BONTANGPOST.ID, Bontang – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Bontang menghadapi tekanan anggaran pada 2026 akibat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dampaknya, alokasi anggaran DPK mengalami penurunan signifikan.
Kepala DPK Bontang Retno Febriaryanti, menyebut anggaran lembaganya sempat berada di angka Rp16,3 miliar pada 2023, meningkat menjadi Rp28,6 miliar pada 2024, dan Rp25,5 miliar pada 2025. Namun pada 2026, anggaran tersebut turun drastis menjadi Rp12,4 miliar.
“Turun cukup tajam dari tahun lalu Rp25,5 miliar, sekarang menjadi Rp12,4 miliar,” ujarnya saat rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 bersama DPRD Bontang, Senin (4/5/2026).
Penurunan ini memaksa DPK melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program kerja yang telah direncanakan. Meski demikian, Retno menegaskan pihaknya tetap berupaya menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.
“Kami harus lebih selektif dalam menentukan prioritas program, namun tetap memastikan layanan tidak menurun,” jelasnya.
Ia menambahkan, efisiensi dan efektivitas menjadi kunci dalam pengelolaan anggaran di tengah keterbatasan saat ini. DPK juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak guna menjaga keberlanjutan program.
Fokus utama tetap diarahkan pada program prioritas, terutama yang berkaitan dengan peningkatan literasi dan pengelolaan arsip.
“Dengan strategi yang tepat, kami optimistis tetap bisa memberikan kontribusi maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
