Reshuffle Kabinet Jokowi: Antara Evaluasi dan Kepentingan Politik 2024

bontangpost.id – Presiden Joko Widodo dikabarkan bakal melantik dua menteri dan tiga wakil menteri dalam perombakan atau reshuffle kabinet pada Rabu (15/6/2022) ini.

Adapun dua orang yang disebutkan bakal dilantik sebagai menteri yaitu Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan.

Analis politik dari Exposit Strategic Arif Susanto melihat ada sejumlah kebutuhan bagi Jokowi untuk melakukan reshuffle saat ini. Pertama, kebutuhan subjektif kekuasaan yaitu memberi kursi kepada PAN yang baru menjadi mitra koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Kebutuhan subjektif kekuasaan, karena kan PAN bergabung dalam koalisi dan tentu saja sebagai timbal baliknya seperti kita paham Jokowi itu ‘akomodasionis’,” ujar Arif kepada CNNIndonesia.com saat dihubungi, Rabu.

Alasan kedua yaitu untuk kepentingan politik 2024. Menurutnya Jokowi mengumpulkan amunisi jelang 2024. “Lalu di sisi lain ada kebutuhan, dari sisi kekuasaan juga, dari mitra koalisi untuk bukan hanya secara simbolis menjadi bagian dari kekuasaan, tetapi juga untuk mengumpulkan amunisi menuju 2024,” imbuhnya.

Menurut Arif, Jokowi mempunyai kebutuhan politik meski jabatannya sebagai presiden berakhir pada 2024. Saat ini, kebutuhan politik terbesar Jokowi adalah mempertahankan dan meningkatkan kinerja pemerintah yang ke depannya akan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan publik.

Selain itu, dia berpendapat, Jokowi punya ambisi untuk menjadi ‘king maker’ dalam catur politik nasional.

“Bahwa Jokowi ingin juga tidak hanya mewariskan, tapi terlibat dalam pergulatan politik terutama untuk menentukan kepemimpinan nasional. Jokowi punya semacam ambisi untuk menjadi ‘king maker’,” ucap Arif.

Tingkat kepuasan publik juga menjadi alasan lain bagi Jokowi melakukan perombakan kabinet. Arif mengatakan saat ini merupakan momentum yang tepat melakukan perombakan kabinet karena kepercayaan publik mulai lahir kembali-setelah sebelumnya merosot imbas kasus minyak goreng.

“Sekarang tingkat kepuasan publik sudah reborn. Setelah awal tahun mencapai titik tertinggi, kemudian menurun terutama karena problem minyak goreng, tapi sekarang reborn. Ini menyediakan momentum politik yang belum tentu bisa diulangi pada masa-masa berikutnya,” tutur Arif.

“Saya mengatakan (reshuffle) now or never. Saya kira presiden juga harus berhitung mengenai masa jabatannya yang kira-kira tinggal setengah jalan,” katanya.

Hal senada dikatakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah. Ia menilai reshuffle kabinet saat ini terkait dengan kepentingan politik 2024 dan evaluasi kinerja menteri.

Dedi mengatakan PAN sebagai mitra baru pemerintah perlu mendapat tempat di kabinet.

“Urgensi reshuffle hari ini tentu urgensinya urgensi politik. Ada dua penanda, pertama ada PAN yang bergabung menjadi koalisi pemerintah. Tentu mereka harus mendapat tempat. Salah satu pengikat PAN sebagai mitra koalisi tentu adalah keanggotaannya di kabinet,” kata Dedi.

Sementara terkait evaluasi kinerja menteri, Dedi berpendapat hal tersebut semacam formalitas sebagai legitimasi bahwa pergantian menteri diperlukan untuk menunjang kinerja yang lebih baik.

“Menteri yang tersasar dalam konteks kinerja ini saya kira cukup banyak, misalnya saja Menteri Perdagangan Lutfi. Kenapa dia populer akhir-akhir ini karena dia yang paling dekat dengan momentum polemik skandal minyak goreng yang itu berimbas kepada tingkat kepercayaan terhadap pemerintah yang menurun drastis,” imbuhnya.

Dedi berpendapat kepercayaan publik akan memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan kekuasaan. Ia menyatakan jika kepercayaan publik menurun, maka akan berdampak negatif terhadap pemerintah dan begitu pula sebaliknya.

“Saya kira itulah urgensinya. Satu sisi urgensi politik, satu sisi ada momentum evaluasi,” kata Dedi.

Selain merombak menteri, Jokowi juga dikabarkan bakal melantik tiga orang sebagai wakil menteri. Mereka di antaranya adalah Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni menjadi Wakil Menteri ATR/BPN.

Lalu ada John Wempi Watipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dan Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang bakal mengisi kekosongan kursi Wamen usai reshuffle kabinet Jokowi. (*)