BONTANGPOST.ID, Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang berharap mendapat tambahan anggaran dari pemerintah pusat melalui alokasi bantuan sebesar Rp20,5 triliun yang disiapkan Kementerian Keuangan untuk 490 pemerintah daerah pada 2026.
Tambahan anggaran tersebut ditujukan untuk membantu daerah yang menghadapi tekanan fiskal akibat terbatasnya kemampuan keuangan daerah.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebelumnya menyampaikan, kebijakan pemberian tambahan bantuan itu dilakukan setelah pemerintah memantau kondisi keuangan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengaku belum mengetahui apakah Bontang masuk dalam daftar daerah penerima bantuan tersebut. Namun, dia berharap kota yang selama ini berkontribusi besar terhadap penerimaan negara itu turut mendapat alokasi tambahan.
“Harusnya sih dapat. Apalagi kita penyumbang devisa terbesar, masa kita enggak. Saya berharap Bontang termasuk,” ungkapnya saat diwawancarai, Sabtu (31/10/2026).
Sebagai gambaran, apabila total Rp20,5 triliun dibagi secara merata kepada 490 daerah, masing-masing berpotensi memperoleh sekitar Rp41,84 miliar. Meski demikian, angka tersebut hanya simulasi perhitungan dan bukan kepastian besaran alokasi yang akan diterima setiap daerah.
Bagi Bontang, tambahan anggaran dinilai penting di tengah proyeksi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2027. Kemampuan APBD kota ini bahkan diperkirakan hanya berada di kisaran Rp1,6 triliun.
Keterbatasan fiskal tersebut berpotensi memengaruhi pelaksanaan sejumlah program pembangunan. Pemkot pun harus menyesuaikan rencana kegiatan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
Neni berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi yang dihadapi Bontang dalam menentukan alokasi tambahan dana. Dia juga menyinggung dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah yang turut dirasakan masyarakat Bontang.
“Iyalah harus ditambah, harusnya menjerit. Sudah kita karhutla, asap kita juga kena dampaknya dari daerah lain,” pungkasnya. (*)
