaikan,” tegasnya.
Selain itu, bantuan bagi anak penyandang disabilitas, termasuk siswa Sekolah Luar Biasa (SLB), diberikan sebesar Rp300 ribu per bulan atau Rp3,6 juta per tahun.
Total anggaran bantuan sosial yang dikucurkan Pemkot Bontang mencapai Rp4,78 miliar, dengan alokasi BLT daerah sebesar Rp1,33 miliar.
Meski angka kemiskinan menurun, Neni mengingatkan tantangan ke depan masih besar, terutama potensi migrasi penduduk sebagai dampak Kota Bontang sebagai kota industri.
“BLT bukan solusi akhir. Harus diikuti pelatihan keterampilan, bantuan permodalan, dan akses kerja agar warga benar-benar mandiri,” ujarnya.
Rapat pleno ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan lurah se-Kota Bontang sebagai dasar penetapan kebijakan bantuan sosial daerah tahun 2025. (ak)
