bontangpost.id – Wakil Wali Kota Bontang kembali menyambangi Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Irwan Fecho pada, Rabu (14/6/2023) di Jakarta.
Dalam kunjungan tersebut Najirah tidak sendiri, namun turut didampingi dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan (Bapelitbang) Bontang.
Dalam pertemuan tersebut, Najirah beserta rombongan membahas percepatan program prioritas pembangunan infrastruktur di Kota Bontang.
Dalam pertemuan tersebut Wawali Najirah meminta agar DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur bisa memperjuangkan pembenahan infrastruktur Bontang melalui APBN. Ia menyebutkan masalah yang dihadapi selama ini terbentur anggaran daerah yang terbatas.
“Saya bersilaturahmi ke beliau sekaligus ingin mengucapkan terima kasih karena telah membantu kegiatan rekonstruksi Jalan Urip Soemoharjo sebesar Rp 100 miliar yang dibagi dalam dua tahap,” ucapnya.
Kata Najirah, untuk tahap pertama saat ini masih dalam proses pengadaan. Menurutnya, alokasi anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan infrastruktur di Kota Bontang sangat bermanfaat dalam meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas jalan menuju kawasan industri.
Adapun, usulan selanjutnya mengenai program penanggulangan banjir melalui revitalisasi Danau Kanaan untuk menambah kapasitas tampungan air. Selanjutnya, mengenai program pengentasan kawasan permukiman kumuh kampung nelayan Selambai yang masih menyisakan dua RT yang perlu ditangani. Yakni RT 01 dan RT 08.
Tidak hanya itu, program sanitasi melalui DAK tematik untuk pengurangan BABS yang juga mendukung percepatan penurunan stunting menjadi usulan berikutnya. Usulan terakhir yakni mengenai program pembangunan rusunawa ASN di kota Bontang.
“Program itu untuk membantu ASN Bontang yang belum memiliki rumah sendiri,” sambungnya.
Sementara itu, Irwan Fecho menyampaikan agar seluruh program prioritas pembangunan infrastruktur yang akan diusulkan melalui APBN agar disusun dan disampaikan secara komprehensif.
Adapun, Pengananan kawasan kampung nelayan sudah dialokasikan melalui kegiatan MYC (multiyears contract) yang dibiayai APBN. Kemudian Pemkot Bontang diminta menyampaikan usulan tertulis dalam hal pembangunan rusunawa ASN
Bahkan politikus Partai Demokrat ini menjadwalkan kunjungan kembali ke Kota Bontang pada 14-15 Juli.
“Segera dibuat secara tertulis agar bisa dibahas alokasi anggarannya,” tuturnya. (*)
