BONTANG – Pemkot Bontang sangat serius dengan misi menjadikan Bontang sebagai Smart City. Kamis (20/4) lalu, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni didampingi beberapa OPD seperti Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik), Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang), Dinas Pendidikan (Disdik), dan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) mengunjungi Smart City Lab milik PT Telkom di Jakarta.
Hal ini diungkap Kasi Sarana Prasarana Kominfo, Arianto yang turut mendampingi lawatan tersebut bersama Kadiskominfotik, Dasuki.
Dalam lawatannya, wali kota dan jajarannya diberi pemahaman dan pembelajaran terkait simulasi penerapan smart city melalui miniatur smart city yang dimiliki PT Telkom. Beberapa konsep smart city seperti smart government, smart living, smart people, smart healty, smart industry, smart education, hingga smart security. “Kunjungan ini dalam rangka undangan dari PT Telkom tentang sinkronisasi penerapan smart city di Bontang,” ujar Arianto, kemarin (22/4).
Selain itu, wali kota juga diperlihatkan command center milik PT Telkom yang sudah terintegrasi dengan berbagai aplikasi seperti e-budgeting, e-kelurahan, e-perijinan, e-kependudukan, hingga CCTV di seluruh kota yang terpantau dalam satu monitor di command center. “Dari kunjungan ini diharapkan konsep smart city yang dicanangkan bu wali kota semakin dalam, dan juga sebagai bentuk percepatan visi dan misi terkait smart city,” katanya.
Secara khusus, Arianto menyebut wali kota ingin seluruh layanan tersebut dapat diaplikasikan di Bontang dengan tidak mengesampingkan kaidah kearifan lokal yang menjadi ciri khas Bontang. Namun di tengah kondisi keuangan daerah saat ini, beberapa hal tersebut perlu dibuat skala prioritasnya. “Seperti layanan kependudukan dari RT hingga kecamatan yang terintegrasi dan dapat dipantau langsung selama 24 jam, jaringan internet dan komunikasi yang dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat, dan lain-lain,” jelasnya.
Selanjutnya, ada pula aplikasi e-Pajak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di sektor pajak daerah dan retribusi seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak restoran, dan pajak hotel. “Kalau sudah online dalam sebuah aplikasi, pastinya mengurangi kebocoran PAD,” tambahnya. (zul)
