BONTANGPOST.ID, Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang meminta PT Badak LNG memaparkan kebutuhan tenaga kerja untuk rencana reaktivasi train kilang yang diproyeksikan mulai berjalan pada 2028.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan peluang kerja dari pengaktifan kembali fasilitas pencairan gas alam tersebut bisa dimanfaatkan tenaga kerja lokal.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengatakan hingga kini Pemkot belum menerima pemetaan rinci mengenai jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan. Karena itu, pertemuan dengan Badak LNG diharapkan memberikan kejelasan terkait kebutuhan tersebut.
“Kami ingin 75 persen bisa diserap tenaga kerja lokal. Lumayan kalau infrastruktur mulai dibangun, akan membuka lapangan pekerjaan,” ungkapnya.
Senior Manager Supply Chain Badak, LNG Yuli Gunawan, menjelaskan reaktivasi akan dilakukan secara bertahap mengikuti ketersediaan pasokan gas. Pada tahap awal, perusahaan akan mengaktifkan satu train untuk uji coba.
Ketika pasokan gas mencapai 100 persen, dua train lainnya akan direaktivasi. Setiap train diperkirakan membutuhkan sekitar 300 tenaga kerja.
Persiapan infrastruktur direncanakan mulai dilakukan pada 2027. Sementara itu, perusahaan masih menyusun perencanaan kebutuhan tenaga kerja dan melakukan finalisasi.
Yuli menyebut kebutuhan terbesar diperkirakan berada pada posisi pengawas, operator, dan teknisi. Namun, rincian jumlah serta kualifikasi tenaga kerja masih menunggu penyelesaian pemetaan dari perusahaan.
Untuk proses rekrutmen, Badak LNG memastikan akan berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang. Perekrutan juga dilaksanakan secara terbuka dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
“Nanti kami akan berkoordinasi dengan Disnaker Kota Bontang. Kebutuhan dan pemetaan akan kami sampaikan melalui surat resmi,” pungkasnya.
Usai pertemuan, Neni menegaskan Pemkot akan mengawal peluang tersebut agar penyerapan tenaga kerja dapat disesuaikan dengan ketersediaan dan kompetensi pencari kerja di Bontang.
Menurutnya, data Disnaker menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menyiapkan tenaga kerja lokal yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
“Masih mereka petakan. Kebutuhannya tadi disebut 300 orang, itu yang kami kawal. Pemerintah kota menyiapkan sesuai kebutuhan tenaga kerja berdasarkan data Disnaker Bontang,” tutupnya. (*)
