BONTANGPOST.ID, Bontang – Pusat Hubungan Masyarakat (PHM) Kota Bontang berencana kembali menggelar demonstrasi di Kantor PLN UP3 Bontang, Rabu (28/10/2026).
Aksi jilid dua ini dipicu pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi meski massa sebelumnya menuntut penghentian pemadaman mulai 1 Oktober 2026.
Ketua PHM Kota Bontang Udin Mulyono mengatakan, PLN dinilai belum memenuhi tuntutan yang disampaikan dalam demonstrasi sebelumnya. Pemadaman yang masih berulang hingga menjelang akhir Oktober dianggap menunjukkan belum adanya penyelesaian berarti.
“Mereka ini sudah ingkar. Kalau masih mati setelah kita demo, kita datangi lagi. Kalau perlu berkemah,” ungkapnya.
Udin menyebut sekitar 250 orang akan dikerahkan dalam aksi tersebut. Selain mendesak penghentian pemadaman, massa juga mempertanyakan kompensasi listrik yang menurut mereka hingga kini belum terealisasi.
Ia menegaskan, masyarakat tidak ingin kembali mendengar alasan serupa terkait gangguan pembangkit. Menurutnya, persoalan pemadaman telah berlangsung sejak Juli, tetapi belum menunjukkan perbaikan yang berarti.
“Kami tidak mau dengar lagi alasan yang sama, seperti pembangkit rusak atau bagaimana. Ini sudah dari Juli, tetapi sampai akhir Oktober belum ada pembenahan yang berarti,” tuturnya.
PHM, lanjut Udin, ingin memastikan pemadaman tidak terus berulang di Bontang. Sebab, dampaknya tidak hanya dirasakan pelanggan listrik, tetapi juga mengganggu distribusi air bersih PDAM Tirta Taman.
Operasional pompa penyedot dan pendorong air yang mengandalkan pasokan listrik PLN ikut terdampak ketika terjadi pemadaman. Akibatnya, masyarakat berpotensi menghadapi gangguan layanan listrik sekaligus air bersih.
“Air dan listrik mati, masyarakat yang dirugikan. Kemarin kami pakai telur busuk untuk melempari kantor mereka. Kali ini kami benar-benar pakai telur busuk,” pungkasnya.
Sebelumnya, PHM bersama Forum Masyarakat Peduli Bontang menggelar aksi demonstrasi di Kantor PLN UP3 Bontang, Jalan MT Haryono, Kamis (17/9/2026). Aksi tersebut dipicu pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi di Kota Bontang.
Dalam demonstrasi itu, massa mendesak PLN menghentikan pemadaman dan memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami masyarakat. Mereka juga meminta perwakilan PLN menemui peserta aksi untuk memberikan penjelasan secara langsung.
Koordinator Lapangan Forum Masyarakat Peduli Bontang Taqiyuddin mengatakan, ada dua tuntutan utama yang disampaikan. Pertama, pemadaman listrik diminta berakhir paling lambat 1 Oktober 2026. Kedua, masyarakat terdampak diminta mendapatkan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan.
Kerugian tersebut meliputi terganggunya kegiatan usaha hingga potensi kerusakan peralatan elektronik akibat listrik yang berulang kali padam.
“Kami juga akan buka posko aduan setelah demo ini untuk menghimpun kerugian masyarakat,” kata Taqiyuddin. (*)
