BONTANGPOST.ID, Bontang – Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3) Bontang masih menunggu arahan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait temuan 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai ketentuan.
Beras fortifikasi merupakan beras yang diperkaya dengan zat gizi mikro, seperti vitamin dan mineral, untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama kelompok rentan.
Kepala DKP3 Bontang Ahmad Aznem mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima instruksi resmi untuk menarik produk tersebut dari peredaran di Bontang.
“Apakah akan dilakukan penarikan nanti tindakannya, tapi sampai sekarang belum ada perintahnya,” ungkapnya.
Meski demikian, DKP3 Bontang tetap menyiapkan langkah pemantauan di lapangan. Monitoring dilakukan untuk memastikan apakah merek-merek yang masuk dalam temuan Kementerian Pertanian tersebut turut beredar di pasaran Bontang.
Aznem mengatakan pihaknya akan menggelar rapat internal untuk menentukan langkah yang dapat dilakukan sembari menunggu instruksi dari pemerintah pusat dan Pemprov Kaltim.
“Kami akan lakukan rapat dulu secara internal untuk menyusun langkah sembari menunggu instruksi,” pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah menemukan 25 merek beras yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi namun diduga tidak memenuhi standar mutu dan kandungan sesuai label.
Temuan tersebut disampaikan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman dalam ekspos hasil pemeriksaan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Berdasarkan hasil pemeriksaan, produk-produk tersebut diduga tidak memenuhi ketentuan SNI 9314:2024 untuk kernel beras fortifikan dan SNI 9372:2025 untuk beras fortifikasi.
Atas temuan tersebut, pemerintah menyatakan akan melakukan penarikan produk dari peredaran, pencabutan izin, serta memproses pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan hukum.
“Yang pertama kami sudah perintahkan tarik, yang kedua cabut izinnya, yang ketiga diproses,” kata Amran. (*)
