BONTANGPOST.ID, Bontang – DPRD Bontang menyampaikan keprihatinannya atas proyeksi penurunan APBD 2026 yang diperkirakan sekitar Rp500 miliar . Wakil Ketua DPRD Maming mengatakan penurunan ini menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi kapasitas fiskal daerah.
“Utamanya pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik,” kata Maming.
Menurutnya, penurunan APBD tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Termasuk menurunnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat serta fluktuasi pada sektor pendapatan asli daerah (PAD).
“Kami menyadari tantangan ini dan DPRD akan mendorong Pemkot Bontang untuk mengambil langkah strategis,” ucapnya.
Politikus PDI Perjuangan ini menyebut langkah strategis yang diusulkan legislator antara lain adalah optimalisasi pendapatan asli daerah melalui berbagai inovasi dan penguatan potensi daerah, efisiensi dalam pengelolaan belanja daerah, serta evaluasi program-program yang belum berjalan efektif agar anggaran lebih tepat sasaran.
“Salah satu contohnya terkait belum optimalnya PAD yakni retribusi parkir tepi jalan. Saat ini skemanya masih menggunakan manual,” tutur dia.
Lebih lanjut, Maming menegaskan bahwa meskipun anggaran terbatas, DPRD akan mengawasi agar belanja daerah tetap fokus pada kepentingan masyarakat. Khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
“Prinsip kehati-hatian dan efisiensi harus menjadi pedoman utama dalam penyusunan APBD 2026,” terangnya.
DPRD Kota Bontang berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara optimal. Demi memastikan pemanfaatan anggaran yang maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Bontang. (kpg)
