SANGATTA – Pemkab Kutim melalui Dinas Pemukiman dan Kawasan Perumahan (Perkim) Kutim, terus melakukan pemantauan terkait program kebutuhan rumah atau backlog di Kutim.
Salah satu yang akan dipantau ialah masalah pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum (PSU).
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kutim, Aji Muhammad Fitra Firnanda didampingi Kepala Seksi (Kasi) Pembiayaan Bidang Perumahan, Taufik Hidayat mengatakan, backlog di Indonesia berdasarkan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 11,4 juta. Dari total tersebut Kutim menyumbang 0,3 persen.
“Jumlah itu termasuk pasangan baru menikah (satu rumah dua kepala keluarga) dan warga yang bekerja di luar kota. Ada pula yang mendiami rumah dinas dan asrama,” ujar Taufik.
Dari data tersebut, sebagai dukungan pemerintah pusat yaitu melalui program perumahan murah dengan DP 1 % yang berjalan di seluruh Indonesia. Di Kutim ada PT Shindy Hutama Karya dengan izin IMB sebanyak 120 unit yang lokasinya di Jalan AW Syahranie. Kemudian PT Jaya Taman Borneo dengan izin IMB 169 unit.
“Itu pengembang yang tercatat di Perkim dan pengesahan siteplan lewat kami. Sedangkan pengawasan tata ruang dikoordinir oleh Bappeda dan perizinannya melalui DPMPTSP,” terangnya.
Guna mensupport dalam area perumahan, dari pemerintah pusat membantu bagi perumahan yang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kemudian, status tanah tidak dalam sengketa, dan daya tampung minimal 100 untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Ini akan dibantu Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) melalui Dinas Perkim.
“Itu ada bantuan dari pusat. Tapi kalau air dan listrik itu tanggung jawab pengembang,” katanya.
Taufik juga mengimbau bagi masyarakat yang ingin mendapatkan atau membeli rumah dengan DP murah untuk waspada dengan memperhatikan kredibilitas pengembang.
“Usahakan pilih pengembang perumahan yang telah bekerjasama dengan bank untuk akad kreditnya. Kemudian yang sudah tergabung dalam Asosiasi Perumahan,” terangnya.(dy)
