BONTANGPOST.ID, Bontang – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Bontang, isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perhatian utama. Anggota DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto, menekankan pentingnya integritas ASN dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan dengan tidak melibatkan diri dalam politik praktis.
“ASN harus bersikap netral dan tidak memihak salah satu pasangan calon,” ujar Heri Keswanto.
Politisi dari Partai Gerindra ini menuturkan meski ASN diizinkan menghadiri kegiatan kampanye secara pasif, mereka tetap perlu waspada agar tidak memperlihatkan dukungan yang bisa menimbulkan persepsi salah di masyarakat. ASN memiliki tanggung jawab sebagai pelayan publik yang harus menjaga profesionalisme, terutama di masa Pilkada.
Heri mengingatkan bahwa ASN sebaiknya berhati-hati dalam menghadiri acara politik, agar tidak dianggap mendukung salah satu calon. “ASN memiliki tanggung jawab moral untuk tetap profesional dan tidak terlibat dalam politik praktis. Jika mereka memanfaatkan kampanye untuk kepentingan pribadi atau kelompok, hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan,” tambahnya.
Sebagai Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri juga meminta seluruh ASN untuk menjaga profesionalisme dan integritas, terutama di masa sensitif seperti Pilkada. Menurutnya, ASN harus bisa memisahkan peran mereka sebagai pelayan publik dengan situasi politik yang sedang berlangsung.
“Dengan menjaga netralitas, ASN dapat membantu memastikan proses demokrasi berjalan secara adil dan transparan,” ujar Heri.
Ia menekankan bahwa netralitas ASN sangat penting agar masyarakat merasa yakin bahwa Pilkada dilakukan tanpa pengaruh dari pihak-pihak yang seharusnya netral. Dukungan publik terhadap pemerintah sangat bergantung pada sikap ASN yang profesional dan tidak terlibat dalam politik praktis.
Harapannya, seluruh ASN di Kota Bontang tetap berkomitmen untuk menjaga netralitasnya demi kelancaran Pilkada yang jujur dan adil. “ASN harus berkomitmen untuk fokus pada tugas mereka sebagai pelayan publik dan tidak terlibat dalam politik praktis,” pungkasnya. (*)
