SAMARINDA – Pengembangan kawasan industri untuk mengelola kelapa sawit menjadi Crude Palm Oil (CPO) masih menyisakan sejumlah permasalahan serius. Padahal, tahun 2018 ini upaya transformasi sumber daya perkebunan sudah menjadi agenda utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
“Masih banyak masalah yang harus diselesaikan untuk pengembangan kawasan yang mengolah CPO ini,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim, Diddy Rusdiansyah, Kamis (15/2) lalu.
Pemprov masih menghadapi masalah pelik di sektor infrastruktur jalan, listrik, dan air. “Karena ini menjadi fokus kami ke depan, maka upaya percepatan pemecahan masalah di sekitar pengembangan kawasan industri hilir akan jadi perhatian kami,” katanya.
Selain itu, lanjut dia, pengelolaan kawasan Kariangau juga sebagian besar dikendalikan pihak swasta. “Masih ada kendala alih fungsi kepemilikan lahan. Karena pengelolaan lebih banyak swasta ketimbang pemerintah,” jelas Diddy.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melalui Rencana Kebijakan Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah (RKPPJM) pernah mencanangkan percepatan investasi dan pembangunan 26 unit industri turunan CPO.
Di antara kawasan untuk pengembangan CPO adalah industri manufaktur Kariangau dan Buluminung di Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU), serta Kawasan Industri Oleochemical Maloy di Kutai Timur (Kutim).
“Cikal bakal pembentukan CPO di tiga kawasan itu sudah mulai dilakukan. Kawasan industri Bontang Lestari juga sudah mulai kami dorong untuk mempersiapkan grand strategy pengolahan CPO,” ucapnya.
Diwartakan sebelumnya, pengembangan sejumlah kawasan strategis tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah melakukan transformasi ekonomi. Sejak tahun 2000, ketergantungan Benua Etam masih sangat tinggi pada sektor minyak, gas, dan batu bara.
Belakangan, secara perlahan pemprov mendorong perkebunan kelapa sawit untuk meningkatkan kontribusi sektor perkebunan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun, sebagian besar kelapa sawit masih diekspor secara mentah.
Akibatnya, pendapatan daerah hanya terpusat pada produksi bahan mentah. Padahal, jika hilirisasi di sektor perkebunan sawit ini bisa dilakukan pemerintah, maka upaya reformasi ekonomi yang sebelumnya lebih banyak bergantung pada minyak, gas, dan batu bara bisa segera terlaksana. (*/um)
