SANGATTA- Hingga bulan ketiga 2018 ini, utang Pemkab Kutim mencapai Rp 500 miliar. Menyebar hampir di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Seperti Dinas Kesehatan (Diskes), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim). Hanya saja, terbesar berada di DPU. Meskipun begitu, tidak disebutkan masing-masing besaran utang tersebut.
Diantara sebab membengkaknya utang Pemkab Kutim ialah terpaan defisit yang terjadi selama dua tahun berturut-turut, tepatnya pada 2016-2017. Bahkan diprediksi kembali terjadi pada tahun 2018 ini.
Akibat defisit tersebut, APBD Kutim ikut mengalami penurunan. Pada APBD 2015, masih berada di atas normal yakni Rp 3 triliun lebih. Kemudian APBD 2016 naik menjadi Rp 3,5 triliun.
Namun, terjadi defisit anggaran sekira Rp 384 miliar karena belanja daerah diproyeksi mencapai Rp 3,9 triliun. Untuk pendapatan berasal dari tiga sumber. Yakni pendapatan asli daerah (PAD) Rp 80 miliar, dana perimbangan Rp 2,9 triliun, dan pendapatan lain yang sah Rp 530,7 juta.
Sedangkan APBD 2017 langsung mengalami penurunan menjadi Rp 2,6 triliun. APBD ini sudah naik Rp 300 miliar dari target awal yang diajukan pemerintah sebesar Rp 2,3 trilun.
Sedangkan APBD 2018, memang sedikit mengalami kenaikan namun belum mampu menutupi utang Pemkab Kutim. Yakni sebesar Rp 2,8 triliun.
Seperti diketahui, proyeksi sempat mentok Rp 2,5 triliun. Bahkan, sempat turun hingga Rp 2,2 triliun. Garis besarnya, belanja terarah sebesar Rp 507 miliar, terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD) sekira Rp 1,8 miliar, tunjangan guru Rp 5,9 miliar, dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Rp 9,6 miliar.
Lainnya, ada Badan Umum Layanan Daerah (BLUD) Rp 36 miliar, pajak rokok Rp 12,9 miliar, serta bantuan keuangan provinsi Rp 66,7 miliar.
Masing-masing kegiatan, sudah diplot. Yakni, 20 persen untuk pendidikan, 10 persen untuk kesehatan, 10 persen untuk sektor pertanian, dan infrastruktur fisik berupa jalan di atas 20 persen.
Di luar itu, alokasi untuk pembayaran utang proyek tahun anggaran 2016-2017 sebesar Rp 450 miliar.
“Jadi utang ini merupakan prioritas kami. Kalau ada uang kita selesaikan (pembayaranya). Di perubahan dibayar juga,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Irawansyah.
Bupati Kutim Ismunandar mengatakan untuk 2018 ini, Pemkab Kutim memfokuskan anggaran untuk membayar utang pada pihak ketiga dan tunggakkan yang belum terbayarkan.
“Dengan kondisi gonjang ganjing yang disebabkan ketidakpastian anggaran dari pemerintah pusat yaitu dana bagi hasil, 2018 saya akan menyelesaikan dulu beban utang yang masih menggantung. Minimal itu (utang) dulu selesai,” kata Ismu.
Sedangkan pekerjaan atau kegiatan yang baru, Ismunandar menegaskan kepada pihak ketiga, silakan mengikuti proses lelang atau tender pekerjaan. Namun, harus siap bila terjadi turbulensi lagi 2018 ini. Artinya, para pengusaha harus siap jika nanti pembayaran pekerjaan terpaksa utang kembali.
“Jadi dari awal akan kami sampaikan. Kami 2018, fokus untuk membayar utang. Tapi bukan berarti tidak ada kegiatan baru. Pembangunan tetap berjalan, tapi tentunya dipilah-pilah berdasarkan prioritas,” kata Ismunandar.
Pembangunan yang akan tetap menjadi prioritas pada 2018. Menurut Bupati Ismunandar ada pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jalan, terutama di kecamatan dan desa, fasilitas kesehatan, pendidikan, air bersih dan listrik.
“Saya sudah turun ke desa-desa, wajah defisit sudah tidak ada. Karena yang penting lampu sudah menerangi rumah -rumah warga dan air bersih mudah didapat,” bebernya.
Untuk program listrik komunal bagi desa terpencil, Bupati mengatakan tetap masuk dalam program prioritas. Tahun 2018 ini, listrik komunal dibangun di dua kecamatan terjauh, yakni Kecamatan Busang dan Kecamatan Sandaran.
“Sedangkan penyediaan air bersih yang sudah menjangkau 16 kecamatan, akan ditambah satu kecamatan lagi. Yakni, Kecamatan Sangkulirang, “katanya. (dy)
Simak berita menarik bontangpost.id lainnya di Google News
Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
