BONTANGPOST.ID, Bontang – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegur camat dan lurah yang tidak hadir dalam rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Rancangan Perda tantang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2024, Senin (23/6/2025) malam.
Ia mengatakan sebelumnya pemberitahuan kegiatan ini sudah disebarkan. “Masih aja ada lurah dan camat yang tidak hadir. Ini perlu dievaluasi,” kata Neni.
Menurutnya sidang paripurna ini sangat penting mengingat terkait APBD Bontang. Sehingga dari anggaran untuk kegiatan bisa dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat secara luas.
Selain itu, Neni juga meminta kepada Sekretaris Kota (Sekkot) Bontang Aji Erlynawati untuk melakukan pendataan.“Sekkot jalankan absensi,” ucapnya.
Neni pun menyorot program stimulan RT salah satunya urban farming. Dari sekian banyak pelaksanaan program itu berapa banyak yang berhasil dan bermanfaat.
Lurah juga diminta untuk melaporkan capaian dari stimulan RT. “Satu rupiah dari APBD itu harus bermanfaat untuk rakyat,” tutur dia.
Berdasarkan absensi yang dijalankan oleh Sekretariat DPRD, hanya ada sembilan lurah hadir.
Meliputi Bontang Baru, Bontang Kuala, Guntung, Belimbing, Gunung Telihan, Bontang Lestari, Berebas Tengah, dan Tanjung Laut. Sementara untuk Gunung Elai diwakili oleh Kasi Pemerintahan.
Sementara untuk kecamatan Bontang Barat dan Bontang Selatan tampak memenuhi undangan. Bontang Utara diwakilkan oleh Sekretaris Camat. “Harus punya tanggung jawab juga memikirkan APBD,” pungkasnya. (ak/kp)
