BONTANGPOST.ID, Bontang – Pernyataan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud terkait keterlibatan keluarga dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) menuai sorotan.
Sebelumnya, gubernur membandingkan kebijakan tersebut dengan hubungan antara Prabowo Subianto dan Hashim Djojohadikusumo di tingkat pusat.
Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris pun ikut angkat bicara. Ketua DPC Gerindra Bontang yang akrab disapa AH itu menilai analogi tersebut tidak tepat secara substansi.
“Sepertinya tidak menjadi substansi apabila dipersamakan pusat dan daerah. Secara substansi tidak ketemu menurut pandangan saya,” ujarnya, Minggu (26/4/2026).
AH menegaskan, kebijakan di tingkat daerah semestinya dijelaskan secara mandiri tanpa perlu menarik perbandingan dengan figur nasional.
Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar antara peran tokoh di tingkat pusat dan tim percepatan di daerah. Ia menilai, keterlibatan Hashim lebih mengarah pada kontribusi pemikiran kebijakan makro dan tidak selalu terkait pembiayaan negara.
Sementara itu, TGUPP di tingkat provinsi memiliki struktur yang dibiayai melalui APBD, sehingga harus memiliki kejelasan fungsi dan urgensi.
“Sampaikan saja ke publik kenapa harus masuk, apa fungsinya. Tidak perlu mengambil contoh pusat sebagai pembenar. Di pusat murni memikirkan bangsa, sementara TGUPP dibayar pemerintah,” tegasnya.
Meski menyampaikan kritik, AH tetap mengedepankan komunikasi yang santun. Ia menyarankan agar setiap kebijakan yang menuai sorotan publik dijelaskan secara transparan dan sesuai aturan.
Ia juga mengingatkan agar nama pimpinan pusat tidak dijadikan pembenaran kebijakan di daerah.
“Jelaskan saja secara baik dan proporsional. Jangan dicampur dengan urusan pusat. Sampaikan sesuai aturan supaya publik bisa memaklumi,” pungkasnya. (*)
