BONTANGPOST.ID, Bontang – Rencana pembangunan Polder Tanjung Laut dipastikan mulai direalisasikan pada 2025. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang, Much Cholis Edi Prabowo, saat memaparkan progres persiapan teknis dan pembebasan lahan untuk proyek pengendali banjir tersebut.
Bowo menjelaskan bahwa dokumen perencanaan awal telah disiapkan, sementara pembebasan lahan ditargetkan rampung pada 2024. “Pembebasan lahan Insyaallah beres tahun ini,” ujarnya.
Keberadaan lahan bebas menjadi syarat utama agar pekerjaan konstruksi dapat dimulai tanpa kendala administrasi. Bila tidak ada hambatan, pekerjaan fisik Polder Tanjung Laut akan dilanjutkan pada 2026 dengan pagu anggaran awal sekitar Rp43 miliar.
Namun, nilai tersebut belum bersifat final. Pemerintah masih harus menyesuaikan alokasi anggaran dengan kemampuan keuangan daerah. “Kita sesuaikan dengan kondisi keuangannya,” kata Bowo.
Ia menambahkan, pagu Rp43 miliar itu belum seluruhnya tertutup secara perencanaan. Beberapa bagian masih harus dipilah berdasarkan prioritas kebutuhan.
“Itu Rp43 miliar belum tuntas. Makanya nanti kita ambil yang prioritas-prioritas dulu,” lanjutnya.
Penentuan prioritas diperlukan agar pembangunan tetap berjalan meski di tengah dinamika fiskal daerah. Sejumlah dokumen Detail Engineering Design (DED) juga telah tersedia dan proyek yang sudah memiliki DED akan menjadi kandidat utama untuk dikerjakan lebih awal.
“DED-nya sudah ada. Nanti kita sesuaikan dengan anggaran yang ada,” tuturnya.
Bowo memastikan bahwa meski anggaran bisa berubah sesuai kemampuan daerah, pembangunan Polder Tanjung Laut tetap menjadi perhatian pemerintah. Infrastruktur ini diproyeksikan menjadi salah satu penopang utama pengendalian banjir di kawasan pesisir, sehingga tahap awal akan difokuskan pada pekerjaan paling mendesak dan berdampak langsung.
Polder Tanjung Laut direncanakan berada di Jalan Selat Karimata dengan luas diperkirakan mencapai 15.067 meter persegi dan luas genangan sekitar 10.018 meter persegi.
Pembebasan lahan proyek sempat tertunda karena adanya ahli waris pemilik lahan yang berdomisili di Amerika Serikat. Dua bidang lahan akhirnya dikeluarkan dari perencanaan pembangunan. Selain DED, sejumlah tahapan seperti feasibility study, studi larap, hingga UKL-UPL juga telah rampung. (ak)
