SANGATTA – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kutim mengaku kesulitan menertibkan alar peraga kampanye (algaka) di kawasan pedalaman. Pasalnya, tak ada personel Satpoll PP di di wilayah tersebut.
Ketua Panwas Kutim, Andi Yusri mengatakan penertiban algaka paslon cagub Kaltim dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Namun tidak semua kecamatan di Kutim terdapat personel penegak Perda tersebut. Sehingga Panwas mengambil alternatif, yaitu bekerjasama dengan seksi ketentraman dan ketertiban masyarakat (Trantibmas) di beberapa Kecamatan.
“Kita kekurangan personel. Untuk di Sangatta saja belum tentu mencukupi. Apalagi dikirim ke kecamatan lain. Sebenarnya memang harus ada. Hanya saja kondisinya seperti ini. Kita mencari upaya lain, jadi solusinya pengaman dilakukan oleh trantibmas,” ungkapnya.
Menurutnya banyak kegiatan yang akan dikerjakan. Selain mecopot algaka ilegal, mereka akan memasang algaka resmi yang akan disediakan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sesuai dengan peraturan yang berlaku, algaka yang diadakan oleh KPU hanya berjumlah 20 umbul-umbul per kecamatan.
“Kita sangat butuh banyak tenaga. Pasalnya setelah pencopotan akan ada pemasangan algaka resmi dari KPU,” kata Andi.
Menurutnya setiap paslon berhak menambah algaka sebanyak 150 persen dari ketentuan yang ada. Namun hal tersebut harus berkoordinasi dengan KPU. Agar seluruh algaka memiliki ukuran yang sama.
“Semua paslon boleh menambah algaka 150 persen. Semisal ditentukan 20 saja, maka boleh mengajukan ke KPU 30 lagi. Tetapi harus melalui jalur birokrasi KPU. Hal itu dilakukan supaya tidak meninmbulkan unsur sara,” paparnya.
Dirinya merasa masih banyak pekerjaan yang membutuhkan banyak orang. Sehingga ia berharap semua pihak dapat saling membantu dan bekerja sama.
“Masih banyak pekerjaan. Pemasangan algaka saja harus sesuai dengan titik lokasi yang sudah ditentukan. Dan jumlahnya mencapai ratusan yang akan dipasang. Semoga semua pihak dapat saling membantu,” tutupnya. (*/la)
