Sejak dilantik pada 26 April 2021 sederet kebijakan telah diambil pasangan Basri Rase-Najirah HD sebagai pemimpin Bontang. Dari 15 janji politik, beberapa telah dilakukan dalam 100 hari kerja.
bontangpost.id – Basri Rase berdiri mantap di podium Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Kamis (5/8/2021) sore. Di hadapannya, Wakil Wali Kota Najirah HD tampak tersenyum. Bukan tanpa alasan, satu program kerja yang mereka janjikan saat kampanye Pilkada Bontang 2020 telah tuntas. Bontang mencatat 100 persen kepesertaan BPJS Kesehatan.
Komitmen tersebut telah diimplementasikan dengan mendaftarkan penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan menjadi peserta JKN. Pemkot mengalokasikan kekurangan anggaran iuran bagi peserta PBPU dan BP Pemerintah Kota Bontang sebesar Rp. 2.257.794.000,00 di APBD Perubahan 2021.
Dengan begitu, berarti seluruh warga yang memiliki identitas Bontang telah ter-cover BPJS. Walau masih menyisakan beberapa persoalan. Yakni, meng-cover warga yang menerima layanan kelas 3, namun saat ini tidak aktif karena menunggak iuran. “Kami harap bisa diselesaikan Agustus ini,” kata Basri.
Universal Health Coverage (UHC) di Bontang berdasarkan data kependudukan sampai semester I 2021 tercatat 100 persen. Dengan rincian, dari 185.201 penduduk Bontang, sebanyak 32.982 warga tercatat sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN, serta 51.851 warga tercatat dalam PBPU dan BP Pemkot Bontang. Sementara non-PBI, terbagi dalam Pekerja Penerima Upah (87.859 warga), PBPU (16.472), dan BP (772).
Selain BPJS, WiFi gratis pun mulai dikerjakan. Terdapat 200 titik yang bakal dipasang. Dianggarkan di APBD Perubahan. “Dipasang di fasilitas umum,” ujar ketua DPC PKB Bontang tersebut.
Basri juga mengklaim bahwa telah memberdayakan UMKM. Dimulai dengan menerapkan aturan wajib menggunakan batik lokal Bontang saban Kamis untuk ASN. Pun dengan pemberian cendera mata kepada tamu pemerintahan, menggunakan produk lokal. “Setiap tamu juga digiring ke sentra UMKM untuk berbelanja,” tuturnya.
Di samping itu, duet Basri-Najirah pun melakukan moratorium izin minimarket waralaba. Harapannya, agar minimarket lokal dan pedagang kecil bisa lebih berdaya. “Kami juga meminta agar ASN belanja ke warung kelontongan,” tuturnya.
Dia menyebut, janji politik yang lain, seperti Rantang Kasih ataupun stimulan RT bakal dilakukan. Menunggu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disahkan. “Tidak bisa semua dilakukan sekaligus, karena harus masuk dulu di RPJMD,” tandasnya. (*)
