BONTANGPOST.ID, Bontang – Penanganan trotoar di Jalan Kapten Piere Tendean, kawasan Bontang Kuala, kembali masuk daftar prioritas pembangunan infrastruktur Kota Bontang pada 2027.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang menyiapkan konsep pembangunan dengan konstruksi beton yang ditinggikan untuk membantu menjaga aktivitas masyarakat ketika banjir rob melanda.
Kepala Dinas PUPRK Bontang Much Cholis Edi Prabowo mengatakan, peningkatan trotoar Jalan Kapten Piere Tendean menjadi salah satu pekerjaan yang diprioritaskan dalam penyusunan program tahun anggaran 2027. Meski demikian, kepastian pelaksanaan masih menunggu pembagian pagu anggaran.
Menurutnya, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat pemerintah harus menentukan pekerjaan yang paling mendesak. Selain penanganan trotoar Bontang Kuala, pembangunan kantor Kelurahan Berbas Pantai juga menjadi salah satu usulan prioritas.
“Ini belum dibagi pagunya. Dengan kondisi anggaran yang ada, prioritasnya kemungkinan dua itu saja,” ujarnya.
Bowo menjelaskan, rencana pembangunan trotoar akan menggunakan konstruksi beton sebagai pengganti material kayu ulin yang selama ini digunakan. Perubahan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian desain agar fasilitas pedestrian dapat mendukung kebutuhan masyarakat di kawasan pesisir.
Dalam konsep yang disiapkan, trotoar akan ditinggikan hingga sekitar 90 sentimeter. Pembangunan direncanakan pada satu sisi jalan, yakni sisi kiri jika dilihat dari arah yang menjadi acuan pembahasan.
Lebar fasilitas yang direncanakan sekitar tiga meter. Dengan ukuran tersebut, trotoar diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai jalur pejalan kaki, tetapi juga membantu menjaga mobilitas warga ketika air laut pasang menggenangi jalan.
“Sebelah kiri. Tingginya sampai 90 sentimeter, lebarnya tiga meter,” ucapnya.
Penggantian kayu ulin menjadi beton menjadi salah satu poin penting dalam rencana penataan kawasan Bontang Kuala. Material lama akan dibongkar dan diganti dengan konstruksi baru sesuai desain yang disiapkan.
Namun, pelaksanaan pekerjaan tidak bisa dilakukan sepihak oleh pemerintah kota. Jalan Kapten Piere Tendean berstatus jalan nasional sehingga koordinasi dan persetujuan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) tetap diperlukan.
Bowo menyebut proses pematangan rencana tersebut telah mendekati tahap akhir. Kendati demikian, aspek teknis, termasuk penyesuaian fasilitas yang sudah terpasang di lokasi, masih menjadi perhatian.
Salah satu fasilitas yang perlu diperhitungkan adalah penerangan jalan umum (PJU). Pemerintah tidak merencanakan pemindahan seluruh tiang penerangan karena langkah tersebut berpotensi menambah kebutuhan anggaran.
Sebagai gantinya, desain trotoar akan disesuaikan dengan keberadaan fasilitas penerangan. Bentuk konstruksi di sekitar tiang direncanakan dibuat mengakomodasi tiang yang sudah ada tanpa mengurangi lebar jalur yang ditargetkan.
“Kalau memindahkan PJU, biayanya akan lebih banyak lagi. Jadi, tetap dipakai, tetapi desainnya disesuaikan,” tutur dia.
Meski masuk prioritas, pembangunan trotoar Jalan Kapten Piere Tendean belum dapat dipastikan terealisasi secara penuh pada 2027. Dinas PUPRK masih menunggu penetapan anggaran untuk mengetahui cakupan pekerjaan yang dapat dilaksanakan.
Pemerintah perlu menyesuaikan rencana teknis dengan kemampuan keuangan daerah, termasuk mempertimbangkan kebutuhan pekerjaan fisik dan penyesuaian fasilitas pendukung.
Jika terealisasi, peningkatan trotoar tersebut diharapkan membantu masyarakat tetap beraktivitas ketika banjir rob mengganggu akses jalan di kawasan Bontang Kuala.
Penanganan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan ketahanan infrastruktur di wilayah pesisir. Dengan konstruksi yang lebih tinggi dan penggantian material, fasilitas tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dalam jangka panjang.
Kepastian mengenai jadwal pelaksanaan, pembagian anggaran, dan cakupan pekerjaan akan mengikuti hasil pembahasan program pembangunan serta persetujuan teknis dari pihak berwenang. (ak)
