BONTANGPOST.ID, Bontang – Pemerintah Kota Bontang memperkuat perlindungan data pribadi melalui penerapan layanan Sandi Data berbasis kriptografi sejak 2024. Upaya ini mendapat apresiasi dari Balai Layanan Kriptografi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atas komitmen Pemkot Bontang dalam menjaga keamanan informasi masyarakat.
Kepala Balai Layanan Kriptografi BSSN, Yan Hadyonoer, menyampaikan apresiasi atas konsistensi Pemkot Bontang dalam menerapkan pengamanan data berbasis kriptografi. Langkah tersebut menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan keaslian data dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Penerapan teknologi keamanan ini menjadi bagian dari upaya membangun layanan digital yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga memperhatikan perlindungan informasi masyarakat.
Kriptografi menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat keamanan data yang dikelola pemerintah. Melalui layanan Sandi Data, informasi dapat diubah menjadi bentuk tersandi sehingga tidak mudah dibaca oleh pihak yang tidak memiliki akses atau kunci yang sesuai.
Meski demikian, perlindungan data tidak cukup hanya mengandalkan kriptografi. Pengamanan sistem, pengaturan hak akses, pemantauan aktivitas, dan penanganan kerentanan tetap diperlukan untuk mengurangi risiko kebocoran maupun akses tidak sah.
Di Bontang, layanan kriptografi telah diterapkan pada pengelolaan data pribadi di RSUD Taman Husada Bontang. Penerapan ini menjadi salah satu langkah pengamanan informasi pada sektor kesehatan yang mengelola data sensitif masyarakat.
Data kesehatan membutuhkan perlindungan khusus karena berkaitan dengan kondisi pribadi seseorang. Keamanan informasi tersebut turut memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
Penguatan keamanan digital juga menjadi perhatian setelah sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bontang mengalami serangan siber pada akhir 2025. Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa transformasi digital perlu berjalan beriringan dengan penguatan sistem keamanan.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan keamanan digital merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah, bukan hanya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
“Transformasi digital bukan hanya soal menghadirkan layanan secara online. Kita juga harus memastikan sistemnya aman dan data masyarakat terlindungi. Pengalaman menghadapi serangan siber menjadi pelajaran bagi kita untuk terus berbenah, meningkatkan kewaspadaan, dan memperkuat koordinasi antar perangkat daerah,” katanya.
Neni juga menekankan pentingnya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar masyarakat memperoleh layanan digital yang aman dan terpercaya.
Sebagai tindak lanjut, Diskominfo melakukan pemantauan berkala terhadap lalu lintas situs web dan aplikasi yang menggunakan server pemerintah daerah. Pemantauan tersebut mencakup pengamatan terhadap aktivitas tidak wajar yang berpotensi mengindikasikan gangguan keamanan.
Pengamanan juga diperhatikan sejak tahap pengembangan layanan. Situs web dan aplikasi baru yang menggunakan infrastruktur pemerintah daerah perlu melalui peninjauan proses bisnis, pendokumentasian pemrosesan data pribadi melalui Record of Processing Activities (RoPA), penyusunan dokumen privasi, pengujian keamanan, serta penerapan firewall sesuai kebutuhan sistem.
Dengan demikian, keamanan informasi tidak hanya menjadi tindakan setelah serangan terjadi, tetapi juga bagian dari proses perencanaan dan pengembangan layanan digital.
Untuk menjaga keamanan sistem yang telah berjalan, RSUD Taman Husada Bontang bersama Diskominfo juga melaksanakan pengujian penetrasi atau penetration testing setiap dua tahun. Pengujian ini bertujuan mengidentifikasi potensi celah keamanan yang dapat dimanfaatkan untuk mengakses sistem tanpa kewenangan.
Hasil pengujian menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah perbaikan. Upaya tersebut perlu didukung pembaruan perangkat lunak, peninjauan hak akses, pemantauan sistem, dan koordinasi antara pengelola layanan dengan tim teknis.
Selain pengamanan sistem, Pemkot Bontang melakukan penataan aset digital. Hingga akhir 2025, sebanyak 28 dari 31 OPD atau sekitar 90 persen telah memigrasikan situs web dan aplikasi ke domain bontangkota.go.id.
Secara keseluruhan, aset digital yang tercatat meliputi 31 situs web dan 123 aplikasi. Tiga OPD yang masih dalam proses migrasi adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Ketiga OPD tersebut ditargetkan menyelesaikan migrasi pada November hingga Desember 2026. Penataan ini diharapkan memudahkan koordinasi pengelolaan, pemeliharaan, dan pengawasan keamanan aset digital pemerintah daerah.
Pemkot Bontang juga merencanakan perluasan penerapan layanan kriptografi ke perangkat daerah lain. Setelah diterapkan di RSUD Taman Husada, penguatan pada 2026 direncanakan menyasar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), kemudian dilanjutkan secara bertahap ke Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Perluasan ini ditujukan untuk memperkuat perlindungan informasi pada layanan yang mengelola data pribadi. Pelaksanaannya akan menyesuaikan kebutuhan setiap layanan, jenis data yang diproses, kesiapan infrastruktur, dan tata kelola keamanan.
Koordinasi lintas perangkat daerah diperlukan agar penerapan teknologi keamanan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan tidak berhenti pada satu sistem saja.
Pemkot Bontang juga menindaklanjuti perkembangan ancaman siber. Pada 22 Oktober 2026, BSSN mengeluarkan peringatan terkait kerentanan PHP2Shell. Menindaklanjuti informasi tersebut, Pemkot Bontang melakukan inventarisasi dan mitigasi serta menyampaikan surat edaran melalui Sekretaris Daerah kepada perangkat daerah.
Langkah penanganan mencakup pemeriksaan versi PHP yang digunakan, pembaruan ke versi yang masih didukung, dan penanganan sistem yang rentan. Jika risiko belum dapat dikendalikan secara memadai, layanan terdampak perlu dipertimbangkan untuk dinonaktifkan sementara hingga pengamanan dilakukan.
Respons terhadap kerentanan menjadi bagian penting dari upaya menjaga keberlangsungan layanan digital. Pengelola sistem perlu mengetahui aset yang digunakan, memastikan pembaruan keamanan, serta memiliki mekanisme pelaporan dan penanganan gangguan.
Dalam evaluasi keamanan digital, Kota Bontang mencatat nilai Indeks Keamanan Siber (IKASANDI) sebesar 2,90 untuk aspek keamanan siber, 3,02 untuk kematangan kriptografi, dan 2,88 untuk kematangan penanganan insiden. Seluruh nilai tersebut berada di atas target 2,51 yang ditetapkan.
Capaian ini menjadi bahan evaluasi untuk melanjutkan perbaikan. Sebab, keamanan digital merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan evaluasi, peningkatan kapasitas, dan keterlibatan seluruh perangkat daerah.
Apresiasi BSSN menjadi pengakuan atas penerapan layanan Sandi Data di Kota Bontang. Namun, tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi penerapan, memperluas perlindungan sesuai kebutuhan, dan memastikan keamanan informasi menjadi bagian dari setiap layanan digital pemerintah.
Bagi masyarakat, perlindungan data pribadi bukan sekadar persoalan teknis. Keamanan informasi berkaitan dengan rasa aman ketika menggunakan layanan pemerintah dan menyerahkan informasi pribadi untuk memperoleh pelayanan.
Melalui penerapan kriptografi sejak 2024, pemantauan keamanan, penataan aset digital, dan rencana perluasan layanan, Pemkot Bontang berupaya memperkuat perlindungan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
Kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital tidak hanya ditentukan kemudahan akses, tetapi juga keyakinan bahwa data yang dipercayakan kepada pemerintah dikelola secara aman dan bertanggung jawab. (*)
