Proyeksikan TPI Sebagai Tempat Bongkar Hasil Tangkapan Guna Pemeriksaan
BONTANG – Pengerukan untuk alur kolam labuh dan putar nelayan di dermaga Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjung Limau, masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun ini. Namun, Ketua Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pendaratan Ikan (UPT-PPI) Roysai M Mallisa penganggarannya terkait perencanaan pengerjaan.
“Upayakan sesuai arahan wali kota, paling tidak tahun depan semua perencanaan selesai. Sudah diusulkan di anggaran perubahan tetapi keputusannya kita lihat nanti. Tidak usah lah kalau berbicara nominal,” ungkap Roysai.
Dalam perencanaan pengurukan terdapat detail engginer design (DED) yang dipersiapkan. Hal ini menyangkut teknis detail pengerjaan semisal material yang digunakan, proses pengerukan, dan alat yang dipakai. Setelah mengetahui kandungan apa saja yang terdapat di kolam dermaga maka dapat dipastikan metode pengerukan yang digunakan.
“Sebagusnya nanti pengerukannya menggunakan metode ini, kemudian apa bisa dipakai untuk reklamasi atau tidak. Kan kalau lumpur tidak mungkin kan, itu secara teknis konsultan yang menelitinya,” paparnya.
Nantinya TPI akan menjadi daerah tertutup, artinya hanya nelayan yang dapat memasuki area tersebut. Dikarenakan apabila sudah melakukan proses pengerukan maka TPI akan dijadikan tempat bongkar muatan kapal penangkap ikan.
Kedepan, Roysai menjelaskan alasan melakukan pembongkaran muatan hasil tangkapan untuk menjalani pemeriksaan terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan guna mendapatkan surat keterangan ikan.
“Rata-rata nelayan kan tinggal di pinggir laut, justru itu yang memberatkan mereka bongkar disini karena mereka enak bongkar di rumah sendiri. Sekarang regulasi belom ada karena masih digodok di DPRD,” ulasnya.
Terkait parkir kapal itu tergantung luas lahan yang dimiliki oleh TPI, pihak UPT-PPI tidak mengharuskannya. Mengingat jumlah kapal yang terdaftar sebanyak 1.280 kapal, dari total tersebut sekitar 200 kapal bertipe besar.
“Mereka bisa bongkar disini lalu parkir di sekitar tempat tinggalnya. Sama kayak angkutan umum, ketika dia angkut ambil penumpang ujungnya kan terminal, setelah dari terminal terserah di parkir dimana,” tuturnya.
Sehubungan dengan pengawasan, akan melibatkan TNI Angkatan Laut serta Polisi Air. Tak hanya itu, 2 staf yang diangkat oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan juga ditugaskan guna mengawasi ikan dan mengatur perizinan kapal. (*/ak)
