bontangpost.id – Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris mendorong agar Pemerintah Kota Bontang segera bergerak cepat memberikan kepastian status 2.368 pegawai honorer.
Politikus yang akrab disapa AH ini meminta pemerintah membuat pokja khusus, untuk mengakomodasi tenaga honorer di Kota Taman.
“Jangan ditunda, mulai sekarang harus dibahas permohonan pembukaan formasi, untuk mengetahui jumlah proporsi ideal tenaga kerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ujarnya.
Tim untuk mengkaji Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemkot Bontang menurutnya juga harus dibentuk. Jumlah keseluruhan tenaga honorer berdasarkan jenjang pendidikan pun mesti diperhatikan. Mengingat dari situ akan muncul klasifikasi apa saja yang harus diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk posisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Biar pemerintah pusat juga tahu, berapa banyak formasi yang harus dibuka di Bontang,” katanya.
Berkaca pada tahun sebelumnya, lowongan CASN dan PPPK sangat minim, bahkan sulit mengakomodasi para tenaga honorer yang berpendidikan SMA/sederajat.
“Untuk menyelamatkan para pekerja honorer tentu Pemkot juga segera berkonsultasi ke Kemenpan-RB soal pengubahan status honorer menjadi pekerja outsourcing, karena ini wewenang mereka,” pungkasnya. (*)
