BONTANG – Kegelisahan pengurus cabang olahraga (cabor) perihal belum kunjung turunnya dana pembinaan segera terobati. Pasalnya Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bontang telah mengajukan usulan anggaran pembinaan cabor kepada pemerintah daerah.
Namun, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Bontang Bambang Cipto Mulyono mengatakan masih terdapat perbaikan atas usulan anggaran tersebut. Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya bakal memanggil KONI Bontang untuk duduk bersama.
“Masih banyak yang harus verifikasi. Nanti kami akan duduk bersama dengan KONI Bontang,” kata Bambang Cipto Mulyono kepada Bontang Post, Sabtu (26/5).
Mengingat terdapat standar biaya umum (SBU) Kota Bontang 2018 yang mengatur patokan penggunaan anggaran. Bambang mengakui regulasi ini berlaku di tahun ini setelah pada akhir tahun lalu dipertegas dengan turunnya peraturan wali kota (perwali). “Dulu memang belum ada (perwali, Red.), jadi saat ini harus patuh dan menyesuaikan,” ujarnya.
Bahkan peruntukannya pun dibatasi. Pengurus cabor dilarang menggunakan anggaran untuk perjalanan dinas maupun pemberian honor.
Dikatakan Bambang, total Rp 4,5 miliar juga sekaligus sebagai dana persiapan pekan olahraga provinsi (porprov). Namun apabila kurang, maka KONI dapat mengusulkan kepada Pemkot kembali untuk masuk di APBD Perubahan. Terkhusus berkenaan dengan biaya penginapan atlet, uang saku, serta bonus.
“Teknisnya KONI bisa mengusulkan kembali, nanti kami verifikasi sebelum dilanjutkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD,” ungkapnya.
Sementara itu, Bendahara KONI Bontang Kusnadi Said membenarkan telah mengajukan dana pembinaan cabor kepada Pemkot Bontang. Ia mengatakan, bila tidak ada pengurangan maka jumlah dana yang diterima oleh pengurus cabor mengalami peningkatan. Nominal Rp 4,5 miliar memang tidak bisa meningkat lagi sehubungan dengan terbitnya Perwali.
“Tahun lalu tiap cabor hanya dapat Rp 15 juta. Kalau ini disetujui maka tiap cabor memperoleh Rp 60 juta,” kata Kusnadi.
Berkaitan dengan usulan dari Pemkot Bontang untuk mengajukan kembali bilamana dana tersebut dirasa kurang akibat penggabungan peruntukkan baik pembinaan maupun perisiapan porprov, KONI akan mengikutinya. “KONI bergantung pemerintah seperti apa, kalau disuruh mengajukan kembali kami akan lakukan,” tukasnya. (ak)
