bontangpost.id – DPRD Kota Bontang bakal membentuk pansus bila persoalan hilangnya permukiman RT 15 Loktunggul dalam analisis dampak lingkungan (Amdal) PLTU Teluk Kadere tak menemukan titik terang.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang Amir Tosina mengatakan, pemerintah perlu menyampaikan transparansi terkait penyebab hilangnya permukiman tersebut.
“Menjadi pertanyaan besar ketika ini (permukiman) tidak masuk,” katanya.
Permukiman tersebut, lanjut dia, telah ada sejak 1972. Sementara PT Graha Power Kaltim baru mulai melakukan pembebasan pada 2012 lalu.
Ia mengungkapkan, pihaknya pun pernah meninjau ke wilayah tersebut. Selama ini, dampak sosial yang diberikan kepada masyarakat di sekitarnya pun dapat dikatakan minim.
“Ada masjid yang dibangun oleh perusahaan, tetapi itu sebagai bentuk kompensasi,” ujar dia.
Jika demikian, pihaknya bakal melakukan tindakan tegas bila hal tersebut semakin berlarut-larut.
“Mohon untuk OPD yang terlibat dalam hal ini untuk memberi keterangan sejelas-jelasnya,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Agus Haris pun menyayangkan hal yang sama.
Ia menyebut, peran lurah dan camat seharusnya menjadi garda terdepan dalam mempertahankan permukiman tersebut.
“Dan seharusnya mereka (lurah dan camat) yang paling mengetahui karena paling dekat warganya,” pungkasnya. (*)
