BONTANGPOST.ID, Bontang – Pengendara yang melintas di Jalan S Parman, Bontang Barat, masih harus menghadapi sejumlah titik jalan yang rusak. DPRD Bontang meminta pemerintah tidak menunggu pekerjaan permanen untuk mengamankan bagian jalan yang dinilai membahayakan.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang Muhammad Sahib mengatakan penanganan awal dapat dilakukan Pemkot Bontang sembari menunggu pekerjaan dari pemerintah pusat.
Menurutnya, langkah tersebut dapat difokuskan pada titik-titik yang kondisinya paling parah, terutama ruas dari simpang Rumah Sakit Islam Bontang (RSIB) hingga kawasan seberang eks Bontang Plaza.
Lubang maupun permukaan jalan yang tidak rata, lanjut Sahib, bisa lebih dulu ditangani agar risiko kecelakaan dapat ditekan. Penanganan seperti penambalan dinilai tidak harus menunggu proyek perbaikan menyeluruh.
“Kalau memang perbaikan dari balai belum bisa dilakukan dalam waktu dekat, saya kira pemerintah daerah bisa mengambil langkah darurat dulu. Yang penting, titik yang membahayakan itu diamankan supaya tidak ada masyarakat yang menjadi korban,” terangnya.
Ia mengatakan kondisi anggaran daerah juga perlu menjadi pertimbangan. Karena itu, jika Pemkot Bontang melakukan penanganan sementara, pekerjaan dapat diprioritaskan pada lokasi yang paling membutuhkan tanpa harus menggarap seluruh ruas.
Di sisi lain, DPRD Bontang telah menyampaikan kondisi Jalan S Parman kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur. Pihak balai disebut sudah memiliki rencana untuk menangani ruas tersebut secara permanen.
Sahib menegaskan pekerjaan utama tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat karena Jalan S Parman berstatus sebagai jalan nasional. Karena itu, ia meminta rencana perbaikan dari BBPJN tidak berhenti pada perencanaan, tetapi segera direalisasikan.
Selain menunggu pekerjaan, ia juga meminta pihak balai lebih aktif memantau kondisi jalan nasional yang berada di kawasan perkotaan. Menurutnya, pemantauan langsung penting karena kerusakan dapat berkembang sebelum laporan dari daerah diterima.
“Jangan hanya menunggu laporan dari daerah. Kondisi jalan nasional yang berada di dalam kota perlu dilihat langsung karena setiap hari digunakan masyarakat dan kerusakannya berkaitan langsung dengan keselamatan pengguna jalan,” tandasnya.
Bagi DPRD, penanganan sementara dan perbaikan permanen dapat berjalan beriringan. Dengan begitu, keselamatan pengguna jalan tetap menjadi perhatian sembari menunggu pekerjaan utama dari pemerintah pusat. (*)
