23 Kades Siap Menghadap 3 Menteri

Apdesi Minta Pencerahan, Konsultasi Terkait ADD, DD, dan Desa Tertinggal

SANGATTA – Jika tidak berhalangan, 23 Kepala Desa mewakili kecamatan di Kutim akan menghadap tiga menteri di pusat pada Sabtu (20/5) mendatang. Mereka semua tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kutim.

Dikatakan salah seorang pengurus Apdesi Kutim, Parakkasih, tiga menteri yang dimaksud ialah Menteri Dalam Negri, Menteri Keuangan, dan Menteri Pembangunan Desa Tertinggal. Ada beberapa misi dalam pertemuan tersebut. Diantaranya membahas masalah Anggaran Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan program desa tertinggal.

“Bukan melaporkan (Pemkab Kutim). Melainkan kami hanya berkonsultasi kepada kementerian terkait tiga hal itu. (ADD,DD dan Desa Tertinggal). Kami ingin mengetahui seperti apa sebenarnya, penyaluran anggarannya kepada desa khususnya di Kutim. Jadi kami sudah di fasilitasi oleh Apdesi Pusat,” ujar Parakkasih.

Tidak dipungkiri, tujuan menghadap tiga Menteri tersebut untuk membahas secara mendalam, masalah ADD 10 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tuntutan ini bukan tanpa alasan. Pasalnya sudah termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa.

Dalam UU tersebut dengan jelas mengatakan, Pemkab Kutim wajib merealisasikan ADD paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD. Setelah dikurangi dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Intinya pertemuan ini hanya sebagai upaya pencerahan bagi kami. Kami hanya konsultasi saja. Sehingga kami benar-benar tau seperti apa sebenarnya. Sekali lagi bukan melaporkan tetapi hanya sebatas konsultasi saja,” tegas Parakkasih yang juga merupakan Kades Suka Rahmat itu.

Hasil diskusi nantinya, akan disampaikan kepada semua Kades yang tersebar di Kutim. Dengan tujuan sebagai pegangan bagi Kades untuk mendapatkan haknya. “Mudahan saja pertemuan nanti membuahkan hasil yang manis. Sehingga bisa dirapatkan kembali dengan semua desa di Kutim,” katanya. (dy)