SANGATTA – Menghindari terjadinya sengketa lahan di atas fasilitas yang telah terbangun, maka Kementerian Agama Kabupaten (Kemenag) Kutim berencana membentuk panitia guna menginvetaris aset tanah. Khususnya tanah yang diberikan masyarakat yang dipergunakan sebagai fasilitas umum seperti masjid.
Kepala Kemenag Kutim Ambotang menjelaskan tim yang dibentuk ini bertugas mendata tanah yang sudah diwakafkan kepada pemerintah. Kemudian diusulkan statusnya agar memiliki kepemilikan yang sah atau bersetifikat. Hal itu dimaksudkan menghindari sengketa.
“Namanya Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Kutai Timur (Kutim). InsaAllah pak Wabup yang jadi Ketuanya,” terangnya saat ditemui di Ruang Kerjanya.
Dia menambahkan, untuk pemberkasan dan syarat pembentukan tim ini sudah diselesaikan. Hanya tinggal menunggu surat keputusan dari pemerintah pusat saja.
“Surat permohonan sudah dikirim ke pemerintah pusat Mei lalu. Ini tinggal menunggu SK dari pusat yang belum keluar,” ungkapnya.
Agar hasil lebih maksimal, Ambotang mengungkapkan siap bekerjasama dan berkoordinasi dengan Dinas dan instansi vertikal lainnya.
“Bisa nanti berkolaborasi dengan BPN hingga Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang,” sebutnya.
Sedangkan jumlah tempat ibadah di kutim, dia menyebutkan untuk masjid 453, sedangkan untuk musala mencapai 370 yang tersebar di 18 Kecamatan, dan itu masih ada yang belum bersertifikat.
“saya tidak hafal. Tapi ada yang sudah bersetifikat. Ada yang dalam proses. Ada juga yang belum disertifikatkan,” bebernya. (hd)
