BONTANGPOST.ID, Samarinda – Pengurus Serikat Perusahaan Pers (SPS) Kalimantan Timur (Kaltim) bertemu Kapolda Kaltim Irjen Endar Priantoro di Mapolda Kaltim, Kamis (23/4). Pertemuan ini menjadi ruang diskusi strategis antara insan pers dan kepolisian dalam merespons dinamika informasi di era digital yang kian cepat dan kompleks.
Rombongan SPS Kaltim dipimpin Ketua Ajid Kurniawan bersama jajaran pengurus. Turut hadir Ketua Panitia Pengukuhan SPS Kaltim periode 2025–2029, Sugito. Selain silaturahmi, pertemuan tersebut juga membahas peran media dan kepolisian dalam menjaga stabilitas sosial di tengah derasnya arus informasi.
Dalam kesempatan itu, SPS Kaltim juga mengundang Kapolda Kaltim sebagai narasumber dalam Dialog Media yang akan digelar bersamaan dengan pengukuhan pengurus pada 20 Mei 2026 di Balikpapan.
Dialog tersebut rencananya menghadirkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai keynote speaker. Ia akan membahas tantangan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di tengah dinamika geopolitik global.
Isu seperti fluktuasi harga komoditas, transisi energi, hingga ketidakpastian ekonomi dunia dinilai memengaruhi kapasitas fiskal daerah, termasuk Kaltim yang selama ini bergantung pada sektor sumber daya alam. Di sisi lain, otonomi fiskal membuka peluang optimalisasi potensi daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), terlebih dengan posisi strategis sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait kesenjangan antara potensi dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, kebijakan fiskal daerah dituntut lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.
Dalam dialog tersebut, sejumlah tokoh dijadwalkan hadir, di antaranya Ketua Umum SPS Pusat Januar P Ruswita, anggota Dewan Pers Dahlan Dahi, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Kepala SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi Azhari Idris, Dirut PT Pupuk Kaltim Gusrizal, serta peneliti BRIN Wahyudi Akmaliah.
Kapolda Kaltim Irjen Endar Priantoro menyatakan kesiapannya menjadi narasumber. Ia juga menyoroti perubahan paradigma kerja kepolisian di era digital.
“Sekarang kami tidak hanya memikirkan objek penegakan hukum, tetapi juga persepsi publik dan dampaknya terhadap stabilitas sosial,” ujarnya.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mengubah cara informasi diproduksi dan disebarkan. Informasi kini dapat menyebar cepat dan memicu reaksi berantai di masyarakat.
Endar juga menyinggung fenomena konten viral yang kini memiliki nilai ekonomi. Karena itu, ia menekankan pentingnya literasi digital serta kolaborasi antara kepolisian dan media untuk menjaga kualitas informasi di ruang publik.
“Anak muda boleh membuat konten, tapi harus diarahkan ke hal-hal yang positif dan membangun,” katanya.
Sementara itu, Ketua SPS Kaltim Ajid Kurniawan menegaskan organisasi yang dipimpinnya tidak ingin sekadar hadir secara simbolis. SPS didorong menjadi institusi yang aktif memberi kontribusi nyata melalui edukasi publik, khususnya terkait isu strategis seperti ketahanan energi, pangan, dan geopolitik.
“SPS harus hadir dengan gagasan, bukan hanya seremoni,” tegasnya.
Ia juga menyebut, SPS Kaltim saat ini beranggotakan 27 media dan terus melakukan seleksi ketat untuk menjaga kualitas anggota.
Ajid menilai meningkatnya perhatian nasional terhadap Kaltim merupakan peluang besar untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya kesiapan masyarakat menghadapi derasnya arus informasi.
“Masyarakat perlu diperkuat agar tidak mudah terpengaruh oleh dinamika informasi yang berkembang,” pungkasnya. (*)
