BONTANG – Realisasi pembiayaan daerah sepanjang tahun 2016 dalam APBD Bontang 2016 yang dialokasikan Rp 1,3 triliun mencapai 91,10 persen. Hal tersebut diungkapkan Walikota Neni Moerniaeni pada Sidang Paripurna ke-17 masa sidang 2 DPRD Kota Bontang, dalam hal penyampaian nota penjelasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) tahun 2016 belum lama ini.
Neni menjelaskan, penyusunan laporan keuangan TA 2016 dilakukan berbasis aktual yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Bertujuan menyajikan informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai wujud dalam menilai akuntabilitas.
“Selain itu sebagai bentuk transparansi serta acuan dalam membuat keputusan. Baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik bagi Pemkot demi kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Disebutkan, realisasi anggaran pembiayaan daerah tersebut terdiri dari belanja operasi yang sebesar Rp 965 miliar, dengan realisasi Rp 886 miliar. Dengan capaian pelaksanaan 91,78 persen.
Sementara untuk belanja modal dari alokasi Rp357,7 miliar, terealisasi Rp 245,5 miliar. Untuk belanja tak terduga dari anggaran Rp 21,7 miliar, tersealisasi Rp21,2 miliar, dengan capaian 97,48 persen.
Sedangkan untuk arus kas daerah sebagai kompenen laporan keuangan pemerintah daerah, bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan mengalami defisit Rp 243 miliar lebih. Sedang untuk arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan, nihil.
Dari pelaporan ini, selanjutnya dilakukan pembahasan terkait pemandangan fraksi-fraksi dewan terhadap nota penjelasan P2APBD Pemerintah Kota Bontang, untuk kemudian menjadi dasar pembahasan anggaran perubahan tahun selanjutnya. (*/nug)
