Telat Bayar karena Terhambat Proses Pencairan
BONTANG – Pemadaman lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dilakukan PLN Rayon Bontang membuat Wali Kota Neni Moerniaeni marah.
Neni kecewa dengan PLN, semestinya perusahaan BUMN tersebut arif dalam bersikap. Pasalnya, keterlambatan pembayaran bukan karena Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) tak mampu membayar melainkan Kepala DPKPP sedang melaksanakan ibadah haji sehingga pencairan dana sulit dilakukan.
Kepada wartawan, Neni yang ditemui di Gedung DPRD Bontang, Senin (28/8) mengatakan, pencairan harus dilakukan oleh kepala dinas, sementara Kadis DPKPP Abdul Rifai sedang menunaikan ibadah haji. Praktis pembayaran menjadi terhambat. “Uang kita ada. Tapi tidak bisa langsung dicairkan, karena kepala dinasnya naik haji,” ucapnya.
Menurut dia, PLN tidak sewajarnya melakukan pemutusan sambungan, apalagi memadamkan aliran listrik jalan protokol yang menjadi akses mobilisasi masyarakat Bontang. Dua pekan tak ada penerangan tentunya sangat menganggu pengendara, juga merusak estetika Kota.
“PLN harus punya pengertian, ini jalan publik masak kita enggak bayar satu-dua bulan langsung diputus. Tidak boleh lah begitu. Nanti kalau ada orang meninggal bagaimana. Kan kita tidak pernah telat bayar. Selalu tepat waktu. Cuma ini situasinya Kadis lagi naik haji. Siapa yang masuk penjara. Sekarang salah sedikit pejabat bisa berakibat fatal,” sesalnya.
Karenanya, untuk meredam gejolak di masyarakat dan mengantisipasi adanya aksi kriminalitas belakangan ini, Neni lantas menginstruksikan agar Pelaksana tugas (Plt) Kepala DPKPP Maksi Dwiyanto segera membayar tunggakan.
“Alahmdulillah sudah dibayarkan hari ini (kemarin, Red.). Kami tidak mau masalah seperti ini membuat heboh masyarakat. Mala ini, semua lampu jalan sudah menyala,” ungkapnya malam tadi.
Sebelumnya, Neni mengaku juga mendapatkan informasi dari staf bahwa pemadaman PJU karena terjadi konsleting jaringan listrik. “Saya juga merasa dibohongi. Tapi mungkin dipikir karena PLN tidak pernah melakukan pemadaman seperti itu. Seharusnya Manager PLN minimal telepon ke Wali Kota, sebelum melakukan pemadaman. Supaya saya tahu juga masalahnya,” tegasnya.
Rencananya, hari ini Selasa (29/8) DPRD akan melakukan pemanggilan terhadap PLN Rayon Bontang dan DKPP untuk mengetahui penyebab dan mengantisipasi agar hal ini tak kembali terulang (*/nug)
