SANGATTA- Untuk menghindari Pungutan Liar (Pungli), Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengintruksikan Pemkab Kutim untuk membuat pelayanan publik berbasis online.
Metode ini dianggap efektif untuk mencegah tindak kriminal yang dilakukan orang tidak bertanggungjawab.
“Karena ini intruksi, maka wajib dilaksanakan,” ujar Wakil Bupati Kasmidi Bulang.
Hal ini diaminkan Sekretaris Daerah (Sekda) Irawansyah. Dia menuturkan KPK meminta semua pelayanan yang berhubungan dengan masyarakat wajib menggunakan sistem online. Hal ini dimaksud agar sistem administrasi keuangan terarah dan tepat sasaran.
“Jadi target kami memang 2018 sudah terealisasi. Kalau saat ini masih dalam tahap persiapan,” katanya.
Beberapa persiapan yang harus dipenuhi seperti perangkat dan peraturan. Kedua hal ini wajib dimiliki sebelum menerapkan sistem online. Sehingga semua matang dan sesuai dengan harapan. “Jadi perangkat apa saja disediakan dulu. Kemudian aturannya. Jadi jika sudah ada semua maka pelayanan dilakukan satu pintu. Semua terarah pada satu instansi terkait,” katanya.
Sementara ini, Kutim masih menerapkan enam jenis pelayanan satu pintu. Itupun masih dilakukan secara manual. Seperti Gangguan Keramaian (HO), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan lainnya.
“Tetapi nanti semua pelayanan satu pintu. Tidak lagi hanya enam, akan tetapi 100 lebih. Jadi kami bertahap dulu untuk berbenah. Yang jelas metode online tersebut akan kami terapkan,” katanya.
Langkah ini mendapatkan dukungan penuh dari warga Kutim. Rahmadi warga Sangatta Utara ini mendukung penuh langkah KPK. Cara online dianggap jitu untuk menangkal Pungli, Korupsi dan lainnya. “Kalau online karyawan tidak bisa bermain-main. Jadi sangat bagus sekali usulan ini,” katanya (dy)
