Program transaksi non tunai tak sekadar menjadikan sistem pembayaran menjadi lebih mudah. Sistem ini justru membuat transaksi lebih transparan dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Manajer Tim Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kaltim Christian mengatakan, dampak positif program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) memang sudah terasa. Salah satu contohnya di DKI Jakarta. Berkat penerapan transaksi non tunai secara masif di berbagai sektor fasilitas publik, PAD di provinsi tersebut melonjak 30 persen.
Dia menyebut, dampak serupa bisa didapat Kaltim. Bahkan lonjakan PAD bisa naik lebih dari 30 persen jika GNNT benar-benar diterapkan semua pihak.
“Karena di Kaltim, potensi lahan transaksi nontunai yang belum tergarap lebih besar. Ada banyak, seperti retribusi pasar, retribusi parkir, dan lainnya,” ungkapnya di sela-sela pelatihan wartawan ekonomi yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kaltim di The Anvaya Beach Resort, Kuta, Bali, pekan lalu.
Potensi peningkatan pendapatan daerah itu, disebut Christian datang dari transparansi dari sistem pembayaran modern. Dengan informasi yang tercatat secara otomatis, peluang “bocornya” pendapatan daerah jauh lebih kecil.
Sebab, menurut dia, selama ini potensi pendapatan daerah di Kaltim lebih banyak masuk ke kantong-kantong para pihak dengan berkepentingan tertentu. Sebut saja area parkir di pusat-pusat keramaian, yang retribusinya justru dikelola kelompok tertentu, di luar sistem pemerintahan.
Christian juga menyebut, perlu ajakan secara masif kepada pelaku ekonomi di tingkat kecil dan menengah untuk terlibat secara berkelanjutan dengan program GNNT. Seperti para pedagang di pasar tradisional, yang saat ini belum akrab dengan pembayaran nontunai.
“Sebenarnya itu semua bisa dilakukan, karena ada otoritas dari pemerintah daerah. Kalau tegas dan serius mau diatur, potensi PAD itu bisa terserap lebih baik,” tuturnya.
Selain dampak secara langsung dari pungutan retribusi, GNNT memungkinkan perekaman transaksi yang lebih baik antara pebisnis dengan konsumen. Selanjutnya, juga akan berdampak pada pengawasan perpajakan yang lebih ketat.
“GNNT bisa membuat masyarakat lebih sadar pajak. Di Samarinda itu bisa diterapkan. Misalnya, di pusat perdagangan seperti Citra Niaga, yang kebetulan juga akan jadi kawasan smart city. Itu bisa. Karena kalau mau langsung dalam skala besar juga mungkin sulit. Tapi bisa dimulai dari beberapa titik,” ujarnya.
Christian mengatakan, jika transaksi elektronik bisa berjalan optimal di satu kawasan, hal serupa lebih mudah dikampanyekan di tempat lain. Potensi PAD pun dapat terserap lebih baik, ketimbang menanti kesadaran para pelaku transaksi tunai.
“Dengan GNNT, dana-dana yang biasanya tak terhitung, jadi jelas pemasukannya. Banyak yang belum terserap maksimal,” tutupnya.
Kegiatan pelatihan ini sendiri diikuti puluhan wartawan yang berasal dari berbagai daerah di Kaltim. Christian mengatakan, pelatihan ini digelar dalam rangka memberikan penyegaran pemahaman kepada jurnalis, mengenai tugas dan fungsi BI sebagai bank sentral negara.
“Sehingga tugas dan fungsi BI sebagai bank sentral bisa dipahami masyarakat,” katanya.
Materi yang diberikan dalam pelatihan tersebut seputar fungsi kantor perwakilan BI, struktur organisasi, bank sentral, pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, hingga kebijakan gerakan nasional non tunai.
Dirwanta Firsta, pemateri dari KPw-BI Kaltim menuturkan, salah satu fungsi Kantor Perwakilan BI adalah memberikan masukan kepada pemerintah daerah, terkait kondisi perekonomian terkini, serta prediksi perekonomian ke depan.
“Misalnya Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) mau menyusun RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), itu biasanya mereka meminta pendapat ke BI, mengenai prospek ekonomi tiga tahun ke depan,” ujar Dirwanta.
Dirwanta juga menjelaskan, tujuan Bank Indonesia hanya satu, yakni mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. (hd)
