BONTANGPOST.ID, Bontang – Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, menemukan persoalan sosial saat meninjau lokasi penerima manfaat program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Bontang Lestari, Jumat (27/3/2026).
Dalam kunjungan tersebut, ia mendapati seorang anak putus sekolah yang berasal dari keluarga penerima manfaat program renovasi rumah.
Anak itu tinggal di RT 08, Jalan Linmas 2. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ia sebelumnya bersekolah di SD Negeri 007 Bontang Selatan. Namun, ia tidak melanjutkan pendidikan setelah dua kali tidak naik kelas karena belum mampu membaca.
Menanggapi hal tersebut, Neni langsung meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Bontang turun ke lapangan untuk melakukan penanganan.
Ia menegaskan, tidak boleh ada anak di Bontang yang putus sekolah, sejalan dengan program Wajib Belajar 13 Tahun.
“Ada anak putus sekolah, tidak bisa membaca dan sudah dua kali tidak naik kelas. Ini tidak boleh terjadi,” tegasnya.
Selain itu, Pemkot Bontang akan menggandeng organisasi lintas sektor serta relawan di bidang pendidikan untuk memberikan pendampingan belajar bagi anak tersebut.
Neni juga menyoroti peran orang tua yang dinilai belum maksimal dalam mendampingi anak. Ia menyayangkan saat kunjungan, anak tersebut justru dibiarkan bermain gawai di dalam kamar, tanpa bimbingan belajar.
“Peran orang tua sangat penting dalam memberikan pendampingan. Pemerintah sudah menyediakan seragam gratis, makan bergizi gratis, dan sekolah gratis,” ujarnya.
Tak hanya persoalan pendidikan, dalam kunjungan itu Neni juga menemukan persoalan sosial lain, yakni dugaan kasus pelecehan seksual terhadap anak di wilayah Bontang Lestari.
Ia pun meminta pihak kelurahan lebih aktif dalam melakukan pendataan serta penanganan masalah sosial di masyarakat. Koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) diminta dilakukan secara intens, termasuk pemberian pendampingan psikologis bagi korban.
“Setiap persoalan sosial harus segera ditangani. Termasuk kasus yang melibatkan anak, itu menjadi perhatian serius pemerintah Kota Bontang,” pungkasnya. (*)
