BONTANGPOST.ID, Samarinda – Uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dilaksanakan Pemprov Kaltim pada bulan ini. Ada 2 kota yang direncanakan menjadi lokasi percontohan dari program pemberian makan siang untuk siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah ini. Yakni Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.
Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan pihaknya saat ini sedang mempersiapkan uji coba pelaksanaan program MBG ini. Di mana tujuan dari percobaan tersebut adalah untuk memulai program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini. Karena berdasarkan perencanaan yang telah disusun pemerintah, program MBG ini akan dimulai pada awal tahun 2025 nanti.
“Mudah-mudahan bulan ini, kami bisa langsung jalankan. Kalau anggarannya enggak ada, akan saya pakai dana Pemprov aja dulu. Dana BOP gubernur. Saat ini, staf kami sedang mempersiapkan (uji coba program MBG). Yang penting kita coba dulu. Bagaimana langkahnya dan tata kelola pemerintahannya. Karena sampai hari ini, kami belum tahu siapa yang akan mengelola. Oleh karena belum ada, maka kami percontohan dulu,” katanya.
Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini mengungkapkan pada kegiatan percontohan program MBG ini, akan menggunakan anggaran dari Pemprov Kaltim. Yang berasal dari Biaya Operasional Penunjang (BOP) bulanan dari Gubernur Kaltim. Akan tetapi, Akmal Malik masih belum menghitung kebutuhan anggaran yang akan digunakan untuk kegiatan percontohan makan siang yang diprioritaskan untuk siswa Sekolah Dasar (SD) ini.
“Tentu beda dengan Jawa. Karena harga bahan kebutuhan di sini, juga beda. Ini yang lagi dihitung berapa kebutuhannya. Mudah-mudahan dalam seminggu ini, sudah bisa diketahui jumlahnya,” jelas dia.
Akmal Malik juga menyebut masih belum mengetahui pelaksanaan program MBG ini akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mana. Karena belum ada petunjuk teknis dari pemerintah pusat untuk melaksanakan program tersebut.
“Kami juga belum tahu. Yang jelas pastinya akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Karena ini program MBG untuk anak sekolah dasar. Yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Bukan kewenangan pemerintah provinsi. Makanya kami sedang koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Karena mereka nanti yang akan menyiapkan untuk siswa anak yang masih dalam pertumbuhan di SD. Bukan SMA dan SMK,” paparnya. (*)
