BONTANGPOST.ID, Bontang – Pemerintah Kota Bontang menyoroti rendahnya realisasi program dan anggaran pada triwulan I 2026. Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi pimpinan yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Wali Kota, Rabu (29/4/2026).
Rapat yang diinisiasi Bagian Administrasi Pembangunan Setda tersebut dipimpin langsung Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, dan dihadiri para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, hingga pejabat teknis terkait.
Agenda utama rapat mencakup evaluasi pelaksanaan APBD triwulan I tahun anggaran 2026 serta penguatan sinergi lintas perangkat daerah.
Dalam pemaparan, terungkap realisasi keuangan maupun fisik masih berada di bawah target. Bahkan, sejumlah program belum berjalan optimal.
“Masih ada program yang belum maksimal. Ini harus menjadi perhatian bersama agar ke depan lebih terukur dan tepat sasaran,” ujar salah satu pemapar dalam rapat.
Pemkot kemudian memfokuskan pembahasan pada tujuh program unggulan daerah yang mencakup total 121 kegiatan. Program tersebut meliputi Bontang Sehat, Bontang Pintar, Gerakan Ekonomi Bontang, Pelayanan Publik Prima, Menata Bontang, Komitmen Bontang, serta Inovasi Bontang.
Ketujuh program ini menjadi prioritas pembangunan yang diharapkan mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Selain itu, kualitas data dan pelaporan juga menjadi sorotan. Pemerintah menilai masih perlu peningkatan akurasi dan konsistensi dalam penyajian data, termasuk capaian penghargaan daerah.
Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Proyek turut didorong sebagai instrumen pengawasan berbasis digital.
Dalam arahannya, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi penghambat jalannya program prioritas.
“Program harus tetap berjalan dengan fokus pada solusi praktis, efisiensi anggaran, dan dampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan sektor kesehatan dan pendidikan, termasuk percepatan pembangunan sekolah rakyat serta peningkatan kualitas layanan kesehatan.
Tak kalah penting, peningkatan pelayanan publik melalui digitalisasi menjadi agenda utama. Neni mendorong kolaborasi lintas sektor agar pelayanan semakin cepat, transparan, dan akuntabel. (ak)
