Rusdiansyah Aras
Ketua KONI Kaltim
PRESIDEN Prabowo Subianto baru saja mengirimkan pesan “horor” bagi para pengusaha tambang yang nakal. Dalam rapat kabinet (8/4/2026), Presiden menolak mentah-mentah permintaan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang meminta waktu dua minggu untuk evaluasi.
”Dua minggu? Enak aja dua minggu. Satu minggu!” tegas Prabowo.
Instruksi ini bukan sekadar gertakan. Ini adalah perintah eksekusi untuk mencabut ratusan IUP yang terindikasi mencaplok kawasan hutan lindung dan konservasi. Bagi Kalimantan Timur, ini adalah gempa tektonik bagi sektor pertambangan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi sekaligus sumber masalah lingkungan terbesar.
FOKUS UTAMA: MISTERI IUP DI BUKIT SOEHARTO
Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto selalu menjadi “titik panas”. Secara regulasi, pertambangan di kawasan konservasi (seperti Tahura) dilarang mutlak. Namun, data lapangan menunjukkan fakta berbeda:
Tambang Ilegal & “Kedok” IUP: Berdasarkan temuan Bareskrim Polri baru-baru ini (November 2025), ditemukan operasi tambang ilegal seluas 300 hektare di Bukit Soeharto.
Perusahaan Bermasalah: Terdeteksi ada perusahaan yang memiliki IUP aktif hingga 2029 tetapi tidak memiliki RKAB, yang diduga kuat menjadi kedok untuk mengeruk batubara di area lindung tersebut.
Status Hukum: UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 dengan tegas melarang pemberian izin di kawasan konservasi. Jika ada IUP yang terbit di dalam koordinat Bukit Soeharto, maka dipastikan itu adalah target utama pencabutan dalam sepekan ini.
Peta IUP di Kalimantan Timur (Update 2026)
Kalimantan Timur tetap menjadi pemegang rekor jumlah IUP terbanyak di Indonesia. Meskipun secara nasional jumlah IUP aktif menurun menjadi sekitar 4.052 izin (per Februari 2026), Kaltim masih mendominasi porsi terbesar:
Wilayah / Sektor Status IUP (Estimasi)
Samarinda 26 IUP Batubara Aktif (Ada yang hingga 2036). Kutai Kartanegara Wilayah dengan konsentrasi IUP tertinggi yang berbatasan dengan hutan lindung.
Target Evaluasi Sekitar ratusan izin di seluruh Kaltim kini masuk dalam “daftar merah” satu minggu Prabowo.
MENANTI NYALI DI LAPANGAN
Instruksi “Satu Minggu” Prabowo adalah ujian bagi integritas kementerian terkait. Apakah mesin birokrasi mampu bergerak secepat kemauan politik sang Presiden?
Bagi rakyat Kaltim, ini bukan sekadar soal angka pencabutan izin, melainkan soal seberapa besar sisa hutan yang bisa diselamatkan dari kepungan alat berat yang berlindung di balik kertas izin bermasalah. Palu godam sudah diangkat, kini kita tinggal menunggu di mana ia akan mendarat. (KP)
