BONTANG – Pemerintah Kota Bontang mulai mensosialisasikan Upah Minimum Tenaga Kerja Kota Bontang Tahun 2018. Kegiatan ini diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari serikat buruh dan perwakilan perusahaan se-Kota Bontang. Bertempat di Auditorium Taman 3 Dimensi, Senin (11/12), sosialisasi dibuka oleh Plt. Sekretaris Daerah Kota Bontang, Artahnan Saidi.
Dalam sambutannya Artahnan Saidi menuturkan, bahwa sosialisasi ini digelar dalam rangka memperkenalkan upah minimum tenaga kerja, sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.787/2017 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Bontang Tahun 2018. Adapun besaran nilai upah mengalami kenaikan 8,71% atau sebesar Rp.217.536 menjadi Rp.2.715.078,-.
“Kenaikan ini berdasarkan formula yang diatur dalam PP No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan, yakni dihitung dengan nilai pertumbuhan ekonomi nasional 4,99% dan inflasi nasional sebesar 3,72%,” jelas Artahnan.
Artahnan pun mengimbau seluruh perusahaan agar patuh dan segera memberlakukan kebijakan UMK ini, karena pada dasarnya kebijakan ini berfungsi sebagai jaring pengaman (safety net) agar upah tidak merosot akibat ketidakseimbangan permintaan dan penawaran pasar kerja.
Pada kesempatan ini pula, Artahnan mengingatkan pentingnya pemahaman pihak pengusaha dan pekerja mengenai hak dan kewajibannya, dengan begitu dapat terjalin hubungan industrial yang harmonis antara pekerja/buruh dan pengusaha khususnya di Kota Bontang.
“Upah haruslah dilihat sebagai sarana pemerataan pembangunan dan jembatan untuk mengurangi kesenjangan. Nah, ini ditandai dengan hubungan antara pekerja dan pengusaha. Saya berharap kenaikan UMK ini dapat menjadi stimulan bagi pekerja, agar dapat bekerja lebih baik untuk meningkatkan produktivitas bagi kemajuan perusahaan dan akan berdampak positif bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Narasumber sosialisasi ini adalah Dewan Pengupahan Kota Bontang dan BPJS Ketenagakerjaan. Narasumber memberikan gambaran secara komprehensif mengenai UMK Bontang Tahun 2018, dengan harapan kesamaan pemahaman penetapan UMK, sehingga penerapannya di lapangan tidak menjadi bias dan multi persepsi di kalangan pekerja dan pengusaha.
Disamping itu, dengan sosialisasi ini juga diharapkan dapat membuka pemahaman, bahwa tujuan dari pemerintah adalah untuk kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan pengusaha dalam melanjutkan usaha mereka, dengan tidak mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan demi kemaslahatan masyarakat Kota Bontang. (hms8)
