bontangpost.id – Gelombang Covid-19 menyebabkan perekonomian sebagian masyarakat di Bontang berubah. Hal itu pun seharusnya berpengaruh terhadap data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Pada kenyataannya, pembaruan data tersebut belum bisa dimaksimalkan. Sehingga data penduduk yang tingkat perekonomiannya sudah membaik masih tercantum di dalam DTKS.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Disos-PM) Arianto menyebut, data tersebut memang bersifat dinamis. Sehingga pemutakhiran DTKS pasti dilakukan.
“Kami sudah mengajukan agar status masyarakat yang berkecukupan itu dicabut dari DTKS. Karena memang perekonomiannya yang sudah lebih baik. Supaya masyarakat yang betul-betul tidak mampu bisa tercantum di DTKS,” katanya.
Sementara itu Wali Kota Bontang Basri Rase mengatakan pentingnya validitas data di lapangan. Terutama agar tidak ada permainan data yang dilakukan. Sebab hal itu juga berhubungan dengan perubahan pola perekonomian masyarakat.
“Tunggu hasil regsosek (registrasi sosial ekonomi) saja. Semoga data yang diambil itu benar-benar valid dan sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, sesungguhnya yang menjadi permasalahan lain ialah ketika masyarakat itu berbondong-bondong datang jika ada bantuan sosial. Namun, kebanyakan enggan atau tidak suka jika kemudian kediaman mereka diberi stiker keluarga miskin.
“Begitulah kondisi yang marak terjadi di masyarakat. Akibatnya, program pemerintah tidak tepat sasaran. Karena data yang dimiliki dan kondisi di lapangan tidak sama,” serunya.
Pun Basri mewanti-wanti jangan sampai data yang digunakan adalah data lama yang dimasukkan kembali ke data terbaru. “Kalau demikian, jelas bahaya sekali. Karena hak yang seharusnya diberikan ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan, jadi tidak sesuai sasaran,” tandasnya. (*)
