SANGATTA – Masyarakat Kutim kembali diingatkan untuk tidak melayani para pengemis. Dalam artian, memberikan sumbangan baik berupa uang maupun barang.
Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kaltim Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan. Pada pasal 49 ayat b menyatakan dilarang memberikan sejumlah uang dan atau barang kepada anak, orang atau kelompok yang mengemis, mengamen, pedagang asongan, penjual koran, gelandangan dan kegiatan sejenis lainnya di jalan umum.
Pada pasal 51 poin 1 juga menyatakan jika setiap orang atau pengguna jalan dilarang memberi uang dan atau barang kepada balita, anak, disabilitas, Lansia, yang mengemis, mengamen, berdagang asongan, penjual koran, gelandangan, atau mengatasnamakan lembaga sosial, panti asuhan, atau kegiatan sejenis lainnya di jalan umum. Pasal 59 ayat 1 setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, pasal 51 diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda Rp 50 juta.
Dalam Perda tersebut jelas, bagi yang membandel akan dikenakan saksi berupa kurungan penjara selama tiga bulan dan atau denda Rp 50 juta rupiah.
“Pemberi, penerima, maupun yang memfasilitasi, semua terkena ancaman. Baik kurungan 3 bulan maupun denda Rp50 juta. Untuk itu, kami minta jangan memberi, meminta, terlebih memfasilitasi,” tegas Kepala Dinas Sosial (Kadissos) Kutim, Jamiatul Khair Daik didampingi Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Ernata Hadi Sujito.
Keberadaan pengemis lanjutnya, bermula dari peran masyarakat itu sendiri. Mereka memanjakan para pengemis dengan cara memberikan uang maupun barang. Lantaran banyaknya hasil yang didapatkan, akhirnya para pengemis tersebut enggan untuk bekerja.
“Parahnya, ada yang mengendalikan. Ini yang menjadi masalah baru. Tidak dikendalikan saja dilarang, apalagi dikendalikan secara sengaja,” kata Ernata.
Dirinya menggambarkan jika semua masyarakat kompak untuk menolak, maka diyakini Kutim bebas dari pengemis. Tak lagi ditemukan pengemis berbondong-bondong menyambangi Kutim. Karena diketahui, semua pengemis berasal dari luar daerah. Baik dari orang tua maupun anak-anak.
“Jangan terjebak dengan rasa kasihan. Apalagi yang jelas-jelas kita ketahui mereka sehat, normal, dan mampu dalam bekerja. Terpenting ialah mulai saat ini taati peraturan larangan memberi uang kepada pengemis,” pintanya.
Peraturan ini, lanjutnya, hanya untuk mempertegas pelarangan. Selain itu, tentu saja dilakukan razia rutin. Sehingga dua hal ini berjalan bersamaan.
“Untuk mensosialisasikan peraturan ini, kami tempel stiker di rumah-rumah warga. Juga berupa sepanduk yang dipasang di jalan-jalan. Mudahan saja, semua paham atas aturan ini. Baik dari pengemis maupun masyarakat itu sendiri,” katanya.
Selain pengemis, dirinya juga menyinggung oknum yang meminta bantuan sumbangan masjid. Masyarakat juga tak diperkenankan memberikan bantuan seperti halnya pengemis.
“Sama halnya pengemis, yang meminta bantuan mengatasnamakan masjid juga dilarang untuk diberi. Karena pemerintah sudah memberikan bantuan untuk semua masjid-masjid di Kutim,” katanya. (dy)
