bontangpost.id – Nasib pembukaan rute baru pelayaran rute Bontang-Mamuju masih menggantung hingga saat ini. Bahkan legislator memandang jawaban kepala daerah terkait rencana ini pada Sidang Paripurna beberapa waktu lalu kurang memuaskan.
Ketua Komisi III DPRD Amir Tosina mengatakan tidak masuk akal jika selama ini pelayaran dengan kapal swasta yakni KM Entebe Express hanya berkisar 7-10 penumpang pada setiap keberangkatannya. “Ini tidak logika dan kurang memuaskan jawaban tersebut. Apalagi kepala daerah menyebut rencana pembukaan rute baru sulit terwujud,” kata Amir.
Rencananya legislator akan melakukan penelusuran. Terkait data jumlah penumpang rata-rata selama ini yang diambil. Menurut Politikus Partai Gerindra ini masyarakat menghendaki rute baru tersebut. Apalagi warga yang berasal dari Mamuju di Kota Taman sangat banyak. Belum lagi dengan area sekitar Bontang.
Dijelaskan dia, jika rute baru digabung dengan beberapa daerah lain maka dipandang kurang sependapat. Mengingat lama perjalanan dipastikan bertambah. Apalagi jika ada pelayaran tersebut, bukan hanya penumpang yang terakomodasi. Tapi juga kebutuhan logistik.
Pelayaran yang ada saat ini juga dipandang kurang memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Sebab dituturkan dia, suhu dalam dek kapal terkesan minim sirkulasi udara. “Menurut saya yang ada ini kurang manusiawi. Oleh sebab itu kami mendorong untuk pembukaan rute baru sejak beberapa waktu lalu,” tutur dia.
Dalam waktu dekat, Komisi III juga akan memanggil pihak terkait. Mulai dari Dishub dan pemilik kapal dengan rute tujuan tersebut. Sementara Wali Kota Bontang Basri Rase menilai pembukaan rute baru sulit terwujud jika animo penumpang sangat minim. Bahkan dampaknya biaya operasional pemilik kapal tidak sama dengan pendapatan yang diperoleh mereka.
“Sudah empat bulan beroperasi. Pengelola selalu merugi,” sebutnya.
Polemik rute baru ini memang sangat panjang. Sebelumnya proses kerja sama dilakukan oleh lima daerah terkait pembukaan rute baru ini. Meliputi lima daerah lain meliputi Pemkab Kotabaru, Pemkot Balikpapan, Pemkab Mamuju, Pemkab Barru, dan Pemkab Pasangkayu. Kapal yang dibuat oleh Pemkab Kotabaru ini hingga sekarang belum ada tanda-tanda. Padahal sebelumnya ditargetkan rampung April lalu. (ak)
